Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / Gaya Hidup / Olah Raga / Polemik PORA 2026, Akademisi Ingatkan: Jangan Ganggu Arah Pembinaan Prestasi Aceh

Polemik PORA 2026, Akademisi Ingatkan: Jangan Ganggu Arah Pembinaan Prestasi Aceh

Senin, 11 Mei 2026 14:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Akademisi sekaligus praktisi olahraga, Dr. Mansur, M.Kes, menegaskan bahwa harapan Sekretaris Daerah Aceh agar pembinaan olahraga berjalan berkelanjutan, serta dorongan Ketua Umum KONI Aceh agar PORA tetap digelar pada 2026, merupakan sikap yang rasional dan berbasis kebutuhan sistem olahraga modern. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2026 mulai menuai perhatian kalangan akademisi. Keinginan agar agenda olahraga terbesar di Aceh itu tetap berlangsung sesuai rencana dinilai bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan, melainkan menyangkut masa depan pembinaan prestasi daerah.

Akademisi sekaligus praktisi olahraga, Dr. Mansur, M.Kes, menegaskan bahwa harapan Sekretaris Daerah Aceh agar pembinaan olahraga berjalan berkelanjutan, serta dorongan Ketua Umum KONI Aceh agar PORA tetap digelar pada 2026, merupakan sikap yang rasional dan berbasis kebutuhan sistem olahraga modern.

“Olahraga prestasi tidak bisa dibangun dengan kebijakan yang berubah-ubah. Ia membutuhkan konsistensi, kepastian agenda, dan kesinambungan pembinaan,” kata Mansur kepada Dialeksis, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, rekomendasi KONI kabupaten/kota dan pengurus provinsi cabang olahraga melalui rapat komisi dalam Rapat Kerja KONI 2025 juga telah menguatkan agar PORA tetap dilaksanakan pada 2026. Rekomendasi tersebut, kata dia, merupakan hasil musyawarah kolektif yang semestinya dihormati dalam tata kelola organisasi.

Dalam perspektif ilmu olahraga, Mansur menjelaskan bahwa kepastian kalender kompetisi menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan prestasi. Performa atlet, kata dia, tidak lahir secara instan, tetapi dibentuk melalui siklus periodisasi latihan, kompetisi, evaluasi, dan pembinaan lanjutan.

“Kalau agenda strategis seperti PORA berubah atau ditunda, dampaknya bukan hanya administratif. Itu bisa mengganggu seluruh konstruksi pembinaan atlet,” ujarnya.

Ia menilai PORA bukanlah agenda yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari mata rantai menuju event yang lebih besar seperti Pra PON dan PORWIL 2027. Dalam sistem olahraga nasional, setiap kompetisi daerah memiliki fungsi sebagai ajang seleksi, pemetaan potensi, dan evaluasi kualitas atlet.

Karena itu, Mansur mengingatkan bahwa pelaksanaan PORA harus tetap sinkron dengan kalender nasional agar pembinaan olahraga Aceh tidak tertinggal dibanding provinsi lain.

“Dari PORA, kita bisa melihat siapa atlet yang layak dibina ke level berikutnya. Tanpa kompetisi yang berkualitas, proses identifikasi atlet unggulan akan terganggu,” katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya menjaga momentum persiapan Aceh menuju Pra PON dan PORWIL 2027. Menurut dia, fase tersebut sangat menentukan peluang meloloskan atlet ke PON NTT-NTB 2028.

“Jika tahapan pembinaan terganggu akibat ketidakpastian agenda PORA, efeknya akan terasa pada kualitas pelatda, kesiapan atlet, hingga peluang prestasi di tingkat nasional,” ujarnya.

Dalam kajian ilmu kepelatihan, lanjut Mansur, gangguan terhadap periodisasi latihan dan kompetisi dapat menurunkan puncak performa atlet saat event utama berlangsung.

Terkait kesiapan tuan rumah, Mansur menawarkan solusi alternatif yang lebih konstruktif. Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu diselesaikan dengan menunda seluruh agenda PORA.

“Solusi yang lebih bijak adalah kolaborasi dan distribusi venue. Cabang olahraga tertentu bisa tetap dipusatkan di Aceh Jaya, sementara cabang lain dapat digelar di Banda Aceh atau Meulaboh sesuai kesiapan sarana,” katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar aspek perencanaan anggaran menjadi perhatian. Menurut dia, KONI kabupaten/kota telah menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PORA 2026.

“Penundaan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan daerah, efektivitas anggaran, hingga kesiapan kontingen,” ucapnya.

Pada akhirnya, Mansur menegaskan bahwa keputusan berada di tangan Pemerintah Aceh. Namun ia berharap, rekomendasi Raker KONI serta aspirasi mayoritas insan olahraga dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.

“Olahraga bukan sekadar event, tetapi menyangkut masa depan pembinaan generasi, prestasi daerah, dan marwah Aceh di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa persiapan menuju PON NTT-NTB 2028 tidak boleh terganggu. Menurut dia, PORA 2026 harus dilihat sebagai fondasi awal dalam membangun kekuatan olahraga Aceh ke depan.

“Ketika kepentingan pembinaan ditempatkan di atas segalanya, maka keputusan yang diambil akan menjadi bijak, strategis, dan bermartabat bagi masa depan olahraga Aceh,” pungkasnya. [arn]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI