Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar. [Foto: dok. AFP]
DIALEKSIS.COM | Budapest - Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar berencana mengubah konstitusi untuk mencopot Presiden Tamas Sulyok dan sejumlah pejabat yang diangkat pada era pemerintahan mantan perdana menteri Viktor Orban.
Langkah itu muncul setelah Sulyok menolak permintaan Magyar untuk mengundurkan diri. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Sandor, Senin (1/6/2026), Magyar menyampaikan langsung permintaannya kepada presiden, namun tidak mendapat respons yang diharapkan.
Magyar, yang memimpin Partai Tisza meraih kemenangan telak dalam pemilu parlemen April lalu, memiliki mayoritas dua pertiga kursi di parlemen. Kekuatan tersebut memungkinkan pemerintah melakukan perubahan besar terhadap sistem politik yang dibangun Orban selama 16 tahun berkuasa.
Usai pertemuan dengan Sulyok, Magyar menegaskan pemerintah akan segera memulai prosedur konstitusional jika presiden tetap bertahan di jabatannya.
“Saya telah memberi tahu Presiden bahwa jika dia mempertahankan pendiriannya dan tidak mengundurkan diri, kami akan segera memulai prosedur yang diperlukan,” kata Magyar dalam konferensi pers.
Menurut Magyar, proses legislasi untuk melakukan perubahan tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. Ia juga menyatakan pemerintah akan menyingkirkan para pejabat yang dianggap berperan dalam melemahkan supremasi hukum dan demokrasi selama pemerintahan sebelumnya.
Pemerintah baru menilai keberadaan Sulyok berpotensi menghambat agenda reformasi karena presiden memiliki kewenangan mengirimkan rancangan undang-undang yang telah disahkan parlemen ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali. Meski jabatan presiden di Hungaria sebagian besar bersifat seremonial, kewenangan tersebut dinilai cukup strategis dalam proses legislasi.
Sementara itu, kantor Presiden Sulyok sebelumnya menegaskan bahwa seruan agar presiden mengundurkan diri dapat berdampak negatif terhadap fungsi konstitusional dan kewibawaan lembaga kepresidenan. Kantor presiden juga menyatakan Sulyok telah meminta penilaian hukum kepada Komisi Venesia, lembaga ahli hukum di bawah Dewan Eropa, terkait perselisihan tersebut. [Al Jazeera, AP & Reuters]
Sebelumnya
