Logo Dialeksis - Masker
utu pangdam
Beranda / Dialog / Setahun Hendra Budian di DPRA, Apa Saja Kontribusi Dilakukan?

Setahun Hendra Budian di DPRA, Apa Saja Kontribusi Dilakukan?

Senin, 12 Oktober 2020 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Roni/BY
[Hendra Budian, SH Kader Golkar Aceh dan Wakil Ketua DPRA Periode 2019-2024, Foto: Doc Jalan Ary Official]

Tak terasa sudah berjalan satu tahun anggota DPRA terpilih pasca dilantik pada tanggal 30 September 2019. Tentunya banyak bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan selama satu tahun menduduki posisi yang sangat prestisius. Dari sekian banyak anggota dewan, salah satunya Hendra Budian, SH sekaligus menjabat Wakil Ketua DPRA. 

Apa saja yang dilakukan dirinya selama satu tahun untuk konsistuen dan masyarakat Aceh. Bagaimana juga pandangan dirinya terkait situasi pemerintah saat ini. Menariknya banyak hal yang berbeda sikap dengan partai maupun sejawatnya di DPRA terkait kebijakan multiyers dan hal interpelasi, bahkan termasuk memberikan dukungan terhadap gerakan pemekaran ALA. 

Seperti apa pandangan dan sikap politik Hendra Budian, SH merespon pertanyaan kunci diatas. Dialeksis merangkumnya dari poadcast Jalan Ary Official. Berikut ini petikan wawancaranya:

Tidak terasa sudah satu tahun anggota DPRA terpilih 2019-2024, Anda selaku anggota dan Wakil Ketua DPRA bagaimana pandangan anda melihat hubungan antara eksekutif dan legislatif penuh polemik dan kurang harmonis dimata publik?

Yang pertama memang pada 30 september kemarin DPRA genap satu tahun, jadi tidak sulit melihat tanggalnya karena ada tanggal 30 september yang lain. Itu bukan penilaian publik, menurut saya publik hanya menilai apa yang dilihat dan dirasakan, dan itu memang tidak bisa ditutupi bahwa memang ada saluran komunikasi politik yang sumbat antara eksekutif dan legislatif. 

Selanjutnya mudah-mudahan ditahun kedua baik eksekutif dan legislatif sudah memiliki formula membangun komunikasi politik yang baik yang sehat dengan eksekutif, karena dampak negatif dari buruknya komunikasi politik antara dua lembaga ini membawa imbas kepada rakyat. Karena penerima manfaat utama dari kebijakan-kebijakan dari kedua institusi ini. 

Tadi anda menyebutkan bahasa “rakyat terkena dampak”, apakah mereka maksudnya legislatif dan eksekutif memahami hal itu? Atau sebenarnya mereka faham tetapi buta hati?

Makanya sudah saatnya kita masing-masing mundur selangkah, baik DPRA maupun teman-teman di eksekutif kita akan mencari solusi atau merumuskan formula yang bisa menguntungkan rakyat. Jadi saya merasakan bahwa ekspektasi publik terhadap pemerintahan Aceh saat ini beyond/ melampaui. Sebenarnya ini yang menjadi PR, maka sebenarnya saya harus mencari jalan tengah sebagai salah seorang pimpinan DPRA untuk menyambungkan komunikasi politik ini.

Sebagai penyambung komunikasi politik di internal DPRA apakah sudah dilakukan selama ini?

Saya pribadi sudah melakukan dengan kawan-kawan hanya saja masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Memang semua orang tahu, bahwa kisruh awal di DPR itu kan pembentukan AKD jadi ada 4 fraksi yang termarginalkan yang tidak mendapatkan pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tetapi mudah-mudahan tahun depan kita kawan-kawan di DPR Aceh sudah bisa merumuskan formula baru dalam membangun komunikasi politik dengan kawan-kawan di eksekutif.

