DIALEKSIS.COM | Internasional - Pakistan mengusulkan diri menjadi tuan rumah putaran kedua pembicaraan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dalam beberapa hari mendatang, setelah perundingan pertama gagal mencapai kesepakatan.
Dua pejabat Pakistan yang mengetahui hal tersebut mengatakan usulan itu masih bergantung pada keputusan kedua pihak, apakah ingin menggunakan lokasi baru atau tetap di tempat sebelumnya, seperti dikutip Arab News, Selasa (14/4).
Sumber lain menyebutkan lokasi pembicaraan kemungkinan masih di Islamabad, yang sebelumnya menjadi tempat berlangsungnya perundingan pertama.
Salah satu pejabat Pakistan menegaskan bahwa pembicaraan sebelumnya merupakan bagian dari proses diplomatik berkelanjutan, bukan upaya satu kali.
Sementara itu, dua sumber dari AS yang mengetahui perkembangan tersebut mengatakan Washington dan Teheran tengah mempertimbangkan negosiasi lanjutan sebelum masa gencatan senjata dua pekan berakhir.
Namun, mereka menyebut diskusi terkait putaran kedua masih berlangsung. Di sisi lain, sumber dari Pakistan menyatakan AS dan Iran pada prinsipnya telah menyetujui rencana tersebut.
Meski demikian, jumlah delegasi yang akan terlibat dalam negosiasi lanjutan itu masih belum dipastikan.
Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pembicaraan damai berikutnya. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt hanya menegaskan bahwa AS tetap berpegang pada tujuan awal dalam negosiasi.
“Tim negosiasi telah memperjelas garis merah AS. Keputusasaan Iran untuk mencapai kesepakatan hanya akan meningkat dengan blokade angkatan laut Presiden Trump yang sangat efektif yang sekarang berlaku,” kata Leavitt.
Dari pihak Iran, salah satu sumber menyatakan belum ada rencana konkret untuk melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat.
“Iran tidak terburu-buru, dan sampai AS menyetujui kesepakatan yang wajar, tidak akan ada perubahan di Selat Hormuz,” ujarnya.
Sebelumnya, AS dan Iran menggelar pembicaraan damai di Islamabad, Pakistan, pekan lalu. Delegasi AS dipimpin Wakil Presiden JD Vance, sementara Iran diwakili Ketua DPR Mohammad Bagher Ghalibaf serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Namun, perundingan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Iran menuntut pengakuan atas hak pengayaan uranium dan kendali atas Selat Hormuz, sementara AS bersikeras agar Iran menghentikan program nuklirnya dan menyerahkan uranium yang telah diperkaya.