Pengadilan Quebec menggelar sidang mosi terkait Bill 21 yang kontroversial, Selasa (26/11/2019). [Foto: Christinne Muschi/Reuters]

DIALEKSIS.COM | Kanada - Sebuah pengadilan di Quebec sedang mempertimbangkan mosi yang berupaya untuk menunda penerapan undang-undang yang melarang beberapa pegawai sektor publik di provinsi Kanada untuk memakai simbol-simbol agama di tempat kerja.

Pengadilan Banding Quebec mendengar permintaan tersebut di Bill 21, seperti yang diketahui secara luas, pada hari Selasa (26/11/2019).

Bill 21 melarang pegawai sektor publik dalam posisi otoritas, seperti guru sekolah dan kepala sekolah, jaksa penuntut dan petugas kepolisian, agar tidak menggunakan simbol agama di tempat kerja.

Itu termasuk jilbab yang dikenakan oleh wanita Muslim, kippa yang dikenakan oleh pria Yahudi, dan turban yang dikenakan oleh pria dan wanita Sikh, di antara hal-hal lainnya.

"Kami menentang kewarganegaraan kelas dua," kata Mustafa Farooq, direktur eksekutif Dewan Nasional Muslim Kanada (NCCM).

NCCM dan Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada (CCLA), serta siswa yang mengajar di Quebec, Ichrak Nourel Hak, menantang Bill 21 tak lama setelah undang-undang disahkan pada Juni.

Kelompok-kelompok itu kehilangan upaya untuk menunda permohonan hukum di Pengadilan Tinggi Quebec pada bulan Juli, tetapi mereka diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan itu.

Undang-undang ini juga mendapat persetujuan dari Quebeckers, jajak pendapat terbaru menunjukkan.

Tetapi kelompok-kelompok hak asasi dan pendukung kebebasan sipil di seluruh Kanada mengatakan undang-undang itu secara tidak adil merugikan kaum minoritas agama dan menargetkan perempuan Muslim, khususnya.

Pemerintah Quebec mengajukan klausul dalam Piagam Hak dan Kebebasan Kanada yang membatasi tantangan hukum pada Bill 21 berdasarkan kebebasan beragama, di antara hak-hak lain yang umumnya dilindungi.

Noa Mendelsohn Aviv, direktur program kesetaraan di CCLA, menggambarkan undang-undang itu sebagai "tidak adil, melanggar hukum, dan tidak konstitusional".

"Hukum apa pun yang berbicara tentang simbol yang mengincar syal dan penutup kepala, tetapi benar-benar menargetkan orang karena agama mereka, adalah pelanggaran hak asasi manusia," katanya. (aljazeera)