Jika melihat rekam jejak anda diberbagai media, ternyata anda berbeda arus secara kebanyakan anggota dewan terkait urusan multiyers maupun hak interpelasi, kenapa bisa beda dengan mereka?

Saya merasa tidak punya pilihan bung Ary ketika dua-duanya dihadapkan, itu keduanya pilihan sulit tentunya. Tetapi saya kembali berfikir, bahwa keberadaan kita di DPR Aceh itu untuk memfasilitasi dan mengakomodir kepentingan rakyat. Kepentingan mana yang harus di akomodiri dan harus difasilitasi itu adalah kepentingan pembangunan. Saya harus melihat dengan jernih kondisi real pada saat itu. 

Dukungan publik terhadap program pembangunan empat belas ruas yang masuk kedalam tahun jamak atau multi years ini sangat tinggi sekali. Secara mandataris politik kita merupakan mandataris rakyat, maka saya tidak punya pilihan selain berpihak kepada konstituen apa lagi di daerah pemilihan saya sejak merdeka ada daerah bernama Samarkilang yang sejak Republik Indonesia ini merdeka belum ada jalan. Nah, dalam dua tahun kedepan ada 266 Milyar yang akan beroperasi disana untuk membangun jalan tol.

Pertimbangan lainnya membuat anda berbeda keputusan karena apalagi?

Saya harus melihat ada side effect lain, ada effect domino lain, emak-emak yang jualan cendol dan lain-lain. Ada perputaran uang disitu sebanyak 266 Milyar selama dua tahun. Selanjutnhya saya harus melihat subtansi yakni dukungan publik. Nah, untuk apa menjadi DPRA kalau tidak ada dukungan rakyat. Kita didukung rakyat untuk masuk ke lembaga legislatif itu kan untuk memperjuangkan aspirasi konstituen jadi itu alasan saya. Yang kedua menyangkut persoalan interpelasi. 

Memang sikap fraksi Golkar itu tegas, dan saya secara internal memang harus saya akui memang saya “salah”, karena ini sudah menjadi kesepakatan fraksi. Tetapi saya memiliki pandangan politik terhadap itu, Golkar inikan fraksi tertua di DPR Aceh, kan sayang kalau kita ikut-ikutan demikian itu. Harusnya Golkar melakukan keseimbangan politik di internal parlemen. Kenapa saya ingin membangun komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif ditengah masa-masa kisruh ya arena saya merasa ini peran Golkar yang harus mengambil posisi ini. Bagaimana cara membangun komunikasi ini dan bagaimana cara mencairkan situasi ini.

Apakah itu juga dilakukan di Fraksi Golkar Aceh di DPRA?

Kawan-kawan di fraksi sudah memutuskan untuk ikut interpelasi, dan bola ini terus bergulir yang artinya tidak ada ujungnya juga. Dan saya sendiri melihat konflik ini membawa sisi negatif dalam pembangunan Aceh, tidak melihat ada sisi positif bagi kesejahteraan rakyat Aceh, apalagi di tengah pandemi. 

Bayangkan bung Ary, masyarakat lagi terjepit ekonominya ditengah-tegah Covid-19, kondisi yang mencekam akibat Covid, tetapi elit mempertontonkan ego politik yang sangat sektoral. Dan ini menurut kami tidak baik, sebisa mungkin saya harus berjuang untuk meminimalisir konflik ini, saya tidak teken walaupun dampaknya saya terkena teguran dan itu merupakan konsekuensi politik yang harus saya terima. Tetapi bahwa saya punya basis rasionalisasi terhadap itu ya harus saya sampaikan.

Kita ketahui bersama sudah ada pengesahan legalitasnya dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan terkait proyek multiyers, Nah anda optimis bahwa relasi antara eksekutif dan legislatif akan harmonis dalam memberikan dukungan terhadap proyek tersebut?

