Bupati Aceh Barat, Tarmizi bersama Aduwina Pakeh Dosen FISIP Universitas Teuku Umar. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar segera mengajukan usulan Sekolah Rakyat rintisan. Hal ini penting untuk memastikan daerah tersebut mendapat prioritas pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen yang dirancang Kementerian Sosial bersama pemerintah pusat.
"Untuk sekolah perintis atau rintisan, basisnya adalah dengan memanfaatkan gedung - gedung yang sudah ada. Yang dibutuhkan adalah ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, klinik, lapangan olahraga, dan ruang vokasi," ujar Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Aceh Barat, Tarmizi, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Agus menegaskan pentingnya percepatan dari pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa Kementerian Sosial akan membuka 200 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
"Untuk tahap pertama ada 100 titik. Tanggal 14 Juli ini sudah dimulai 63 titik, dan 37 titik lagi ditargetkan selesai pada akhir Juli," ujarnya.
Pembangunan ini, kata Agus, merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama dari kelompok Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Sekarang kita sedang menyiapkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan aset balai latihan kerja dan UPT milik Kementerian Ketenagakerjaan dan juga pemerintah daerah. Artinya, jika Aceh Barat memiliki gedung representatif yang memenuhi kebutuhan Sekolah Rakyat, maka bisa segera diusulkan,” jelasnya.
Agus juga menekankan bahwa lokasi Sekolah Rakyat permanen yang dibangun pada September mendatang akan diprioritaskan bagi daerah yang sudah memiliki sekolah rintisan. “Jika tidak segera membangun sekolah permanen berbasis lahan pemerintah daerah, maka sekolah-sekolah rintisan tahun ini tidak bisa menerima murid baru tahun depan,” tegasnya.
Merespons hal itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyambut baik saran Wamenos. Ia menyatakan kesiapannya untuk segera menyesuaikan dan mengusulkan lokasi rintisan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Syarat-syarat untuk sekolah rintisan sudah disampaikan, dan kami akan segera menyesuaikannya agar Aceh Barat bisa masuk dalam daftar prioritas,” ujar Tarmizi.
Program Sekolah Rakyat 2025/2026 dijadwalkan mulai bergulir pada pertengahan Juli ini di 100 titik rintisan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Program ini bersifat gratis dan berasrama, mencakup pendidikan jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Menanggapi hal ini, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (FISIP UTU), Aduwina Pakeh, menyebut rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai kebijakan strategis yang perlu didukung oleh pemerintah daerah secara aktif.
“Ini momentum penting bagi Aceh Barat untuk menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan ikhtiar negara memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendekatan pendidikan holistik,” ujar Aduwina kepada Dialeksis, Jumat (11/07/2025).
Menurutnya, dengan menyasar keluarga miskin ekstrem, program ini sangat sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat marginal di Aceh yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pendidikan.
“Jika daerah serius menyambut program ini, dalam jangka panjang akan tercipta generasi baru yang lebih mandiri dan produktif secara sosial-ekonomi,” tambahnya.
Aduwina juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program ini. “Mulai dari dinas pendidikan, dinas sosial, hingga lembaga adat dan tokoh masyarakat harus terlibat. Karena Sekolah Rakyat adalah investasi sosial yang hasilnya tidak instan, tetapi sangat berdampak dalam dua dekade ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya
