Sabtu, 02 Agustus 2025
Beranda / /

  • 207 Produk Perikanan Sudah Miliki SNI, KKP Siap Perluas Sertifikasi
    Nasional | 16 hari lalu
    207 Produk Perikanan Sudah Miliki SNI, KKP Siap Perluas Sertifikasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin mutu, keamanan, dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.

  • Industri Halal Diperkuat, Pemerintah Perluas Akses Layanan Sertifikasi di Timur Indonesia
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Industri Halal Diperkuat, Pemerintah Perluas Akses Layanan Sertifikasi di Timur Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Makassar - Kebutuhan layanan pengujian dan sertifikasi halal di Indonesia terus meningkat, seiring dengan target implementasi penuh kebijakan wajib halal pada 2026. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif mendorong penguatan infrastruktur halal nasional, termasuk lewat sinergi antara laboratorium milik pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) swasta.

  • Industri Keramik Tancap Gas, Utilisasi Naik dan Sertifikasi SNI Kini Digital
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Industri Keramik Tancap Gas, Utilisasi Naik dan Sertifikasi SNI Kini Digital

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Industri keramik nasional menunjukkan tren positif di awal 2025. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyebut kapasitas produksi terpasang industri keramik Indonesia saat ini mencapai 625 juta meter persegi per tahun. Artinya, produksi dalam negeri sejatinya cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keramik nasional tanpa impor.

  • ISPO Diwajibkan untuk Industri Hilir dan Bioenergi, Petani Swadaya Dapat Insentif
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    ISPO Diwajibkan untuk Industri Hilir dan Bioenergi, Petani Swadaya Dapat Insentif

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi memperluas kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ke sektor industri hilir dan bioenergi berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 19 Maret 2025. Aturan ini menjadi revisi atas Perpres Nomor 44 Tahun 2020 yang sebelumnya hanya mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memiliki sertifikat ISPO.

  • Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Kemenag Banda Aceh Kembali Koordinasi dengan BPN
    Aceh | 2 bulan lalu
    Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Kemenag Banda Aceh Kembali Koordinasi dengan BPN

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf menggelar Kegiatan Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh, kegiatan yang mengangkat tema “Sinkronisasi Alas Hak Tanah untuk Kelancaran Penerbitan Sertifikasi Tanah Wakaf” berlangsung di ruang rapat Siddiq Kopi Lambhuk Banda Aceh. 

  • KKP Bantu UMKM Miliki Produk Tersertifikasi HACCP
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    KKP Bantu UMKM Miliki Produk Tersertifikasi HACCP

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh pelaku usaha, khususnya yang memproduksi makanan lokal berbahan dasar ikan untuk dapat melakukan ekspor. Dukungan ini diantaranya dengan memberikan kemudahan mengurus sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang menjadi salah satu dokumen ekspor.

  • Wacana Sertifikat Haram Dinilai Tidak Relevan, LP3H Yayasan Matahari Perkuat Peran Sertifikasi Halal
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Wacana Sertifikat Haram Dinilai Tidak Relevan, LP3H Yayasan Matahari Perkuat Peran Sertifikasi Halal

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Maraknya temuan produk makanan berlabel halal yang terkontaminasi unsur babi (porcine) kembali memantik perdebatan tentang efektivitas sistem sertifikasi produk halal di Indonesia. Sejumlah pihak mengusulkan agar pemerintah beralih dari sertifikasi halal ke pelabelan produk haram, dengan alasan pengawasan lebih mudah karena jumlahnya terbatas. Namun, gagasan ini ditepis oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Yayasan Matahari, yang menilai wacana tersebut tidak relevan dan berpotensi memecah konsumen muslim.

  • Rektor Unaya Dr. Nurlis Kecam Penahanan Tunjangan Serdos: Tak Manusiawi!
    Berita | 3 bulan lalu
    Rektor Unaya Dr. Nurlis Kecam Penahanan Tunjangan Serdos: Tak Manusiawi!

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII Aceh hingga kini belum menyalurkan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) untuk 81 dosen di Universitas Abulyatama (Unaya). Padahal, tunjangan tersebut seharusnya cair setiap tanggal 10 bulanan. Rektor Unaya, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa hak dosen telah terabaikan. 

  • LP3H Yayasan Matahari Siap Bantu Program Sertifikasi Halal Gratis 2025: Kuota 1 Juta Dinilai Masih Kurang
    Ekonomi | 3 bulan lalu
    LP3H Yayasan Matahari Siap Bantu Program Sertifikasi Halal Gratis 2025: Kuota 1 Juta Dinilai Masih Kurang

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Yayasan Matahari, yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 17 Mei 2022 dengan Nomor Registrasi 2205000003, siap memperkuat perannya dalam mendukung program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025. Program ini menargetkan kuota satu juta sertifikat halal, namun dinilai belum ideal oleh sejumlah pihak, termasuk LP3H Yayasan Matahari.

  • KabarTamiang.com Raih Sertifikasi Faktual Dewan Pers
    Berita | 4 bulan lalu
    KabarTamiang.com Raih Sertifikasi Faktual Dewan Pers

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - KabarTamiang.com, portal berita di bawah PT. Media Timur Jaya, resmi meraih sertifikasi Administrasi dan Faktual dari Dewan Pers per 27 Maret 2025. Sertifikat bernomor 1354/DP-Verifikasi/K/III/2025 ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam prosesi penandatanganan di Jakarta. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi media tersebut dalam memperkuat integritas dan profesionalitas jurnalistik.

  • Disdik Aceh dan BPMA Bahas Persiapan SDM untuk Sektor Migas
    Aceh | 4 bulan lalu
    Disdik Aceh dan BPMA Bahas Persiapan SDM untuk Sektor Migas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka mendukung pengembangan industri migas di Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST, D.E.A., didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dr. Asbaruddin. M.Eng dan Kepala PTKK Aceh, Azizah, S.Pd., M.Pd menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, untuk fasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait analisis kebutuhan kompetensi dan sertifikasi vokasi di sektor migas.

« 1 2 3 4 5 6 »