Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh, Nasir Djamil. Foto istimewa.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh, Nasir Djamil, menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya membuka ruang bagi bantuan asing dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera sebagai langkah yang bijak dan manusiawi.
Menurut Nasir, dalam situasi darurat kemanusiaan, keputusan negara harus diambil dengan kehati-hatian, namun tetap berpihak pada penderitaan rakyat.
Melalui akun Instagram pribadinya, @m.nasirdjamil yang dilansir media dialeksis.com, Minggu, 5 Januari 2026, politisi PKS itu menegaskan bahwa Presiden tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil sikap, terutama terkait isu sensitif seperti bantuan luar negeri.
Namun, ia mengapresiasi ketika akhirnya pintu bantuan tersebut dibuka demi mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak.
“Presiden tidak boleh buru-buru mengambil sikap dan keputusan. Kini pintu telah dibuka. Kepada saudara-saudara kami di seluruh sudut dunia, temuilah dan bantulah kami agar tidak berlama-lama mengungsi di hunian sementara,” tulis Nasir.
Ia menggambarkan kerinduan mendalam para korban bencana untuk kembali ke kampung halaman yang telah luluh lantak diterjang banjir besar dan longsor.
Menurutnya, hunian sementara tidak boleh menjadi tempat tinggal berkepanjangan yang justru memperpanjang penderitaan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami rindu suasana kampung sebelum banjir besar menghancurkannya. Kami yakin harapan itu masih ada,” lanjutnya.
Pernyataan Nasir Djamil ini muncul di tengah dinamika sikap pemerintah pusat yang sempat menyatakan Indonesia mampu menangani bencana secara mandiri.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember lalu, bahkan telah menyampaikannya kepada sejumlah pemimpin negara sahabat yang menawarkan bantuan.
Namun, sikap itu kemudian melunak. Saat meninjau perumahan sementara korban bencana di Aceh Tamiang, Kamis (1/1), Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup diri terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk dari luar negeri, selama disalurkan melalui mekanisme resmi dan bebas dari kepentingan politik maupun ekonomi.
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan berdiskusi dengan beberapa pejabat lain terkait mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas,” ujar Prabowo.
Presiden juga meluruskan anggapan yang berkembang di publik bahwa pemerintah bersikap anti terhadap bantuan asing. Ia menegaskan bahwa sejak awal negara tetap membuka ruang kerja sama, namun ingin memastikan kedaulatan dan tata kelola penanganan bencana tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan negara dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ribuan personel TNI dan Polri, BNPB, serta Basarnas diterjunkan. Puluhan helikopter dan belasan pesawat, termasuk Hercules untuk distribusi BBM dan logistik, dikerahkan guna menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses.
Sebelumnya
