DIALEKSIS.COM | Jakarta - Skandal yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kanal YouTube Mas Mas melalui video berjudul “BGN Rugi Miliaran?! Dampak Mengerikan Jika Diteruskan” yang dipublikasikan pada 7 Juni 2026, membedah kronologi kisruh BGN, mulai dari dugaan penyimpangan tata kelola, potensi kerugian negara, hingga proses pemulihan internal yang kini menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Video tersebut menempatkan kasus BGN bukan semata sebagai persoalan hukum, tetapi sebagai alarm serius bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh agar tidak berubah menjadi proyek besar yang rawan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.
Dalam narasi yang disampaikan, kanal Mas Mas menyoroti fase yang jarang dibahas secara mendalam, yakni recovery time atau masa pemulihan BGN setelah guncangan kasus. Fase ini dianggap krusial karena publik tidak hanya menunggu siapa yang dihukum, tetapi juga ingin melihat apakah sistem lama yang bermasalah benar-benar dibongkar atau sekadar diganti wajahnya.
Sorotan itu muncul setelah jajaran lama BGN terseret penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program MBG. Detik melaporkan ketiganya diduga mengintervensi proses verifikasi portal mitra BGN agar sejumlah yayasan tetap lolos meskipun disebut tidak layak.
Dugaan penyimpangan tidak berhenti pada proses verifikasi mitra. Penyidik juga menelusuri dugaan afiliasi para tersangka dengan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari afiliasi tersebut, sejumlah yayasan SPPG disebut memperoleh uang miliaran rupiah setiap hari. Selain itu, penyidik juga mengendus dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan riil serta bermuatan markup harga.
Barang-barang yang masuk dalam pusaran penyidikan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Fakta ini membuat isu BGN tidak lagi dilihat sekadar sebagai kesalahan teknis birokrasi, melainkan menyentuh persoalan akuntabilitas anggaran publik.
Di tengah tekanan publik, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merombak pimpinan BGN. Dadan Hindayana diberhentikan, sementara Nanik S. Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono turut dipercaya mengisi posisi wakil kepala badan. Antara mencatat, pergantian pimpinan itu terjadi dalam rangkaian cepat setelah kunjungan Presiden ke salah satu dapur MBG atau SPPG di Jakarta Barat pada 2 Juni 2026.
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga uang rakyat dan meminta penyimpangan dalam program MBG ditangani tegas. Ia disebut telah berkonsultasi dengan PPATK dan BPKP setelah menerima laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat senior.
Namun, pergantian pejabat saja dinilai belum cukup. Tantangan terbesar BGN saat ini adalah membangun kembali kepercayaan publik. Sebab, program MBG memiliki skala besar dan menyentuh jutaan penerima manfaat, mulai dari peserta didik, santri, anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Situs resmi BGN menyebut lembaga ini bertugas memastikan pemenuhan gizi masyarakat melalui program yang terstruktur, terukur, dan berbasis data.
Masalahnya, ketika program sebesar itu berjalan dengan sistem pengawasan lemah, celah penyimpangan menjadi sangat mahal. Bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program yang semestinya menjadi instrumen pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Dalam konteks itu, video Mas Mas menekankan bahwa pemulihan BGN tidak boleh berhenti pada langkah kosmetik. Pembersihan internal harus menyentuh tiga lapis sekaligus pembenahan aktor, pembenahan prosedur, dan pembenahan sistem pengawasan. Tanpa itu, kasus serupa berpotensi berulang dengan pola yang berbeda.
Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, kini memikul beban berat. Antara melaporkan, arah reformasi yang disiapkan BGN mencakup evaluasi sasaran penerima manfaat, moratorium dapur baru, serta perbaikan SPPG yang sudah ada agar memenuhi standar pemerintah. Reformasi ini dinilai menjadi momentum penting untuk mengembalikan disiplin tata kelola MBG.
Aktivis antikorupsi Saut Situmorang juga menyarankan agar program MBG diprioritaskan kepada kelompok penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, penajaman sasaran penting dilakukan agar anggaran negara tidak bocor dan manfaat program lebih tepat guna.
Publik kini menunggu apakah BGN mampu keluar dari krisis dengan reformasi nyata. Sebab, MBG bukan hanya proyek makan gratis. Di atas kertas, program ini membawa misi besar: memperbaiki gizi anak bangsa, menekan kerentanan pangan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan.
Tetapi misi besar itu bisa kehilangan legitimasi apabila tata kelolanya tidak transparan. Program yang dirancang untuk memberi makan anak-anak justru akan menjadi beban moral pemerintah jika ruang korupsi, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan dibiarkan tetap hidup di dalam sistem.
Karena itu, skandal BGN menjadi ujian politik sekaligus ujian manajerial bagi pemerintahan Prabowo. Keberanian mencopot pejabat bermasalah adalah langkah awal. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya akan terlihat dari kemampuan pemerintah menutup celah korupsi, memperketat seleksi mitra, membuka data pelaksanaan, serta memastikan makanan yang sampai kepada penerima manfaat benar-benar aman, bergizi, dan tepat sasaran.
Dengan kata lain, masa pemulihan BGN bukan sekadar soal menyelamatkan citra lembaga. Lebih dari itu, recovery time BGN adalah pertaruhan kepercayaan publik terhadap salah satu program terbesar pemerintahan Prabowo. Apabila pemulihan dilakukan setengah hati, dampaknya bisa jauh lebih mengerikan daripada kerugian miliaran rupiah: hilangnya kepercayaan rakyat terhadap program negara.