Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti mendukung langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang membatalkan rencana penerapan kembali PJJ. [Foto: dok. Parlementaria/Andri]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendidikan, khususnya terkait wacana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dalam perspektif ekonomi pendidikan, keputusan yang terburu-buru dinilai berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak bisa diperlakukan seperti kebijakan jangka pendek. Setiap langkah harus berbasis data, riset mendalam, serta mempertimbangkan dampak berkelanjutan terhadap capaian belajar siswa.
Reni mendukung langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang membatalkan rencana penerapan kembali PJJ. Menurutnya, pembelajaran tatap muka masih menjadi model paling optimal dalam menjaga kualitas pendidikan nasional.
Dalam kacamata produktivitas, interaksi langsung antara guru dan siswa tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kemampuan sosial. Hal ini dinilai sebagai fondasi utama dalam mencetak tenaga kerja unggul di masa depan.
Ia mengingatkan, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa PJJ memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari kesenjangan akses teknologi hingga penurunan efektivitas pembelajaran. Jika diterapkan tanpa kesiapan matang, kebijakan ini justru dapat memperlebar ketimpangan pendidikan.
Namun demikian, Reni tidak menolak inovasi digital dalam pendidikan. Ia mendorong pemerintah tetap mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi, tetapi dilakukan secara terukur dan terintegrasi dengan model tatap muka.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan -- mulai dari guru, orang tua, hingga pakar pendidikan -- dalam proses perumusan kebijakan. Dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih adaptif sekaligus minim risiko.
Di tengah dorongan efisiensi energi nasional, Reni juga mengingatkan agar kebijakan kerja dari rumah (WFH) tidak diterapkan secara seragam, terutama di sektor pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh sistem daring.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas generasi masa depan,” tegasnya. [*]
Sebelumnya
