DIALEKSIS.COM | Opini - Di Amerika Serikat, partai politik bisa berganti, tetapi arah kebijakan negara tetap konsisten. Sebaliknya di Tiongkok, partai tidak bisa diganti, namun kebijakan negara dapat dengan mudah berubah demi kemakmuran rakyat. Pernyataan ini disampaikan oleh Eric Xun Li, seorang kapitalis ventura sekaligus ilmuwan politik dari Universitas Fudan, Tiongkok. Pemikiran Li menggarisbawahi efektivitas pemerintahan satu partai dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penunjukan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) kembali menyeret Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke dalam sorotan tajam publik. Bukan sekadar soal teknis perbankan, namun menyangkut integritas institusional OJK sebagai penjaga tata kelola sektor keuangan yang seharusnya profesional dan bebas dari intervensi politik.
DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana pengangkatan Bustami Hamzah sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Aceh melalui jalur diskresi Ketua Umum memicu reaksi keras dari internal partai. Reaksi ini bukan tanpa dasar, sebab isu tersebut menyentuh jantung organisasi: soal etika kepemimpinan, marwah kaderisasi, dan konsistensi terhadap aturan main partai.
DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa penguatan keamanan siber nasional tidak bisa dilepaskan dari tata kelola politik dan keamanan negara.
DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Saya yakin RE Nainggolan bukanlah orang bodoh. Sebagai mantan birokrat senior, Ia pasti tahu kalau aksi massa yang ia gerakkan ke Polda Sumut menuntut penangkapan Pemuda Aceh penghina Bobby, tidak akan menuai hasil. Sekalipun ia membuat laporan berkali-kali dan mengerahkan massa sebanyak mungkin, tetap akan sia-sia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah riuh wacana pemetaan wilayah dan tafsir hukum administrasi, seorang konten kreator muda bernama Fathian Puja Kesuma angkat bicara melalui akun media sosialnya, mengulas secara tajam dan gamblang bahwa persoalan ini jauh lebih dalam daripada sekadar masalah batas wilayah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) menilai kebijakan pemerintah yang memasukkan empat pulau milik Aceh ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara berpotensi besar mengancam stabilitas politik dan perdamaian yang selama ini telah terajut di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar (UTU) menggelar Kuliah Tamu bertajuk “Komunikasi Politik dan Empat Pulau Aceh Masuk Sumut”. Acara digelar secara hybrid, Minggu (15/6/2025) sore.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas. Herman RN, akademisi dan pegiat sosial budaya asal Aceh, menilai polemik itu tidak lebih dari “frame politik” yang sengaja dimainkan pemerintah pusat untuk melemahkan konsolidasi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut politik uang selalu menjadi masalah serius dalam gelaran pemilu dan pemilihan, termasuk dalam gelaran Pemilihan 2024. Meski demikian, masalah daftar pemilih dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) cenderung menurun pada pesta demokrasi terakhir.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Dan, dalam 100 hari kerja, langkah awal yang pantas dianjungi jempol untuk Mualem adalah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 1 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Shalat Fardhu berjamaah bagi Aparatur dan Masyarakat serta Mengaji di setiap Satuan Pendidikan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Harvard University kembali menjadi sorotan dunia akademik atas keteguhannya mempertahankan prinsip kebebasan akademik, meski dihadapkan pada tekanan politik dari mantan Presiden AS Donald Trump. Komitmen ini diapresiasi oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, yang menilai Harvard sebagai contoh ideal kampus yang "tidak ciut oleh kekuasaan".
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan keamanan Aryos Nivada, menanggapi kemunculan slogan "Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua" di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, baru-baru ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai provinsi baru kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Hasan Basri, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, menilai isu ini telah "diremehkan" oleh elit politik yang tidak serius memperjuangkannya. Dalam wawancara eksklusif, ia menyoroti lemahnya gerakan advokasi dan ketidakjelasan komitmen pemangku kepentingan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak jajaran Bawaslu untuk menciptakan Pemilu 2029 menjadi lebih baik melalui penguatan demokrasi. Menurutnya, penguatan demokrasi adalah tugas wajib Bawaslu yang harus dilakukan saat masa non-tahapan.
DIALEKSIS.COM | Opini - Di Banda Aceh, politik itu mirip kenduri. Siapa yang punya kuasa, dialah yang bagi-bagi piring. Yang nggak punya kuasa? Cukup tepuk tangan di pinggir halaman, atau kalau nasib baik, kebagian tulang ikan di akhir acara. Bedanya, kalau kenduri biasa habis makan bisa pulang, kalau politik Aceh, rakyatnya terus-terusan disuruh nonton orang yang itu-itu juga duduk di kursi empuk. Bahkan kadang, kendurinya bisa jalan terus bertahun-tahun, kursinya diwariskan dari kakek, ke anak, ke cucu, ke menantu. Rakyat? Ya tetap aja jadi penonton.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Andi Firdhaus, SH, CPM, pengacara sekaligus sahabat dekat Aiyub bin Abbas (Abua), menyoroti alasan kuat di balik terpilihnya Abua sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh menggantikan Abu Razak.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Aceh, yang pernah menjadi simbol perdamaian pasca-MoU Helsinki 2005, kini terjebak dalam pusaran politik yang brutal. Di balik retorika pembangunan dan rekonsiliasi, para elite justru mengkhianati esensi politik sebagai sarana distribusi keadilan. Kebijakan dijalankan tanpa kesantunan, transparansi, atau empati terhadap penderitaan rakyat. Alih-alih memuliakan kearifan lokal, politik Aceh berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang mengorbankan stabilitas, kepercayaan publik, dan masa depan daerah. Keadilan pun bergeser dari prinsip menjadi komoditas yang diperdagangkan demi kepentingan segelintir orang
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bulan Ramadan, selain menjadi momen spiritual, kerap diwarnai gelombang kepedulian terhadap anak yatim. Namun, di balik semangat berbagi itu, terselubung paradoks yang menggelisahkan: kegiatan sosial yang mulia justru menjelma panggung pencitraan politik. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika beramal, melainkan cermin dari pertarungan simbolik antara kepentingan agama dan ambisi kekuasaan.