Beranda / /

  • Tuntut 7,5 Tahun Terdakwa Korupsi Dana BOS, Akademisi Unimed Apresiasi Kejari Medan
    Nasional | 20 hari lalu
    Tuntut 7,5 Tahun Terdakwa Korupsi Dana BOS, Akademisi Unimed Apresiasi Kejari Medan

    DIALEKSIS.COM | Medan - Tuntutan 7 tahun 6 bulan penjara yang diberikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan kepada mantan Kepala SMAN 8 Medan, Jongor Ranto Panjaitan (53), terdakwa perkara dugaan korupsi dana BOS mendapat apresiasi dari Akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr. Dionisius Sihombing, M.Si.



  • Program Ekspor Harus Ditingkatkan di Aceh
    Aceh | 1 bulan lalu
    Program Ekspor Harus Ditingkatkan di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk mendorong pengusaha lokal tentu harus memperhatikan banyak hal dan tentu harus ada upaya program tertentu untuk meningkatkan grafik ekonomi di Aceh.

  • Pernyataan Dr Amri Soal Kontraktor, Ini Kata Cek Mada
    Aceh | 1 bulan lalu
    Pernyataan Dr Amri Soal Kontraktor, Ini Kata Cek Mada

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muhammad Mada, mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh Kota Banda Aceh menyebut Dr Amri gagal paham soal profesi Kontraktor. "Profesi ini dilindungi oleh Pemerintah," Kata Muhammad Mada, Rabu (18/5/2022).

  • Akademisi USK Dukung RUU TPKS Dibahas
    Aceh | 3 bulan lalu
    Akademisi USK Dukung RUU TPKS Dibahas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh “ Pekan depan, DPR dan Pemerintah akan membahas Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pihak DPR sudah menetapkan Badan Legislasi (Baleg) sebagai alat kelengkapan dewan untuk membahas RUU tersebut.

  • Perubahan UUPA Tidak Perlu, Jika Tidak Ada Jaminan "Pengawalan"
    Aceh | 4 bulan lalu
    Perubahan UUPA Tidak Perlu, Jika Tidak Ada Jaminan "Pengawalan"

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi UUPA yang kini tengah menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat yang kini masih terus diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh dan perwakilan Dewan Aceh di DPR-RI. Namun apakah dengan merevisi UUPA ini dapat mensejahterakan Aceh?

  • PAKAR Nilai Wacana Indra Iskandar Sebagai PJ Gubernur Aceh Sangat Kecil Peluangnya
    Aceh | 5 bulan lalu
    PAKAR Nilai Wacana Indra Iskandar Sebagai PJ Gubernur Aceh Sangat Kecil Peluangnya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Advokasi Pusat analisis kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Edi Saputra menilai terkait dengan Sekjen DPD RI yang digadang-gadangkan Dr. Indra Iskandar masuk bursa di posisi Penjabat Gubernur (PJ) kecil peluangnya.

    "Alasanya, karena Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih sangat membutuhkan sosok Indra dalam mengelola managemen kepemimpinan di sekertariat DPR RI," jelas Edi dalam keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (06/01/2022).  

    PAKAR Nilai Wacana Indra Iskandar Sebagai PJ Gubernur Aceh Sangat Kecil Peluangnya

  • Akademisi Ungkap Wacana Indra Iskandar Sebagai PJ Gubernur Aceh Tak Tepat
    Aceh | 6 bulan lalu
    Akademisi Ungkap Wacana Indra Iskandar Sebagai PJ Gubernur Aceh Tak Tepat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Firman menanggapi perihal wacana Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Indra Iskandar yang akan menduduki Penjabat Gubernur Aceh jelang Perhelatan Pemilu 2024 mendatang itu perlu untuk dipertimbangkan.

    Beberapa waktu lalu, Indra Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Kunjungan ke Aceh itu dinilai publik dalam rangka melakukan konsolidasi dan pertemuan dengan tokoh masyarakat mulai dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie hingga ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, serta menghadiri acara peringatan 17 tahun tsunami Aceh dan sejumlah agenda lainnya.

  • Akademisi Minta Pemerintah Tak Campur Aduk Urusan Vaksinasi dengan Program Bantuan Masyarakat
    Aceh | 6 bulan lalu
    Akademisi Minta Pemerintah Tak Campur Aduk Urusan Vaksinasi dengan Program Bantuan Masyarakat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Selama kurang lebih 2 tahun berlangsung pandemi Covid-19, banyak hal kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah dalam hal menanggulangi Covid-19.

    Hal itu, tidak terlepas dari berbagai sanksi yang diberikan jika masyarakat tak patuhi aturan. Apalagi pemerintah kini tengah mengejar percepatan vaksinasi, bagi masyarakat yang belum menerima vaksin juga diberikan beragam hukuman, mulai dari Bansos ditahan, pelayanan juga dibatasi, bahkan yang lagi ramai sekarang Bupati Aceh Timur melarang jual elpiji untuk warga yang belum vaksin.

  • Teka-teki Nasib KPPAA Belum Berujung, Akademisi Minta Jangan Dibubarkan Secara Sepihak
    Aceh | 6 bulan lalu
    Teka-teki Nasib KPPAA Belum Berujung, Akademisi Minta Jangan Dibubarkan Secara Sepihak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Zainal Abidin SH MSi MH ikut menanggapi perihal Polemik yang terjadi pada Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) belum ada ujungnya. Lembaga independen itu diisukan akan dibubarkan karena dianggap tumpang tindih Tupoksi dengan UPTD PPA.

    Masa kerja Komisioner Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) periode 2017-2022 akan berakhir pada Januari 2022. Jika dilihat berdasarkan tanggal pelantikan, Komisiner KPPAA akan berakhir pada 27 Februari 2022.

  • IPDN Aceh Batal, Akademisi: Pemerintah Gagal Jaga Peluang Pembangunan
    Aceh | 7 bulan lalu
    IPDN Aceh Batal, Akademisi: Pemerintah Gagal Jaga Peluang Pembangunan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh Gagal dibangun. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyurati Gubernur Aceh terkait hasil rapat rencana pembentukan IPDN Kampus Aceh dan IPDN Kampus Sumatera Selatan.

« 1 2 3 »