Sabtu, 13 Juni 2026
Beranda / Liputan Khusus / Indepth / Insiden KMP Aceh Hebat 2 dan Utang Penuntasan KPK

Insiden KMP Aceh Hebat 2 dan Utang Penuntasan KPK

Sabtu, 13 Juni 2026 11:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn
Foto: dok ASDP

DIALEKSIS.COM | Indepth - Siang itu, Jumat, 12 Juni 2026, KMP Aceh Hebat 2 baru saja menyelesaikan pelayaran dari Pelabuhan Balohan, Sabang, menuju Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Kapal telah bersandar. Penumpang disebut sudah turun. Aktivitas di area kerja kapal masih berlangsung.

Sekitar pukul 11.13 WIB, suasana berubah panik. Dari ruang mesin kapal terdengar letupan. Tak lama kemudian, api muncul dan menyambar mereka yang berada di sekitar area tersebut. Para korban berteriak kesakitan. Sebagian mengalami luka bakar. Petugas yang berada di pelabuhan bergerak cepat melakukan evakuasi.

Insiden itu bukan sekadar peristiwa teknis di atas kapal penyeberangan. Dalam hitungan jam, kebakaran KMP Aceh Hebat 2 berubah menjadi isu yang lebih luas terkait soal keselamatan transportasi laut, tanggung jawab operator, pengawasan pemerintah, hingga pertanyaan lama mengenai pengadaan kapal yang pernah menjadi perhatian publik Aceh.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menyebut dugaan awal insiden berasal dari letupan pada sistem hidrolik pintu kedap otomatis di ruang mesin kapal. Namun, ia menegaskan penyebab pasti masih menunggu hasil investigasi bersama instansi terkait.

“Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.13 WIB saat kapal sedang bersandar di Dermaga Ulee Lheue setelah menyelesaikan pelayaran dari Balohan. Berdasarkan laporan awal, insiden diduga bermula dari letupan pada sistem hidrolik pintu kedap otomatis di ruang mesin,” kata Andri.

Akibat kejadian itu, 15 orang mengalami luka bakar. Mayoritas korban merupakan taruna Politeknik Pelayaran Malahayati yang sedang menjalani praktik di atas kapal. Satu korban lainnya disebut berasal dari anak buah kapal.

Sebelumnya, Capt SAR KN Kresna, Supriadi, menyebut informasi awal korban berjumlah sekitar 14 orang. Mereka langsung dievakuasi ke RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis.

“Mayoritas korban adalah taruna Poltekpel yang sedang praktik di kapal. Semua korban sudah dibawa ke RSUDZA untuk mendapatkan perawatan,” ujar Supriadi.

Evakuasi berlangsung cepat. Personel KN Kresna yang sedang bersiaga di kawasan pelabuhan turut membantu proses penyelamatan. Sejumlah korban dievakuasi menggunakan armada Bus Trans Koetaradja menuju rumah sakit rujukan terbesar di Aceh tersebut.

ASDP menyatakan tidak ada penumpang yang menjadi korban. Menurut Andri, kejadian berlangsung setelah kapal bersandar dan seluruh penumpang telah turun dari kapal.

“Tidak ada penumpang yang menjadi korban. Kejadian terjadi setelah kapal bersandar dan seluruh penumpang telah turun. Korban yang ada merupakan mereka yang berada di area kerja kapal,” katanya.

Andri mengatakan awak kapal segera menjalankan prosedur tanggap darurat. Api, menurut laporan sementara, berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar tiga hingga empat menit. Respons cepat itu disebut mencegah api meluas ke bagian lain kapal.

Namun, cepatnya api padam tidak serta-merta menutup pertanyaan publik. Sebab, insiden terjadi di ruang mesin, salah satu area vital kapal. Di titik inilah investigasi teknis menjadi penting: apakah letupan benar bersumber dari sistem hidrolik, apakah ada gangguan prosedur, bagaimana kondisi perawatan kapal, dan apakah standar keselamatan telah berjalan sesuai aturan.

ASDP menyatakan sedang berkoordinasi dengan KSOP, kepolisian, pemadam kebakaran, Kantor Kesehatan Pelabuhan, tim medis, serta instansi terkait lainnya. Operator kapal juga menyatakan akan bertanggung jawab terhadap perawatan dan kebutuhan korban selama proses pemulihan.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Fokus utama kami sekarang adalah para korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berharap seluruh korban segera pulih. Tentu dari sisi perawatan dan kebutuhan lainnya kami selaku operator kapal bertanggung jawab,” ujar Andri.