Harus! Apa pun harus kita lakukan kalau kita tidak berfikir demikian kelompok dan demi partai. Kalau kita berfikir demi rakyat Aceh itu harus dilakukan. Jadi memperbaiki komunikasi antara kawan-kawan di eksekutif dan kawan-kawan dilegislatif adalah suatu keharusan. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. 

Bayangkan ini sudah magrib, pembangunan di Aceh ini sudah Magrib, Otsus kita sudah hampir habis, harusnya kita sudah menyusun narasi baru pembangunan Aceh dengan atau tidak dengan otsus. Diperpanjang atau tidak diperpanjang otsus kita seharusnya sudah menyusun road map itu. Hari ini kita masih berbicara mengenai pro-kontra terhadap multiyears, apa coba program mercusuar dari Otsus kalau kita mau jujur? Sejak tahun 2007 Aceh telah menerima Otsus apa yang sudah dibangun? Kalau pembangunan dalam skema multiyears ini jadi maka itulah yang mercusuar, itulah legacy Otsus. Jadi. Terpenting saya sampaikan memperbaiki komunikasi antara eksekutif dan legislatif itu merupakan suatu keharusan bung Ary, tidak boleh tidak itu wajib!

Ada sedikit kegelisahan dikalangan publik, bahkan ini menjadi perbincangan kalau Aceh sudah mau masuk masa trasisi menjelang Pilkada. Tentunya ruang-ruang apapun yang bisa dimainkan dalam bentuk manuver politik targetnya jelas menjatuhkan lawan-lawan yang di anggap “punya andil besar untuk maju”, apakah punya relasi kuat bahwa goncangan politik dirasakan saat ini mengarah pada Pilkada 2022 ini?

Bisa jadi ada. Maybe yes, maybe not, karena itulah politik Aceh, tetapi ada atau tidak ada ini tidak sehat jika demi kepentingan politik electoral Pilkada 2022 atau 2024 maka kita mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Menjadi politisi itu harus fair jadi tiba masanya kita main soal Pilkada.

 Artinya pesan pentingnya Pilkada tidak boleh menghambat pembangunan hari ini. Siapapun yang menghambat pembangunan Aceh hari ini adalah musuh bersama rakyat Aceh, itu yang harus ditekankan. Kita ini sudah jauh tertinggal dan tidak boleh ada yang menghambat pembangunan. Jadi apa lagi demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, Aceh ini punya kita semua.

Muncul gerakan pembentukan Provinsi ALA, Saya melihat anda orang pertama yang menyatakan memberikan dukungan terhadap gerakan ALA. Apa melatarbelakangi anda memberikan dukungan?

Pertama saya mau bilang kalau Lhokseumawe, Aceh utara, Aceh Timur, Tamiang, dan Langsa itu bukan Dapil saya. Kalau mau dibuat provinsi Samudera Pasai saya juga setuju!

Apa pertimbangan logis anda mendukung pendirian Provinsi ALA?

Pertama saya tidak mungkin menolak aspirasi rakyat di daerah pemilihan saya, itu saya berkhianat, penghianatan konstituen namanya, jadi saya tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena tugas kita bagaimana memfasilitasi dan mengakomodir aspirasi yang masuk ke kita, yang bengkok kita luruskan, mengkanalisasikan itu tugas kira bung Ary. Sebenarnya kalau kita melihat narasi yang dibangun oleh kawan-kawan yang anti terhadap pemekaran ALA itukan cenderung negative, sama saja seperti saya mengatakan “kenapa isu bendera juga muncul menjelang Pilkada”, tetapi saya tidak mau menghadap-hadapkan

Artinya ini benar-benar sebuah kebutuhan masyarakat Gayo?

