Nurdin Hasan, Jurnalis. [Foto: dok dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Opini - Selamat datang di panggung sandiwara politik bansa tseuneubeh. Inilah wilayah subur di mana logika sering kali ditekuk hanya demi kepentingan elitis. Kali ini, tirai pertunjukan itu dibuka lewat Rapat Pimpinan Partai Aceh (Rapim PA).
Dengan penuh percaya diri, partai lokal sang penguasa ini begitu gagah berani mencanangkan target 40 kursi di DPRA pada pemilu mendatang. Sebuah angka sangat magis, mengingat pada Pemilu lalu mereka hanya mampu meraih 20 kursi.
Selama empat kali ikut Pemilu, PA telah mengalami pasang surut perolehan. Pada Pemilu 2009, partai besutan mantan kombatan GAM ini meraih 33 kursi. Lima tahun kemudian turun menjadi 29 kursi. Lalu, pada Pemilu 2019 merosot tajam dan mendapat 18 kursi. Baru dalam pemilu lalu bertambah menjadi 20 kursi.
Namun, ada rasa hambar yang menyengat dalam perhelatan Rapim kali ini. Sang tokoh kunci, pemegang takhta karisma, sekaligus Ketua Umum PA yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, justru absen. Beliau dikabarkan sedang berada di Singapura untuk menjalani pengobatan (medical check-up).
Absennya sang mantan panglima GAM ini seolah mengonfirmasi teori sosiolog politik Max Weber mengenai charismatic authority (otoritas karismatik). Saat figur sentral sedang "terbaring" di luar negeri, mesin partai dipaksa berteriak mengejar target fantastis tanpa kehadiran magnet utama.
Publik Aceh pun disuguhi sebuah ironi. Elitnya berobat ke rumah sakit kelas dunia di Singapura, sementara rakyat mengantri di faskes-faskes BPJS lokal dengan obat seadanya. Bahkan, terkadang obat tak tersedia di apotek rumah sakit.
Peta politik Aceh pada Pemilu 2029 jauh lebih kompetitif. Partai-partai nasional seperti Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, dan Gerindra kian agresif memperkuat basis massanya di tanoh keuneubah endatu. Kalau partai-partai lokal lain tampaknya masih harus bertarung lebih kuat lagi untuk mendapat simpati rakyat.
Target 40 kursi DPRA oleh PA tampaknya seperti omon-omon politik yang terputus dari kenyataan sosiologis masyarakat Aceh. Ilmuwan politik terkemuka James C. Scott pernah mengenalkan konsep "moral economy of the peasant". Inilah kondisi di mana batas toleransi kepatuhan rakyat sangat ditentukan oleh terpenuhinya hak-hak ekonomi dasar mereka. Sayangnya, moral ekonomi di Aceh hari ini sedang berada di titik nadir.
Di saat kondisi ekonomi masyarakat masih morat-marit, susah, dan predikat provinsi termiskin di Sumatra belum juga lepas, insting empati elite kita justru patut dipertanyakan. Fakta lapangan yang paling mutakhir dan mengoyak rasa keadilan publik adalah kebijakan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menggelontorkan duit belasan miliar untuk membeli kendaraan operasional. Bukan sembarang mobil, tapi kendaraan mewah tipe GWM Tank 300.
Membeli 23 "Tank" di tengah damai Aceh yang sudah berjalan dua dekade adalah sebuah satire kehidupan sangat perfect. Lembaga yang seharusnya mengurusi nasib mantan kombatan bawah dan pemenuhan hak-hak korban konflik, justru lebih tangkas memberikan kenyamanan pantat elitnya di atas jok kulit mobil mewah.
Fenomena ini memvalidasi kritik tajam para aktivis dan pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa anggaran reintegrasi telah bergeser dari "hak korban" menjadi "fasilitas penguasa". Sungguh terlalu. Rakyat yang terluka akibat konflik bersenjata masa lalu diminta terus bersabar menanti bantuan kesejahteraan, sementara para elite melesat di depan mereka dengan mobil "Tank" mengkilap.
Apakah PA benar-benar ingin target 40 kursi itu menjadi kenyataan dan bukan sekadar lelucon pengantar tidur dalam Rapim? Kalau iya, maka mereka harus menghentikan fatamorgana politik yang disebut oleh ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson sebagai extractive institutions (institusi ekstraktif).
Menurut kedua pakar itu, para pengurus PA jangan lagi terjebak dalam sistem politik yang hanya memeras sumber daya keuangan daerah demi kemakmuran segelintir elite di tampuk kekuasaan.
Berikut adalah tawaran solusi konkret yang wajib dieksekusi ego elite PA, agar target 40 kursi tak dicap hanya sebatas omon-omon belaka.
Pertama, batalkan atau segera alihkan anggaran-anggaran tidak sensitif saat pembahasan APBA-P. Lalu, alokasikan dananya langsung untuk modal usaha produktif ribuan korban konflik dan pembangunan rumah layak huni. Semuanya dilakukan dengan transparan, tanpa pemotongan sama sekali seperti yang sering diberitakan selama ini.
Kedua, ubah fokus pembangunan dari proyek mercusuar dan belanja birokrasi yang gemuk ke arah industrialisasi pertanian, perikanan, dan penciptaan lapangan kerja bagi Gen Z serta Milenial Aceh yang tidak lagi mempan disuapi narasi romantis perjuangan masa lalu.
Ketiga, PA tidak boleh terus-menerus bergantung pada "jalur langit" karisma individu Mualem. Perlu ada transformasi menjadi partai modern dengan tata kelola transparan, bersih dari praktik korupsi, dan berani menampilkan anak-anak muda Aceh yang kompeten secara teknokrasi untuk memimpin ruang publik.
Tanpa langkah radikal untuk berpihak kembali pada rakyat kecil, target 40 kursi DPRA pada Pemilu mendatang hanyalah sebuah delusi kolektif. Masih ada waktu dua tahun lagi untuk berbenah dan kembali ke khittah perjuangan.
Jangan sampai rakyat Aceh, yang sudah kenyang dengan janji-janji manis, akhirnya menggunakan hak pilih mereka nanti untuk mengirim pesan balik yang tak kalah getir kepada PA. "Silakan naik 'Tank' mewah kalian untuk jalan-jalan ke Medan, biar kursi DPRA kami berikan kepada yang tahu cara memberi kami makan.” PEACE…!!![**]
Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis)
Sebelumnya