Dampak insiden juga terasa pada layanan penyeberangan Banda Aceh-Sabang. Jadwal pelayaran sempat terganggu. ASDP menyiapkan layanan makanan bagi penumpang yang mengalami keterlambatan dan membuka kemungkinan pengalihan keberangkatan menggunakan kapal lain apabila cuaca memungkinkan.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh menyatakan prihatin atas musibah tersebut. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pemerintah terus memantau penanganan korban dan meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait berkoordinasi dengan rumah sakit, operator kapal, dan instansi pelabuhan.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka atas musibah yang menimpa para taruna Politeknik Pelayaran Malahayati dan kru kapal. Keselamatan dan pemulihan kondisi korban menjadi prioritas utama saat ini,” kata Nurlis.

Nurlis juga menekankan pentingnya investigasi menyeluruh. Pemerintah Aceh, kata dia, mendukung pemeriksaan oleh pihak berwenang agar penyebab kejadian diketahui secara terang dan menjadi dasar perbaikan standar keselamatan.

“Penyebab kejadian harus diketahui secara jelas agar langkah-langkah perbaikan dan mitigasi dapat dilakukan secara tepat,” ujarnya.

Namun, bagi sebagian kalangan, kebakaran ini bukan hanya soal insiden hari itu. Mantan tapol dan napol Aceh, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mengaitkan peristiwa tersebut dengan pertanyaan yang lebih lama: bagaimana kelanjutan penanganan dugaan korupsi pengadaan KMP Aceh Hebat yang pernah disorot publik.

Ia mempertanyakan sejauh mana perkembangan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengadaan kapal tersebut. Menurut dia, masyarakat Aceh belum memperoleh penjelasan memadai mengenai hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan.

“Kami mempertanyakan sejauh mana hasil penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi pengadaan KMP Aceh Hebat. Sampai hari ini rakyat Aceh belum mengetahui bagaimana perkembangan kasus tersebut dan apakah ada temuan yang telah ditindaklanjuti,” kata Nasruddin.

Ia menyebut, pada 2021 penyidik KPK pernah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat pengadaan KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Ulee Lheue. Karena itu, kata dia, insiden kebakaran yang menimbulkan belasan korban luka bakar harus menjadi momentum untuk membuka kembali secara transparan seluruh aspek yang berkaitan dengan kapal tersebut.

“Insiden ini tentu sangat memprihatinkan. Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama. Peristiwa ini juga menguatkan dugaan dan kekhawatiran yang selama ini berkembang di tengah masyarakat bahwa ada persoalan serius yang perlu diusut secara transparan dan tuntas,” ujarnya.

Pernyataan Nasruddin perlu dibaca sebagai desakan publik, bukan kesimpulan hukum. Sebab hingga kini penyebab teknis kebakaran masih menunggu hasil investigasi, sementara status hukum terkait pengadaan kapal juga membutuhkan penjelasan resmi dari lembaga berwenang.

Meski demikian, satu hal menjadi jelas: insiden KMP Aceh Hebat 2 telah membuka dua ruang pertanyaan sekaligus. Pertama, ruang teknis tentang keselamatan kapal, prosedur kerja, dan perlindungan terhadap taruna yang sedang praktik. Kedua, ruang akuntabilitas mengenai pengadaan armada publik yang dibeli dan digunakan untuk melayani masyarakat Aceh.

Kapal penyeberangan bukan hanya alat transportasi. Bagi warga Banda Aceh dan Sabang, ia adalah penghubung ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan mobilitas harian. Karena itu, setiap gangguan keselamatan di atas kapal publik harus dijawab dengan terang.

Investigasi tidak cukup berhenti pada penyebutan dugaan awal. Publik membutuhkan kronologi utuh, hasil pemeriksaan teknis, kondisi perawatan kapal, evaluasi prosedur keselamatan, serta kepastian tanggung jawab terhadap korban.

Di ruang tunggu rumah sakit, para korban masih menjalani perawatan. Di pelabuhan, layanan penyeberangan harus tetap berjalan. Sementara di ruang publik, pertanyaan tentang Aceh Hebat 2 belum selesai: apa sebenarnya yang terjadi di ruang mesin kapal itu, dan siapa yang harus bertanggung jawab agar musibah serupa tidak terulang.[arn[

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI