Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Fadhlullah atau akrab disapa Mualem - Dek Fadh. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat hingga September 2025, persentase penduduk miskin di Aceh turun menjadi 12,22 persen atau berkurang 1.364 Jiwa di masa kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah atau dikenal dengan Mualem - Dek Fadh.
Diketahui, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, menjelaskan bahwa tren penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat meskipun prosesnya berlangsung bertahap.
“Jika kita melihat pergerakan sejak 2020, memang sempat terjadi kenaikan tajam pada 2021 akibat dampak lanjutan pandemi. Namun sejak September 2022, tren kemiskinan di Aceh bergerak turun secara konsisten,” ujar Agus Andria dalam konferensi pers update profil kemiskinan dan ketimpangan di Aceh yang dilansir media dialeksis.com, Jumat (6/2/2026).
Data BPS menunjukkan, persentase kemiskinan Aceh sempat mencapai titik tertinggi pada September 2021 sebesar 15,53 persen. Kondisi ini disebut Agus sebagai dampak tekanan ekonomi pascapandemi COVID-19, terutama pada sektor informal dan rumah tangga rentan.
Memasuki periode 2022 hingga 2023, angka kemiskinan mulai melandai di kisaran 14 persen, sebelum akhirnya mengalami penurunan signifikan pada 2024.
“Periode Maret 2024 ke September 2024 menjadi titik balik yang sangat penting. Dalam satu semester, kemiskinan turun dari 14,23 persen menjadi 12,64 persen. Ini penurunan yang cukup tajam,” jelasnya.
Pada September 2025, angka kemiskinan kembali turun menjadi 12,22 persen, atau berkurang 0,11 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 12,33 persen.
Secara jumlah penduduk, angka tersebut setara dengan sekitar 703,33 ribu jiwa. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 1.364 orang.
“Penurunannya memang tidak sebesar tahun 2024, tetapi arahnya tetap menunjukkan tren menurun. Ini menandakan perbaikan masih berlangsung, hanya saja lajunya lebih moderat,” kata Agus.
BPS menegaskan bahwa penghitungan penduduk miskin didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK), yaitu nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Pada September 2025, Garis Kemiskinan Aceh tercatat sebesar Rp715.103 per kapita per bulan, naik 5,75 persen dibandingkan Maret 2025. Menariknya, komponen makanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan.
“Sebesar 76,56 persen Garis Kemiskinan berasal dari komoditas makanan, sedangkan non-makanan hanya 23,44 persen. Artinya, tekanan kebutuhan dasar pangan masih sangat dominan,” jelas Agus.
Beberapa komoditas makanan yang memberi kontribusi besar terhadap garis kemiskinan antara lain beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, dan telur ayam. Sementara dari komponen non-makanan, pengeluaran terbesar berasal dari perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, dinamika kemiskinan di Aceh menunjukkan pola yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan.
Di perkotaan, Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp756.201, naik 5,54 persen dibandingkan Maret 2025. Persentase penduduk miskin di kota berada di angka 8,15 persen, setelah sempat naik pada Maret 2025 dan kembali turun di September.
Sementara itu di perdesaan, Garis Kemiskinan mencapai Rp693.085, naik 5,74 persen dibandingkan Maret 2025. Persentase penduduk miskin perdesaan justru naik menjadi 14,51 persen pada September 2025, meskipun sebelumnya menunjukkan tren penurunan sejak Maret 2023.
“Ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi di perdesaan masih cukup kuat, terutama terkait harga kebutuhan pokok. Karena itu, program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi desa tetap sangat krusial,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
