Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa peningkatan daya saing UMKM akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. [Foto: dok. KemenUMKM]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian dan lembaga teknis, dalam rangka mendongkrak kinerja UMKM nasional di kuartal II tahun 2025.
Upaya ini difokuskan pada perluasan fasilitasi kemudahan perizinan, sertifikasi, dan akses pembiayaan agar UMKM semakin berdaya saing, produktif, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terjalin dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Kata kuncinya adalah apa yang kita lakukan ini semua mampu memberikan percepatan pelayanan guna meningkatkan daya saing UMKM kita di Indonesia,” ujar Maman dalam pernyataan resmi yang diterima pada Minggu (20/7/2025).
Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa peningkatan daya saing UMKM akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Impact positif dari peningkatan daya saing adalah pergerakan dan perputaran ekonomi, dan yang kedua adalah peningkatan tenaga kerja,” tambahnya.
Capaian Kinerja UMKM Kuartal II 2025
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem OSS, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada kuartal II 2025 mencapai 1.445.205 NIB, meningkat 95,4 persen dibanding kuartal I (739.843 NIB), dan telah mencapai 83,72 persen dari target nasional sebesar 2,5 juta NIB.
Sementara itu, pada bidang sertifikasi:
1. Sertifikat Halal: 654.518 sertifikat diterbitkan, mayoritas (97,2%) melalui skema self declare. Total akumulasi sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat untuk 6.563.083 produk.
2. SNI Bina UMK: Diberikan kepada 194.401 pengusaha (naik 105% dari triwulan I), dengan total akumulasi 1.028.567 pengusaha dan 1.205.533 produk bersertifikasi.
3. Nomor Izin Edar (NIE): 24.837 NIE diterbitkan, dengan total 12.338 pengusaha UMKM dan 194.806 produk aktif sejak 2016.
4. Sertifikat PIRT: 104.860 sertifikat diterbitkan, dengan total akumulasi sejak 2021 mencapai 203.442 pengusaha dan 525.947 produk.
5. Penerbitan Merek Dagang: Sebanyak 7.692 merek dagang UMKM diterbitkan pada semester I 2025, dan total akumulasi sejak 1980 mencapai 154.371 merek.
6. PT Perseorangan: 36.574 perusahaan terdaftar pada semester I 2025, dengan total 267.422 perusahaan perseorangan sejak 2020.
7. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP): 274.923 lokasi terdaftar, dengan 189.978 telah memiliki label Higiene Sanitasi Pangan.
Realisasi Pembiayaan KUR
Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 2 Juli 2025 mencapai Rp132,7 triliun (44,2 persen dari target). Total penerima manfaat mencapai 2,29 juta orang, terdiri dari 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi. Adapun proporsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 59,9 persen atau setara Rp79,6 triliun.
Menteri Maman menegaskan, langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang inklusif, progresif, dan berdaya saing. Ia berharap kolaborasi lintas sektor yang telah berjalan dapat terus diperkuat untuk mendukung mandat Presiden Prabowo dalam Asta Cita.
“Saya harap kolaborasi ini akan dapat terus ditingkatkan, dalam rangka untuk menjalankan arahan Presiden agar pelayanan publik, khususnya di sektor UMKM, semakin maksimal dan berdampak luas,” tutup Maman. [in]
Sebelumnya
