Data

DIALEKSIS.COM | Kolom - Membangun Aceh pascabencana ekologis tanpa data akurat ibarat sedang mencoba menyusun puzzle di tengah badai tropis. Hasilnya bukan hanya berantakan, tapi sering kali menjadi komedi satir nan getir bagi rakyat yang sedang berduka.

Kita baru saja melihat bagaimana niat mulia Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban para korban banjir dan longsor melalui bantuan dana untuk daging makmeugang, justru terbentur tembok tebal ketidakakuratan data di tingkat lokal.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, dengan penuh percaya diri menyatakan angka bantuan Rp50 juta perdesa untuk 1.455 gampong yang terdampak bencana pada akhir November silam. Dengan demikian, total dana bantuan yang bersumber dari Sekretariat Presiden fantastis, yaitu mencapai Rp72,75 miliar.

Duitnya ditransfer langsung ke 19 rekening pemerintah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah mendapatkan dana sesuai jumlah desa yang terdampak bencana.

Logikanya, jika satu gampong dijatah Rp50 juta untuk seekor sapi makmeugang, maka rakyat di desa tersebut seharusnya menikmati pesta daging dengan kualitas premium sekelas limosin yang badannya mengkilap dan berotot. Namun, yang terjadi di lapangan justru anomali matematika yang membuat dahi berkerut. Tiba-tiba data desa berubah, menyerupai harga saham sedang fluktuatif.

Di Aceh Utara, misalnya, usulan awal ke Presiden mencatat 391 gampong yang terdampak. Tapi, entah bagaimana caranya, saat eksekusi belanja, jumlah sapi yang dibeli melonjak menjadi 1.109 ekor untuk dibagikan kepada 852 desa. Fenomena serupa menjalar ke Aceh Timur, dari usulan 151 desa terdampak, tiba-tiba sapi yang diborong mencapai 398 ekor.

Boleh jadi logika birokrasi kita mungkin sedang menganut paham "kebahagiaan harus merata". Sehingga desa yang tidak kena banjir pun ikut kebagian sapi, meski hasilnya adalah kualitas sapi yang diterima warga menjadi sangat menyedihkan.

Alih-alih mendapatkan sapi raksasa seharga Rp50 juta yang bisa memberi makan seisi kampung, warga justru menerima sapi-sapi pijuet yang terlihat seperti sedang menjalani program diet ketat atau atlet maraton yang kelelahan.

Akibatnya, muncul ”protes” dari warga di media sosial, terutama TikTok. Mereka memposting video sapi kurus disertai narasi satire kepada pemimpin daerah. Ada juga postingan setumpuk daging yang beratnya tak sampai sekilo.

Dengan harga belasan juta rupiah per ekor, sapi-sapi kurus ini menjadi simbol nyata dari betapa mahalnya harga sebuah ketidakakuratan data.

Kalau data desa terdampak sejak awal konsisten dan jujur, tentu tidak perlu ada pengalihan anggaran untuk gampong yang sehat walafiat, sehingga korban bencana benar-benar bisa menikmati daging makmeugang dengan penuh martabat dan gizi yang cukup walau hanya dua hari.

Kontras yang menarik terlihat di Aceh Tenggara, di mana bantuan diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp450.000 per kepala keluarga untuk 4.700 kepala keluarga.

Pembagian ini setidaknya lebih jujur dan masuk akal. Dengan Rp450.000 cukup untuk membeli dua kilogram daging segar, bumbu dapur, plus sembako sebagai modal awal memasuki Ramadhan tanpa harus melibatkan drama sapi kurus yang memilukan.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah utama kita bukan pada ketiadaan uang, melainkan pada ketidakmampuan -- atau ketidakinginan -- untuk memegang data yang presisi sebagai kompas pembangunan.

Ketidakberesan data akhirnya mengonfirmasi anekdot yang sering terdengar di warung-warung kopi dari Banda Aceh hingga pelosok gampong. Dalam urusan proyek, data merupakan makhluk yang sangat fleksibel.

Jika dana mau masuk, datanya di-mark up setinggi langit agar plafon anggaran membumbung tinggi. Namun, saat uang harus keluar ke rakyat, datanya sering "disunat" atau dibagi dengan metode sama rata yang tidak adil.

Kebiasaan memperlakukan data sebagai komoditas politik ketimbang instrumen kebijakan adalah penyakit kronis. Kalau data tidak ada akurat meskipun ia mudah diucapkan, tunggulah pemulihan pascabencana di Aceh bakal berjalan di tempat.

Data yang kacau bukan hanya soal salah hitung jumlah sapi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang. Bagaimana bisa membangun infrastruktur penahan banjir yang efektif jika jumlah titik koordinat dan luas wilayah terdampak selalu berubah sesuai kepentingan pencairan anggaran?

Tanpa basis data yang tunggal, akurat, dan transparan, setiap bantuan yang turun dari Jakarta hanya akan menjadi bahan bancakan birokrasi yang kadang gemar memancing di air keruh.

Membangun Aceh pascabencana ekologis harus dimulai dari keberanian untuk jujur pada angka. Yakinlah bahwa tanpa data benar meski Pemerintah Aceh sudah punya "Satu Data", kita hanya sedang memelihara siklus kemiskinan yang dibalut dengan seremonial penyerahan bantuan.

Kita tak butuh ribuan sapi kurus untuk dibagi rata ke seluruh penjuru. Yang kita butuhkan adalah akurasi untuk memastikan setiap rupiah duit negara sampai ke tangan warga yang benar-benar kehilangan rumah dan harta bendanya akibat amukan kayu gelondongan.

Jika urusan daging makmeugang saja datanya masih "ghaib", maka jangan harap urusan besar seperti mitigasi perubahan iklim bisa diselesaikan dengan kepala tegak. Jangan sampai angka-angka yang disodorkan ke pusat kekuasaan punya "nyawa sendiri". Mereka bisa membengkak saat meminta anggaran dan mendadak mengkerut kala implementasi di lapangan.[**]

Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis Freelance)