Pertama ini sebuah kebutuhan. Daerah yang menyuarakan pemekran provinsi baru merupakan daerah yang secara pembangunan terbelakang, dia tertinggal dan termarginalkan pembangunan, dia terdiskriminasi dengan pembangunan, dia terdiskriminasi bahkan rasial. Itu satu kalau kita mau lurus. Yang kedua, gerakan tentang pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) ini sudah terjadi tahun 2000, 2001, 2002 dan selanjutnya. Yang paling penting menjadi cambuk bagi kita elit politik ditingkat provinsi adalah kenapa gerakan ini muncul lagi? Berarti ada yang tidak selesai selama ini ketika masyarakat Gayo berada di induk provinsi Aceh.

Atau munculnya gerakan ALA karena tidak dipenuhi kebutuhan akan jalan masyarakat disana melalui proyek multiyers?

Tidak, kalau multiyears mungkin menjadi salah satu variable, karena kan dulu tidak ada multiyear, tahun 2002 dan 2004 itu tidak ada multiyear, tetapi gerakan pemekaran provinsi terus berjalan karena itu sudah menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat disana, jadi bukan karena hal multiyers.

Jadi gugur kalau ada pihak yang mengaitkan terhadap hal itu?

Makanya juga saya bilang bahwa teman-teman di DPR Aceh itu membangun narasi yang negatif terhadap itu.

Kalau ada yang mengatakan minta pemekaran itu hal yang tabu, bagaimana menurut anda?

Bukan tabu, kita minta mekar, bukan makar. Kalau makar itu iya masalah besar dan berbahaya, karena diatur oleh undang-undang dilarang. 

Lantas kenapa sebagian besar anggota DPRA menilai pemekaran ALA reaksinya negatif?

Jadi jangan kawan-kawan di DPRA alergi, karena kalau jadi mekar yang rugi pada Acehnya apa? Tidak ada saya lihat. Bahkan mungkin bisa lebih untung. Tetapi sebenarnya kalau mau fair pada kawan-kawan yang tidak sepakat terhadap pemekaran itu, saya mau usul cara berfikirnya begini saja, kenapa gerakan ini muncul lagi? Jawabannya adalah ada hal yang tidak selesai secara substantif di penanganan penanganan yang lalu.

Anda yakin gerakan pemerakan ALA akan terwujud?

Kita akan berjuang terus dan harus terwujud.

Anda memperjuangkan gerakan pemekaran ALA, maka konsekuensinya jelas membahayakan posisi anda sebagao Wakil Ketua DPRA. Jelas itu pertaruhan yang berat?

Serangan-serangan ingin menjatuhkan saya, saya anggap sebagai suplemen dan juga menguatkan posisi keberpihakan saya kepada konsistuen. Intinya tekanan atau hilang jabatan sebuah kewajaran. Tetapi bukan berarti saya tidak boleh berbeda dalam mengambil keputusan-keputusan politik. 

Wakil ketua DPR Aceh itu amanah partai yang bisa ditarik kapan saja kalau partai mau, anggota DPR itu amanah rakyat ada prosedurnya, wakil ketua DPR juga ada prosedurnya saya sadar betul dengan konsekuensi itu, yang mau saya sampaikan adalah saya menyadari dari semua konsekuensi-konsekuensi itu. Jabatan inikan amanah bisa ada hari ini besok bisa tidak ada lagi, siapa yang menduga hari ini bung Ary jadi pengamat dan akademisi tetapi besok? Jadi bupati Tamiang.

 jadi yang ingin saya sampaikan adalah saya jalani saja amanah ini, sampai dimana nanti terminalnya disitu kita transit atau berhenti. Hanya saja yang jauh lebih penting saya harus memanfaatkan dengan baik dan dengan maksimal pula posisi politik yang saya terima saat ini untuk membela kepentingan rakyat dan menjaga marwah partai.

Apakah anda merasa telah melanggar ketentuan berpartai di Golkar?

