Acara “Green Webinar” dengan tema "Tantangan Pembangunan dan Ekonomi Berkelanjutan", kerja sama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan BBC Media Action. [Foto: dok. AMSI]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -  Posisi Indonesia dalam konteks implementasi “sustainability” dan mitigasi perubahan iklim bukan lagi pilihan tapi kewajiban. Itulah yang mendorong Indonesia ikut “Paris Agreement”, mencoba melakukan transisi energi menuju energi terbarukan, dan memiliki rencana “net zero emission” di tahun 2060. 

Namun, untuk mencapai semua yang telah direncanakan sepertinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Energi yang digunakan dalam pembangunan masih banyak menggunakan energi fosil terutama batu bara yang justru menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca.

Hal itu terungkap dalam acara “Green Webinar” dengan tema "Tantangan Pembangunan dan Ekonomi Berkelanjutan", kerja sama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan BBC Media Action yang berlangsung secara daring pada Selasa (9/1/2024) lalu.

Menurut Bambang Brodjonegoro, seorang ekonom terkemuka dan mantan menteri, tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah integrasi pengurangan nilai aset lingkungan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. 

"Pembangunan ekonomi seringkali mengarah pada pertumbuhan PDB yang tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan dari aktivitas seperti ekstraksi pertambangan," ujarnya.

Di sisi lain, transisi ke energi terbarukan menunjukkan kemajuan, tetapi masih jauh dari cukup. Indonesia, yang masih sangat bergantung pada batu bara, minyak, dan gas bumi, berada dalam posisi sulit untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Keterlibatan sektor swasta juga menjadi topik penting. Menurut Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia, Jalal, komitmen dari pelaku usaha dalam pembiayaan berkelanjutan masih minim. 

"Roadmap keuangan berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2014 dan implementasi regulasinya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kita masih berada pada tahap awal," kata Jalal.

Krisis iklim yang semakin nyata di tahun 2023, dengan peningkatan suhu bumi, bencana alam yang sering terjadi, dan ancaman gagal panen, menambah urgensi bagi Indonesia untuk mengambil langkah lebih cepat dan lebih efektif. 

Ketua umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran pers dan kesadaran masyarakat. 

"Kita perlu mengubah gaya hidup kita dan menemukan model pembangunan ekonomi alternatif untuk menghindari jurang yang lebih dalam," tegasnya.

Kesadaran akan isu ini diharapkan akan terus berkembang, mendorong langkah konkrit dari semua pihak untuk memastikan bahwa Indonesia, dan dunia, dapat mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih cerah. [*]