.jpeg)
Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Regional Aceh memperkuat perannya dalam perekonomian daerah terus bergerak melalui perluasan layanan, pembiayaan usaha, dan pendampingan masyarakat. Dukungan terhadap Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Aceh 2026 menjadi bagian dari langkah mendekatkan layanan keuangan syariah dengan kebutuhan warga dan pelaku usaha.
Kegiatan yang berlangsung pada 9 - 11 Oktober 2026 di Pelataran Kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, tersebut menghadirkan pameran layanan keuangan, bazar UMKM, konsultasi usaha, serta edukasi literasi syariah. Mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini membuka ruang pertemuan langsung antara masyarakat dan industri jasa keuangan.
Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan SYAFIF menjadi momentum memperkuat sinergi industri keuangan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah.
“BSI Regional Aceh mendukung pelaksanaan SYAFIF Goes to Aceh 2026 sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperluas pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan produk keuangan syariah, tetapi juga mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan produktif,” ujar Imsak dalam keterangan yang diterima Dialeksis.
Dukungan tersebut diwujudkan antara lain melalui Financial Clinic UMKM. Bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), BSI menyediakan konsultasi keuangan serta fasilitasi pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Sebanyak 275 kuota sertifikasi halal disiapkan BSI Regional Aceh. Fasilitas ini membuka kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh pendampingan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, sekaligus memperkuat kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.
“Melalui Financial Clinic UMKM ini, BSI ingin hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, tidak hanya melalui layanan perbankan dan keuangan syariah, tetapi juga melalui konsultasi dan fasilitasi yang mendukung pengembangan bisnis. Kami berharap kolaborasi dengan Kementerian Agama dan BPJPH dapat membantu semakin banyak UMKM memperoleh pendampingan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produknya,” kata Imsak.
Fasilitasi itu relevan dengan persiapan pemberlakuan wajib halal mulai 18 Oktober 2026, termasuk untuk produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil. BPJPH menegaskan bahwa penguatan kesiapan pelaku usaha menjadi bagian penting dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi berkaitan langsung dengan kebutuhan usaha dalam memenuhi ketentuan sekaligus mengembangkan pasar.
Pada sisi permodalan, BSI Regional Aceh menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp350 miliar. Target tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif. Adapun 275 kuota sertifikasi halal merupakan fasilitas yang disiapkan, sehingga pemanfaatannya tetap bergantung pada pengajuan dan pemenuhan persyaratan pelaku usaha.
Rangkaian program dalam SYAFIF melengkapi aktivitas BSI yang sebelumnya telah berjalan di Aceh. Penelusuran Dialeksis terhadap publikasi kinerja regional dan informasi resmi perusahaan memperlihatkan bahwa penguatan layanan mencakup penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pengembangan jaringan, hingga pemberdayaan usaha.
Dalam paparan kinerja yang dipublikasikan pada 4 September 2026, BSI Regional Aceh melaporkan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp22,3 triliun dan penyaluran pembiayaan Rp26,1 triliun hingga Juli 2026. BSI juga melaporkan jumlah nasabah mencapai 5,3 juta, dengan rasio pembiayaan sehat sebesar 97,47 persen. Angka terakhir meningkat dibandingkan posisi sebelumnya yang disebut sebesar 96,55 persen.
Jangkauan layanan turut ditopang lebih dari 138 outlet, sebanyak 20.822 BSI Agen, dan lebih dari 56.567 merchant QRIS. Dalam publikasi yang sama, BSI menyebut layanan Tabungan Haji di Aceh telah digunakan lebih dari 422 ribu nasabah. Jaringan tersebut memperlihatkan luasnya kebutuhan masyarakat yang dilayani, mulai dari transaksi sehari-hari hingga perencanaan ibadah.
Penguatan akses juga dilakukan melalui kanal digital BYOND by BSI. Dalam penjelasan kinerja regional tersebut, Imsak menyampaikan bahwa aplikasi ini menjadi pintu akses layanan yang terintegrasi, termasuk transaksi harian, pengelolaan emas, dan kebutuhan layanan haji serta umrah.
Sementara itu, pendampingan usaha memiliki wadah berkelanjutan melalui BSI UMKM Center di Aceh. Dalam publikasi resmi perusahaan pada 4 Agustus 2026, fasilitas tersebut dijelaskan sebagai pusat pelatihan, konsultasi bisnis, pemasaran, akses pembiayaan, serta ruang untuk memperkenalkan produk UMKM binaan.
Keberadaan pusat pendampingan ini penting karena kebutuhan pelaku usaha tidak berhenti pada tambahan modal. Pengelolaan bisnis, legalitas, kualitas produk, dan pemasaran menjadi bagian dari dukungan yang disiapkan agar usaha lebih mampu berkembang dan mengakses layanan pembiayaan.
Perluasan akses bagi usaha berskala lebih kecil juga ditempuh melalui kolaborasi BSI dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam keterangan resmi pada 13 Februari 2026, BSI menyebut kerja sama tersebut menyasar fasilitasi layanan tabungan bagi sekitar 300 ribu nasabah ultramikro di Aceh pada tahap awal. Jumlah itu merupakan cakupan potensi layanan yang dituju melalui kerja sama, bukan laporan realisasi seluruh rekening yang telah dibuka.
Kontribusi kepada masyarakat turut mencakup dukungan pemulihan pascabencana. Dalam keterangan resmi tertanggal 18 Desember 2025, BSI mengumumkan program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak di Aceh. Skema yang disiapkan mencakup masa tenggang pada fase awal Desember 2025 hingga Maret 2026, dilanjutkan penanganan melalui penjadwalan ulang sesuai kondisi nasabah.
Restrukturisasi tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, dan kemampuan membayar. Pada publikasi yang sama, BSI menyebut dukungan bantuan logistik untuk penanganan bencana telah mencapai sekitar 105 ton.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, BSI berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan memperluas akses layanan sekaligus menjawab kebutuhan usaha dan sosial. SYAFIF menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan layanan itu dengan masyarakat secara langsung, termasuk bagi pelaku UMKM yang membutuhkan informasi pembiayaan dan pendampingan sertifikasi halal.
Menurut Imsak, penguatan ekonomi syariah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan. Literasi keuangan perlu berjalan bersama perluasan akses, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
“Ekosistem ekonomi syariah yang kuat tidak hanya ditopang oleh industri perbankan, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, pertumbuhan UMKM, serta sinergi berbagai pihak. Melalui kegiatan seperti SYAFIF ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari layanan keuangan syariah dan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi produktif di Aceh,” pungkasnya.[]
Sebelumnya
