DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan positif terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) pangan pokok strategis pada pekan pertama Mei 2026.
Jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH tercatat lebih banyak dibandingkan daerah yang mengalami kenaikan, menandakan stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil.
Direktur Statistik Harga BPS Sarpono mengatakan, sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 23 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kabupaten/kota.
“Secara nasional jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Mei tahun 2026 ini juga lebih sedikit dibandingkan kabupaten kota yang mengalami penurunan,” kata Sarpono.
Khusus komoditas beras, BPS melaporkan jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras mulai menurun. Pada akhir April tercatat 116 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras, sementara pada pekan pertama Mei turun menjadi 105 kabupaten/kota. Adapun harga beras medium tercatat berfluktuasi sebesar 0,03 persen dan beras premium sebesar 0,28 persen.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga agar petani tetap memperoleh keuntungan, sementara konsumen mendapatkan harga beras yang terjangkau.
Menurut dia, keberadaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut.
“Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, hingga konsumen. Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor,” ujar Amran di Bone, Sulawesi Selatan. Ia menambahkan, “Kita ingin petani tersenyum, konsumennya bahagia.”
Data Badan Pangan Nasional hingga 10 Mei menunjukkan rerata harga beras premium nasional berada di level Rp 15.758 per kilogram, sedikit turun dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp 15.801 per kilogram. Sementara harga beras medium tercatat Rp 13.444 per kilogram atau naik tipis 0,06 persen dibandingkan pekan sebelumnya.
Untuk harga gabah kering panen di tingkat petani, rerata nasional tercatat Rp 6.925 per kilogram, dengan harga terendah berada di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 6.500 per kilogram dan tertinggi di Sumatera Barat mencapai Rp 7.700 per kilogram.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga hingga semester kedua tahun ini.
Menurut dia, stok CBP yang saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan penting dalam menjaga distribusi dan menekan gejolak harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga 10 Mei 2026, realisasi penyaluran beras program SPHP tercatat mencapai 428,9 ribu ton. Sementara bantuan pangan beras sejak Januari hingga 8 Mei telah disalurkan kepada 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 203,8 ribu ton beras.
Pemerintah memastikan intervensi di sektor hilir tidak akan menekan pendapatan petani, terutama petani kecil yang menurut hasil Sensus Pertanian 2023 masih mendominasi struktur usaha pertanian nasional. [in]