Investasi Cara Cerdas Membangun Aceh

DIALEKSIS.COM | Opini - Dua dekade setelah perdamaian, Aceh masih menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Angka kemiskinan mencapai 12,22 persen pada September 2025. Lebih dari 703 ribu jiwa masyarakat Aceh masih hidup dalam kemiskinan. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mencapai 5,88 persen atau naik 0,38 persen poin dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran tercatat 156.230 orang, bertambah 7.430 orang dibanding Februari 2025. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 hanya 4,46 persen, masih di bawah rata-rata Sumatera dan nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada anggaran pemerintah saja tidak cukup. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh menyatakan rendahnya pertumbuhan karena tidak adanya agenda besar seperti Pemilu, PON, atau Proyek Strategis Nasional. Aceh membutuhkan investasi sebagai mesin penggerak ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Investasi Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Pengangguran

Hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja bersifat langsung dan terukur. Setiap proyek investasi yang masuk membutuhkan pekerja. Data DPMPTSP Aceh mencatat, realisasi investasi triwulan III 2025 menyerap 3.504 tenaga kerja lokal. Angka ini terdiri dari 3.344 orang di sektor PMDN dan 160 orang di PMA. Kepala DPMPTSP Aceh Marwan Nusuf menegaskan bahwa seluruh tenaga kerja yang terserap adalah pekerja lokal.

Di Nagan Raya, terdapat 452 proyek usaha yang terealisasi sepanjang Triwulan I 2026 dengan total nilai investasi Rp406,33 miliar. Sektor perkebunan dan industri pengolahan CPO menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Dari kebutuhan 120 orang, tercatat sekitar 4.000 orang mendaftar. Ini membuktikan bahwa investasi bukan sekadar angka, melainkan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.

Yang memprihatinkan, TPT lulusan sarjana (S1 ke atas) di Aceh naik dari 10,07 persen menjadi 14,80 persen pada November 2025. BPS Aceh menilai terjadi ketidakcocokan antara kompetensi lulusan dengan struktur lapangan kerja yang tersedia. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 41,39 persen tenaga kerja, sementara lulusan perguruan tinggi sulit terserap di sektor tersebut. Investasi di sektor industri dan jasa modern sangat dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja terdidik. Tanpa investasi yang memadai, lulusan perguruan tinggi akan terus menjadi pengangguran terdidik.

Investasi Membangun Infrastruktur dan Konektivitas

Infrastruktur yang memadai adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi infrastruktur Aceh masih memprihatinkan. Bencana banjir dan longsor akhir 2025 merusak 89 ribu hektar sawah, lebih dari 400 jembatan putus, dan 500 titik jalan rusak. Hal ini menghambat distribusi logistik dan meningkatkan biaya ekonomi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengkhawatirkan angka kemiskinan naik dari 12 persen menjadi 17 persen akibat bencana.

Investasi swasta hadir mengisi celah yang tidak mampu dijangkau APBA. Pembangunan ruas tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 km membutuhkan investasi Rp12,35 triliun. Proyek ini akan mempercepat konektivitas antarwilayah dan menurunkan biaya logistik. 

Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang menjadi magnet investasi. KEK Arun mendukung pengembangan industri energi dan petrokimia, serta energi bersih seperti hidrogen biru dan amonia hijau. Dengan infrastruktur yang memadai, Aceh dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia.

Investasi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan

Realisasi investasi Aceh menunjukkan tren positif. Triwulan III 2025 mencapai Rp4,16 triliun, meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif Januari-September 2025, total investasi terealisasi Rp7,75 triliun atau 81,5 persen dari target tahunan Rp9,5 triliun. Sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp2,29 triliun atau 55,2 persen. Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menyumbang Rp667,3 miliar. Pertambangan Rp401,6 miliar.

Investasi asing yang masuk ke Aceh pada triwulan III 2025 didominasi oleh negara-negara Asia dan Eropa. Lima besar negara asal investor asing adalah Singapura Rp56,7 miliar, Belgia Rp37,5 miliar, Seychelles Rp38,6 miliar, Turki Rp24,3 miliar, dan Inggris Rp8,8 miliar. Ini adalah sinyal positif bahwa kepercayaan investor terhadap Aceh semakin kuat.

Namun pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh menyatakan bahwa kontribusi investasi masih tergolong terbatas, terutama akibat berkurangnya belanja pemerintah dan proyek nasional. Bank Indonesia mendorong peningkatan investasi swasta untuk menggantikan peran belanja pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.

Kebijakan harus Mendukung Investasi

Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis. Rancangan Qanun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tengah diselesaikan. Enam sektor utama menjadi prioritas: perdagangan jasa koperasi, industri, infrastruktur, energi, pariwisata, serta perikanan dan kelautan. Qanun ini diharapkan memperkuat daya tarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.

Pemerintah Aceh juga membuka peluang investasi baru. Rencana investasi Rp200 triliun untuk pembangunan ekosistem industri baterai listrik dari hulu hingga hilir sedang dipersiapkan. Program ini mencakup pengembangan industri pengolahan, replanting kelapa sawit, pembangunan pabrik pengolahan sawit, hingga penguatan akses pelabuhan laut. Jika terealisasi, proyek ini akan menjadi lompatan besar bagi perekonomian Aceh.

Namun insentif saja tidak cukup. Investor datang karena kepastian. Kepastian regulasi, infrastruktur, dan tenaga kerja terampil. Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Seperti dikatakan Bupati Nagan Raya, investasi harus berjalan sesuai regulasi, menghormati lingkungan, melibatkan tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah bagi daerah.

Investasi harus memberikan manfaat bagi Masyarakat

Aceh seharusnya tidak boleh bergantung pada anggaran pemerintah. Dana rekonstruksi pasca-bencana sebesar Rp24,5 triliun memang menjadi stimulus, tetapi stimulus bersifat sementara. Investasi adalah sumber pertumbuhan yang berkelanjutan. Investasi membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah daerah harus terus memperbaiki iklim investasi. Penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS-RBA, kepastian regulasi melalui Qanun Insentif, dan pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi kunci. Pemerintah Aceh terus aktif menjemput peluang kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Bangladesh, Arab Saudi, dan Tiongkok.

Yang paling penting, investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar angka dalam laporan. Investasi harus menjadi jalan untuk membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat pendapatan daerah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Masyarakat harus menjadi bagian utama dari setiap pertumbuhan ekonomi.

Dua dekade perdamaian telah berlalu. Sudah saatnya Aceh bangkit dari keterpurukan. Investasi adalah kuncinya. Dengan investasi yang tepat, Aceh bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan pengangguran. Dengan investasi yang berkelanjutan, Aceh bisa menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera. Kini saatnya bertindak. Bukan lagi sekadar berencana. [**]

Penulis: Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Pengurus LEPADSI Aceh; Email: apridar@usk.ac.id)