Rabu, 30 April 2025
Beranda / /

  • Hasan Basri: Pemekaran ALA Harus Tuntas, Bukan Hanya Isu Elit yang Dijadikan Alat Politik
    Aceh | 1 hari lalu
    Hasan Basri: Pemekaran ALA Harus Tuntas, Bukan Hanya Isu Elit yang Dijadikan Alat Politik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai provinsi baru kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Hasan Basri, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, menilai isu ini telah "diremehkan" oleh elit politik yang tidak serius memperjuangkannya. Dalam wawancara eksklusif, ia menyoroti lemahnya gerakan advokasi dan ketidakjelasan komitmen pemangku kepentingan.

  • Politik Meja Makan: Ketika Kuasa Diwariskan, Rakyat Cuma Nonton
    Opini | 13 hari lalu
    Politik Meja Makan: Ketika Kuasa Diwariskan, Rakyat Cuma Nonton

    DIALEKSIS.COM | Opini - Di Banda Aceh, politik itu mirip kenduri. Siapa yang punya kuasa, dialah yang bagi-bagi piring. Yang nggak punya kuasa? Cukup tepuk tangan di pinggir halaman, atau kalau nasib baik, kebagian tulang ikan di akhir acara. Bedanya, kalau kenduri biasa habis makan bisa pulang, kalau politik Aceh, rakyatnya terus-terusan disuruh nonton orang yang itu-itu juga duduk di kursi empuk. Bahkan kadang, kendurinya bisa jalan terus bertahun-tahun, kursinya diwariskan dari kakek, ke anak, ke cucu, ke menantu. Rakyat? Ya tetap aja jadi penonton.

  • RUU Perampasan Aset Mandek, Menkum: Ini Soal Politik, Harus Komunikasi dengan Parpol
    Polkum | 13 hari lalu
    RUU Perampasan Aset Mandek, Menkum: Ini Soal Politik, Harus Komunikasi dengan Parpol

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari partai politik. Ia menilai perlu ada komunikasi politik yang serius agar beleid tersebut bisa dilanjutkan pembahasannya di parlemen.

  • Politik Aceh Kejam, Krisis Berkeadilan
    Tajuk | 23 hari lalu
    Politik Aceh Kejam, Krisis Berkeadilan

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Aceh, yang pernah menjadi simbol perdamaian pasca-MoU Helsinki 2005, kini terjebak dalam pusaran politik yang brutal. Di balik retorika pembangunan dan rekonsiliasi, para elite justru mengkhianati esensi politik sebagai sarana distribusi keadilan. Kebijakan dijalankan tanpa kesantunan, transparansi, atau empati terhadap penderitaan rakyat. Alih-alih memuliakan kearifan lokal, politik Aceh berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang mengorbankan stabilitas, kepercayaan publik, dan masa depan daerah. Keadilan pun bergeser dari prinsip menjadi komoditas yang diperdagangkan demi kepentingan segelintir orang

  • Ramadan dan Ironi Pencitraan di Balik Santunan Anak Yatim
    Tajuk | 1 bulan lalu
    Ramadan dan Ironi Pencitraan di Balik Santunan Anak Yatim

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bulan Ramadan, selain menjadi momen spiritual, kerap diwarnai gelombang kepedulian terhadap anak yatim. Namun, di balik semangat berbagi itu, terselubung paradoks yang menggelisahkan: kegiatan sosial yang mulia justru menjelma panggung pencitraan politik. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika beramal, melainkan cermin dari pertarungan simbolik antara kepentingan agama dan ambisi kekuasaan.

  • Ramadan dan Eksploitasi Anak Yatim: Antara Kepedulian dan Pencitraan Politik
    Haba-ramadan | 1 bulan lalu
    Ramadan dan Eksploitasi Anak Yatim: Antara Kepedulian dan Pencitraan Politik

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bulan Ramadan kerap menjadi momen bagi banyak pihak untuk menunjukkan kepedulian terhadap anak yatim. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul polemik di masyarakat ketika kegiatan sosial ini dinilai lebih mengedepankan pencitraan politik ketimbang keikhlasan dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka.

  • Dinamika Musda XV HIPMI Aceh: Deadlock Verifikasi hingga Adu Pengaruh Politik
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Dinamika Musda XV HIPMI Aceh: Deadlock Verifikasi hingga Adu Pengaruh Politik

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh resmi membuka pendaftaran calon ketua umum (caketum) guna menyongsong pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XV. Proses ini dijalankan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, dengan komitmen agar Musda berlangsung kondusif dan bebas dari campur tangan politik di tingkat kabupaten/kota.

