DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pilkada serentak 2020 yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang menjadi sejarah tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. 

Untuk pertama kalinya, pemilihan kepala daerah di Indonesia akan digelar di tengah pandemi Covid-19. Dengan kondisi ini, selain konflik horizontal, penyelenggaraan Pilkada kali ini menghadap tantangan dari sisi kesehatan masyarakat.

"Kita berusaha bersama agar Pilkada ini dapat terus berlangsung dengan konflik yang sangat minimal sekaligus juga aman dari Covid-19," kata Mendagri Tito Karnavian dalam webinar "Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada', Senin (31/8/2020).

Untuk itu, kata Tito, pihaknya mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menerbitkan Peraturan KPU terkait Covid-19. Tidak hanya PKPU mengenai protokol kesehatan selama proses Pilkada, Tito menyatakan, pihaknya mengusulkan KPU menerbitkan aturan agar penanganan Covid-19 menjadi isu sentral dalam penyampaian visi misi dan debat calon kepala daerah.

"Menjadi isu sentral dalam adu gagasan dan adu berbuat para kontestan. Misalnya dalam debat tentang bagaimana menyelesaikan menangani Covid-19," katanya.

Tidak hanya itu, Tito mengatakan, pihaknya mengusulkan agar KPU membuat aturan agar alat peraga yang dibagikan kepada masyarakat dapat berupa perlengkapan protokol Covid-19, seperti masker, hand sanitizer bergambar kontestan. Menurutnya, alat peraga itu tidak hanya dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah, tetapi juga membantu pemerintah untuk memasifkan upaya pencegahan penyebaran virus corona.

"Jadi ada dua keuntungan yang didapatkan bersama yaitu para kontestan membagi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, sementara kita sebagai bangsa dan pemerintah dapat keutungan karena para kontestan membagikan alat-alat proteksi dan sekaligus gagasan untuk menyelesaikan pandemi di daerah masing-masing," katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku sepakat dengan usulan Tito. Arief mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan hal tersebut dalam rapat konsultasi antara KPU dan penyelenggara Pemilu dengan Pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu. Bahkan, usulan tersebut telah disusun dalam Peraturan KPU yang kini tinggal menunggu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

"Mudah-mudahan pasangan calon dalam waktu tidak terlalu lama bisa memperoleh salinan PKPU ini setelah diundangkan melalui Kemkumham," katanya.

Dikatakan Arief, PKPU itu akan berisi mengenai penyampaian visi misi yang salah satu temanya mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

"Termasuk bahan Kampanye itu juga sudah kita tambahkan," katanya.