Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto. [Foto: dok. Kemenko Polkam]
DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa penguatan keamanan siber nasional tidak bisa dilepaskan dari tata kelola politik dan keamanan negara.
"Ini bukan hanya soal teknologi. Keamanan siber adalah bagian dari strategi besar pertahanan dan keamanan nasional," kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (29/6/2025).
Eko Dono menekankan bahwa mandat Kemenko Polhukam, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 141 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2022, menjadikan lembaganya sebagai penggerak utama dalam menyinergikan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan kebutuhan strategis keamanan nasional.
"Digitalisasi bukan lagi pilihan, ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Tapi harus kita akui, masih ada kesenjangan yang serius dalam akses dan kualitas layanan TIK di negeri ini," ujar Eko.
Menurut data BAKTI Kominfo per Maret 2025, dari total 84.276 desa di Indonesia, masih terdapat 8.065 desa (9,6%) dengan kualitas layanan internet yang rendah, bahkan 1.849 desa (2,2%) belum memiliki akses sinyal seluler sama sekali. Desa-desa tersebut tersebar di wilayah strategis seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Kesenjangan digital ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keadilan dan hak warga negara. Program Zero Blankspot adalah komitmen kita terhadap keadilan pembangunan," lanjut Eko.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa percepatan digital tanpa sistem keamanan yang kuat dapat membuka celah bagi serangan siber.
"Kita tidak ingin membangun jalan tol digital yang justru menjadi jalur masuk ancaman. Sistem deteksi dini, respons insiden, dan keamanan informasi harus berjalan paralel dengan pembangunan konektivitas," tegasnya.
Eko mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, tren serangan siber di Indonesia menunjukkan peningkatan drastis baik dari sisi volume, metode, maupun target. "Bahkan, data pribadi masyarakat kini jadi sasaran. Ini tidak bisa dianggap remeh," pungkasnya. [red]
Sebelumnya