Sampai hari ini saya memiliki keyakinan bahwa saya belum melanggar amanah partai, justru saya melakukan pembelaan-pembelaan terhadap partai, bahwa terjadi friksi-friksi ada konflik didalam itu dinamakan dinamika, karena itu inilah bunga-bunganya yang tadi saya sebuut dengan supplement. Dalam hal bahwa posisi saya hari ini bisa ada besok bisa tidak ada saya tidak khawatir, yang saya khawatir adalah konsistensi saya terhadap daerah pemilihan saya.

 Daerah pemilihan saya itu sudah terlalu tertinggal disisi pembangunan. Sentuhan-sentuhan pembangunan ini sudah terlalu lama tertinggal jauh sekali, makanya dalam kesempatan ini dalam posisi yang ada saat ini saya harus berlari kencang bekerja maksimalkan untuk mengejar ketertinggalan tadi.

Publik mengetahui kalau anda selalu mempublikasi secara transparan dan akuntabilitas terkait dengan kinerja selama anda menjadi pimpinan di DPRA dan anggota DPRA, bisa diceritakan apa saja sudah anda lakukan selama satu tahun?

Tidak banyak sebenarnya, tetapi wajib disampaikan kepada publik sebagai pertanggungjwaban. Terpenting yang utama adalah saya bersama kawan-kawan/tim, kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan atmosfir atau suasana “sense of belonging”, ada rasa memiliki, bahwa masyarakat memiliki anggota DPRA, tidak boleh jauh dan memiliki rasa yang panjang antara pemilih dengan wakilnya.

 Inilah yang pertama kita lakukan, jadi apa yang kita lakukan adalah gerakan-gerakan sosial. Dan kita saat ini bersama tim dan kawan-kawan sudah menyusun semacam skemapemetaan terhadap kebutuhan masyarakat di Dapil, itu yang saya lakukan selama setahun.

Bahkan rekam jejak digital anda sangat peduli dengan konsistuen ketika ada musibah bencana menerpa, seperti banjir?

Itu bencana, kebencanaan kita respon, minimal kita hadir di tengah-tengah mereka. Apa pun secara maksimal akan saya lakukan untuk membantu dapil saya karena mereka itu saya bisa duduk di DPRA saat ini.

Jika nanti dapil (konsistuen) anda menginginkan menjadi bupati Bener Meriah, apa respon anda?

Ini pertanyaan yang paling mengerikan, maka saya sudah bersiap-siap sebenarnya pemirsa Jalan Ary, kalau hadir kemari itu harus siap dengan pertanyaan yang memiliki kekuatan sebanding jet. Baik, jawaban adalah “Belanda masih jauh”.

Mana masih jauh, ini saja sudah masuk 2020 lalu 2021 bulan Juli sudah masuk tahapan kalau tidak ada halangan?

Kalau dilantik kan Juni 2022 Bung. Ya itu masih jauh lah, biarkan mengalir saja seperti apa takdir saya nanti. Terpenting bekerja untuk dapil saya dan selalu ada jika mereka terkena musibah bencana dan lainnya.

Jaringan Survei Inisiatif melalui monitoring medianya menunjukan popularitas anda tinggi, bahkan kalau media dialeksis buat berita tentang anda selalu pembacanya banyak sekali, apa respon anda?

Kuncinya itu saja Bung Ary, sebagai anggota DPRA dan juga di beri amanah sebagai Wakil Ketua DPRA, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin saya hadir.

Sekali lagi nih ditanyakan kalau diberi amanah sebagai bupati kedepan bagaimana?

Inikan pertarungan, saya sadar betul siapa saya. Bahwa posisi hari ini saya duduk di DPR Aceh itu karena ada pemilih, ada permintaan rakyat, kalau memang diminta saya siap.

Apa pun konsekuensinya kedepan?

Konsekuensinya saya meninggalkan wakil ketua DPR Aceh tetapi menjadi bupati, itu konsekuensi. Atau konsekuensinya tidak menjadi wakil ketua DPR Aceh, tidak menjadi Bupati, tetap menjadi kawan bung Ary ngopi, tidak ada masalah. 