  • Puasa dan Ketaqwaan Politik
    Kolom | 1 bulan lalu
    Puasa dan Ketaqwaan Politik

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Ramadhan 1446 H ini menemukan momentum terbaik untuk refleksi menyeluruh bagi kita sebagai anak bangsa. Setelah kita melalui momentum politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung secara serentak, termasuk di Aceh yang sangat melelahkan. Mayoritas kepala daerah terpilih telah dilantik, saatnya bagi seluruh pemimpin dan segenap warga mengumpulkan energi positif untuk menuntaskan agenda politik dalam bentuk kebijakan yang wajib dituntaskan demi kesejahteraan masyarakat.

  • Gelar Ngopi Politik, Himapol UIN Ar-Raniry Bahas Kaleidoskop Pilkada Serentak 2024
    Aceh | 2 bulan lalu
    Gelar Ngopi Politik, Himapol UIN Ar-Raniry Bahas Kaleidoskop Pilkada Serentak 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Himapol UIN Ar-raniry menggelar kegiatan “Ngopi Politik” yang bertemakan “Kaleidoskop Pilkada Serentak 2024” pada Minggu (23/2/2025) dengan mengundang narasumber Nurlia Dian Paramita, S.IP, MA yang merupakan Dewan Pengarah JPPR (Jaringan Pendidikan pemilih untuk rakyat).

  • Takdir Safaruddin
    Soki | 2 bulan lalu
    Takdir Safaruddin

    DIALEKSIS.COM | Soki - Takdir manusia sudah tertulis di lauhul mahfudz. Termasuk takdir politik Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P. Sosok muda, energik, cerdas, serta mengerti agama ini dilantik jadi Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Rapat Paripurna DPRK, Minggu (17/2/2025) malam. 

  • Relawan Garda Muda Mualem Desak Ganti Pejabat Eselon Terlibat Politik Pilkada
    Polkum | 2 bulan lalu
    Relawan Garda Muda Mualem Desak Ganti Pejabat Eselon Terlibat Politik Pilkada

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Relawan Garda Muda Mualem mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Mualem - Dek Fadh, untuk segera mengganti pejabat eselon II dan III yang dinilai tidak netral selama Pilkada Aceh 2024. Juru bicara relawan, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, menyebut sejumlah pejabat dinilai berpihak pada pasangan calon nomor urut 1, Bustami-Rahmi, sehingga mengganggu integritas demokrasi dan pemerintahan.

  • Tgk Akmal Abzal: Masih Bernilainya UUPA
    Polkum | 2 bulan lalu
    Tgk Akmal Abzal: Masih Bernilainya UUPA

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana pelantikan Gubernur Aceh terpilih Mualem-Dek Fad yang dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari lusa, disambut gembira oleh berbagai pihak. Menurut Tgk Akmal Abzal, pemerhati politik Aceh, langkah ini merupakan wujud penerapan prinsip rule of law yang patut diapresiasi, mengingat tata cara pelantikan kepala daerah di Aceh memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

  • Keadilan Hukum dan Integritas Politik dalam Pilkada Bireuen
    Tajuk | 2 bulan lalu
    Keadilan Hukum dan Integritas Politik dalam Pilkada Bireuen

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 05 Februari 2025 yang menolak gugatan pasangan calon Murdani Yusuf dan Muhaimin serta mengukuhkan pasangan H. Mukhlis, ST dan Ir. H. Razuardi, MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen menegaskan penerapan prinsip demokrasi yang berbasis hukum. 

  • Pihak Kalah Pilkada Biruen Wajib Terima Hasil MK Tanpa Manuver Politik
    Polkum | 2 bulan lalu
    Pihak Kalah Pilkada Biruen Wajib Terima Hasil MK Tanpa Manuver Politik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anwar Ebtadi MA Dosen Universitas Islam Aceh sekaligus Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, menyarankan agar tidak ada lagi manuver politik setelah keputusan MK. Dalam keterangannya kepada Dialeksis.com pada Minggu (9/2/2025), Ia mengajak agar semua pihak dapat menerima hasil demokrasi dengan lapang dada dan bersatu kembali membangun Bireuen tercinta.

  • Evaluasi Pejabat di Akhir Masa Jabatan Antara Kepentingan Publik dan Ambisi Politik
    Opini | 3 bulan lalu
    Evaluasi Pejabat di Akhir Masa Jabatan Antara Kepentingan Publik dan Ambisi Politik

    DIALEKSIS.COM | Opini - Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, baru saja mengevaluasi 20 pejabat eselon II melalui uji kompetensi pada 23-24 Januari 2025. Meski diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan ini menuai kontroversi karena dilakukan di akhir masa jabatan Safrizal, hanya dua minggu sebelum pemerintahan baru resmi menjabat. Pertanyaan besarnya adalah: apakah ini benar-benar untuk kepentingan publik, atau sekadar upaya terakhir mempertahankan pengaruh politik sebelum Safrizal lengser?

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

diskes