Presiden Joko Widodo. [Foto: dok Biro Pers Sekretariat Presiden]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak akan melakukan pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Saat ini, pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran covid-19 hanya terbatas pada narapidana umum.

Presiden juga menjamin pemerintah tidak berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang mengatur ketat syarat remisi bagi narapidana kejahatan khusus termasuk koruptor.

"Saya hanya menyampaikan untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat kita. Jadi mengenai PP 99/2012, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. Pembebasan napi ini hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat terbatas lewat telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (6/4/2020).

Sebelumnya, Presiden membebaskan sekitar 30 ribu narapidana tindak pidana umum untuk menekan potensi penyebaran virus korona. Jokowi mengatakan keputusan itu telah disetujui untuk mengantisipasi penularan covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Mengingat persoalan kelebihan kapasitas.

Sejumlah negara yang dilanda wabah virus korona juga melakukan hal serupa. Misalnya, Iran yang membebaskan 95 ribu tahanan dan Brasil yang melepas 34 ribu tahanan.

"Minggu yang lalu saya juga menyetujui ini agar ada juga pembebasan napi. Karena lapas kita yang overkapasitas, sehingga sangat berisiko penularan covid-19 di lapas. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu ada syaratnya, kriterianya dan pengawasannya," pungkas Jokowi. (Media Indonesia)