Tidak ada sesuatu yang menurut saya di khawatirkan, usia saya hari ini yang menurut saya masih sangat produktif untuk berfikir dan bekerja ya harus dimaksimalkan. Apa modal saya misalnya maju menjadi calon bupati, ya modalnya kreatifitas walau itu saja tidak cukup. Maka penting yang dikatakan bung Ary tadi soal monitoring media dan popularitas untuk terus disuarakan agar banyak investor yang masuk.

Tetapi itu ujung-ujungnya lari ke Jaringan Survey Inisiatif itu?

Itu juga menjadi salah satu modal politik saya. Kalau ditanya orang kenapa maju menjadi Bupati? Pertama soal produktifitas, kedua saya punya modal banyak, saya punya Jalan Ary, saya punya Jaringan Survey Inisiatif iya kan?

Jadi kalau dilihat modal investasi secara sosial abang luar biasa, modal jaringan juga sangat luar biasa, modal uang apakah anda memiliki?

Itu juga luar biasa modal keuangan saya, hanya saja orang tidak mengetahui. Saya ini menikah dengan anak toke emas, anak saudagar.

Apa harapan anda untuk masa depan Aceh ke depannya yang penting disuarakan kepada semua masyarakat Aceh?

Saya mau mengulangi dari sesi awal diskusi kita tadi soal perbedaan-perbedaan tadi, DPRA bilang “A” terus DPRA mendapat applause dari pendukungnya, eksekutif bilang “B”. Eksekutif juga dapat applause dari pendukungnya. Saya Cuma mau sampaikan, rakyat Aceh ini tidak butuh superhero, tidak butuh pahlawan bertopeng atau apapun.

Lalu apa yang dibutuhkan?

Yang dibutuhkan super team. Sudah saatnya menjelang Otsus habis kita harus bergandeng tangan. Semua elemen yang ada di Aceh wajib bergadeng tangan untuk menyusun skenario Aceh yang baru dengan atau tanpa Otsus; apa, bagaimana, mau kemana Aceh kedepan. Kita juga dihadapkan bukan hanya Aceh tetapi Indonesia pekerjaan rumah terbesar bagi Indonesia termasuk Aceh di dalamnya adalah bonus demografi.

Bonus demografi apakah itu menjadi keuntungan atau tantangan ke depannya?

Ini tantangan besar, nah bagaimana kita menghadapi itu kalau kita masih berkutat dipersoalan-persoalan yang tidak substantif hanya ingin mendapatkan applause dari para pendukung, maka siap-siap saja kita berada di ambang kehancuran. Maka sekali lagi yang dibutuhkanbagai mana kita bisa berganding tangan menyusun dan menyonsong Aceh yang baru. Otsus kita sudah hampir habis sekali lagi saya ulang ini sudah maghrib.

Jangan sampai timbul penyesalan dikemudian hari, begitu?

Nanti menyesal, oke kalau tidak pakai Otsus juga tidak apa-apa asalkan kita siap. Oke, pusat selesai, kami sebagai orang Aceh juga malu misalnya pakai-pakai Otsus terus. Oke kita selesai tetapi setelah selesai di hitung.

Kalau begitu berat diwujudkan?

Tidak kalau berat juga tidak berat bung Ary, kita punya geothermal, kita punya panas bumi. Makanya tadi saya sebutkan kita butuh super team, kita harus bergandeng tangan, DPR Aceh, Gubernur Aceh, Bung Ary, kawan-kawan media, kawan-kawan mahasiswa, masyarakat sipil, dan kita fikir ini untuk Aceh dahulu, karena apa yang akan kita hadapi kedepan belem tentu kita mampu, saya membayangkannya saja saya takut apa lagi menghadapinya. Maka sekali lagi Aceh membutuhkan super team untuk menyongsong pembangunan ini, kita punya banyak sumber daya, Aceh ini kaya.

Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda