Negara NATO dan ketegangan Isu Greenland dengan Amerika Serikat. Foto: sorotmata.id
DIALEKSIS.COM | London - Ketegangan dalam aliansi militer NATO memuncak setelah sejumlah negara sekutu Eropa memutuskan menahan aliran intelijen dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran bahwa informasi sensitif bisa sampai ke tangan Presiden Donald Trump dan justru dimanfaatkan untuk mendukung rencana kontroversialnya mengambil alih kendali Greenland wilayah otonom Denmark yang terletak di kawasan Arktik.
Menurut laporan media Inggris The i Paper pada Senin (19/1/2026), para pejabat intelijen NATO di Eropa tidak lagi berbagi data secara terbuka dengan Washington karena takut data tersebut bisa digunakan untuk memperkuat ambisi Trump. Sumber anonim dari kalangan NATO menyatakan, perubahan hubungan ini merupakan momen yang “belum pernah terjadi sebelumnya” dalam sejarah kerja sama aliansi.
“Dulu kami biasa minum bir bersama, tetapi sekarang situasinya sangat aneh. Saya pernah berjuang bersama pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan. Kondisi ini sangat mengganggu lebih tidak realistis dan mengejutkan dari apa yang pernah saya bayangkan,” ujar salah seorang pejabat NATO yang berbicara dengan media.
Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap negara-negara Eropa yang menolak gagasan pencaplokan Greenland. Trump beralasan langkahnya diperlukan demi keamanan nasional, terutama untuk “memerangi ancaman yang diduga berasal dari Rusia dan China.” Namun baik Moskow maupun Beijing secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Selain itu, Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif tambahan hingga 25 persen terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencana pengambilalihan itu, termasuk Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain. Ancaman tarif ini dijadwalkan mulai berlaku pada Februari 2026 dan akan meningkat jika AS tidak mendapatkan kendali atas Greenland.
Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah menolak keras tekanan Washington. Mereka menegaskan bahwa keputusan soal masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya dan bahwa integritas teritorial harus dihormati. “Greenland bukan untuk diperjualbelikan,” tegas pejabat Denmark, menolak segala upaya yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan.
Penolakan Denmark dan respons keras dari negara-negara sekutu memicu kekhawatiran serius tentang masa depan solidaritas NATO. Sejumlah pakar hubungan internasional bahkan menilai tindakan AS mencerminkan potensi semangat unilateralisme kecenderungan bergerak sendiri tanpa memperhatikan konsensus dalam aliansi.
Sumber intelijen Inggris mengatakan relasi keamanan antara Washington dan sekutu Eropa kini berada pada titik paling rendah sejak beberapa dekade terakhir. Di mata beberapa pejabat Eropa, hubungan khusus termasuk kerja sama pertukaran intelijen yang selama ini menjadi tulang punggung NATO kini rentan rusak.
“Hubungan kami dengan mitra Amerika yang dulu erat kini tampak rapuh. Kepercayaan menjadi mata uang yang sangat langka,” kata seorang analis keamanan, menggambarkan situasi yang tengah berlangsung.
Aksi menahan intelijen ini mencerminkan lebih dari sekadar perbedaan kebijakan luar negeri; ia menjadi simbol perpecahan dalam aliansi transatlantik yang telah dibangun lebih dari 70 tahun. Beberapa pejabat diplomat bahkan menggambarkan situasi ini sebagai tantangan terbesar sejak krisis Irak atau perpecahan dalam konflik Suez pada pertengahan abad ke-20.
Situasi Greenland sendiri semakin memanas seiring kritik publik dan protes di berbagai negara Eropa, serta penolakan tegas dari pemerintah Greenland dan Denmark atas segala bentuk dominasi asing.
Sebelumnya
