DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah dipastikan transparan. Setiap proses dipastikan digelar secara terbuka.

Presiden menjelaskan usulan nama pj berasal dari masyarakat melalui DPRD. Kemudian, diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kemudian naik ke kita di Tim Penilaian Akhir (TPA) semuanya terbuka," ujar Presiden Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Cigombong-Cibadak, yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (4/8/2023).

Oleh karenanya, Kepala Negara mempertanyakan proses mana yang dilakukan tidak akuntabel dan tidak transparan. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 170 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada September mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo tengah menunggu usulan tiga nama dari DPRD.

Wempi menyampaikan pegawai negeri sipil bisa duduk di kursi pj gubernur, dengan catatan minimal berpangkat pejabat tinggi madya. Kemudian, pj bupati dan wali kota minimal PNS berpangkat pejabat tinggi pratama.

Wempi menyebut tidak menutup kemungkinan pejabat dari pemerintah pusat ikut mendaftarkan sebagai pj kepala daerah. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

"Itu yang kami tungggu usulan dari DPRD masing-masing gitu. Itu yang kami tunggu," kata Wempi di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2023.