Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang menyasar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk Aceh.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti, ke Banda Aceh dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dan penyerahan bantuan revitalisasi tahun 2026, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa program revitalisasi yang dijalankan pemerintah pusat menjadi angin segar bagi dunia pendidikan Aceh, terutama bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana maupun yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.
Menurut Murthalamuddin, perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh terlihat dari besarnya jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan revitalisasi.
"Data yang kami terima, untuk Aceh pada tahun 2025 terdapat 730 satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi. Kemudian untuk tahun 2026, termasuk sekolah yang terdampak bencana, terdapat 2.298 satuan pendidikan yang sudah terverifikasi dengan total anggaran mencapai Rp2,32 triliun," kata Murthalamuddin.
Khusus untuk Kota Banda Aceh, lanjutnya, terdapat 28 satuan pendidikan yang menerima bantuan revitalisasi pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp35,35 miliar.
Sementara untuk tahun 2026, sebanyak 13 satuan pendidikan akan mendapatkan bantuan dengan nilai mencapai Rp11,58 miliar.
Murthalamuddin menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan dan rehabilitasi sekolah, terutama yang mengalami kerusakan akibat bencana.
"Kami terus berusaha agar penyelesaian pembangunan sekolah-sekolah di Aceh, khususnya yang terdampak bencana, dapat dipercepat. Harapan kami, pada tahun ajaran baru nanti sebagian besar sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh para siswa," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
Dalam kunjungannya, Abdul Mu'ti meresmikan 22 satuan pendidikan yang telah direvitalisasi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memperhatikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus melalui penguatan sekolah inklusi.
"Karena bentang wilayah Indonesia sangat luas dan persebaran penduduk tidak merata, banyak keluarga terutama yang berpenghasilan rendah kesulitan menyekolahkan anaknya ke SLB karena faktor biaya dan waktu. Dengan adanya sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang dilengkapi ruang dan layanan khusus," kata Abdul Mu'ti.
Menurutnya, pengembangan sekolah inklusi menjadi solusi penting agar seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa harus terkendala jarak maupun kondisi ekonomi keluarga.
Di sisi lain, sejumlah sekolah di Aceh masih menghadapi kendala relokasi akibat belum tersedianya lahan baru. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan ruang kelas darurat yang dirancang sebagai solusi sementara.
Murthalamuddin mengungkapkan, saat ini sebanyak 180 ruang kelas darurat sedang dibangun di berbagai daerah terdampak.
"Untuk sekolah yang belum bisa dibangun karena kendala lahan, kami siapkan sekolah darurat. Pembangunannya sudah mulai berjalan dan konstruksinya dirancang semi permanen sehingga dapat digunakan selama kurang lebih dua tahun," jelasnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 ruang kelas darurat telah selesai dibangun dan siap digunakan. Ia berharap proses penyediaan lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan sekolah permanen bisa segera dilakukan.
"Begitu lokasi baru tersedia, pembangunan sekolah permanen akan langsung kita laksanakan. Jadi sekolah darurat ini hanya menjadi solusi sementara agar proses belajar mengajar tidak terganggu," katanya.
Menurut Murthalamuddin, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta harus memastikan legalitas tanah atas nama yayasan.
"Khusus sekolah swasta, tanah harus atas nama yayasan, tidak boleh atas nama pribadi. Ini menjadi syarat penting dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibiayai pemerintah," ujarnya.
Selain pembangunan gedung sekolah, Abdul Mu'ti juga mengungkapkan bahwa pemerintah mulai memperluas dukungan terhadap peralatan pendidikan, khususnya bagi SMA, SMK, SLB, dan sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang pembangunan unit sekolah baru, termasuk untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), sesuai kebutuhan daerah dan hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi.
"Tahun ini kami tidak hanya fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, tetapi juga menyiapkan dukungan peralatan pembelajaran, alat praktik, dan alat peraga pendidikan. Harapannya, seluruh kebutuhan dasar sekolah dapat diselesaikan tahun ini sehingga ke depan fokus bisa diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan," tutup Abdul Mu'ti. [nh]
Sebelumnya
