Bendera Bolivia. [Foto: Shutterstock]DIALEKSIS.COM | La Paz - Parlemen Bolivia menyetujui perjanjian pinjaman senilai 1,9 miliar dollar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF), Jumat (18/9/2026). Persetujuan ini menjadi langkah penting bagi pemerintahan Presiden Rodrigo Paz untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.
Senat meratifikasi kesepakatan tersebut sehari setelah disetujui majelis rendah. Dengan demikian, hambatan legislatif untuk program pembiayaan selama tiga tahun itu telah teratasi. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan perekonomian Bolivia yang menghadapi inflasi tinggi serta pertumbuhan yang lemah.
Kesepakatan itu masih membutuhkan persetujuan Dewan Eksekutif IMF sebelum dana dapat dicairkan. Pemerintah Bolivia berharap pinjaman tersebut juga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan internasional lainnya dan membuka akses terhadap tambahan pembiayaan sekitar 5 miliar dollar AS.
Paz menyebut persetujuan parlemen sebagai "langkah bersejarah" sekaligus sinyal persatuan politik dan kepastian ekonomi. Namun, kesepakatan dengan IMF juga menuai penolakan dari serikat pekerja karena salah satu syaratnya adalah penghapusan subsidi bahan bakar.
Kebijakan tersebut berpotensi kembali memicu aksi protes. Sebelumnya, blokade jalan selama berminggu-minggu pada Juni dan Juli melumpuhkan sejumlah wilayah Bolivia. Serikat pekerja memperingatkan pengurangan subsidi dan belanja pemerintah dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat.
Bolivia sendiri telah mengalami kelangkaan bahan bakar sejak 2023 akibat menurunnya ekspor gas alam dan terbatasnya pasokan dollar AS untuk membiayai impor. Pemerintah Paz berencana mengalihkan anggaran subsidi untuk mendukung eksplorasi dan produksi minyak serta gas.
"Kami sedang merampungkan kesepakatan-kesepakatan penting bagi Bolivia," kata Paz. Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan bakar global akibat konflik di Iran akan membuat pemerintah menghadapi keputusan ekonomi yang sulit. [AP/abc news]
Sebelumnya
