Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh terus mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana. Hingga 21 Oktober 2026, serapan anggaran pemulihan sawah di Aceh telah mencapai 59,6%.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP mengatakan waktu efektif untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan pemulihan hanya tersisa sekitar dua bulan. Kondisi cuaca juga menjadi salah satu tantangan karena Aceh mulai memasuki periode musim hujan.
"Kita terus memacu pekerjaan di sisa waktu yang ada, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Kita bersama kabupaten/kota terus mendorong berbagai pekerjaan di lapangan, baik kegiatan yang menjadi kendali provinsi, balai maupun pusat," kata Azanuddin di sela-sela memimpin Pra Sidang Usulan Pala Unggul Nasional dengan Ditjenbun dan BRIN, serta memimpin rapat evaluasi penataan Hak Guna Usaha (HGU), Jumat (23/10/2026).
Azanuddin mengatakan percepatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat panen padi di Aceh Tamiang. Arahan serupa, kata dia, juga disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhullah dan Pj Sekda Aceh Taufik dalam rapat percepatan pemulihan pascabencana.
"Kita diminta terus memacu pekerjaan di sisa waktu yang ada, baik untuk sektor pertanian maupun perkebunan," ujarnya.
Pemulihan 40.852 Hektare Sawah
Distanbun Aceh optimistis pemulihan 40.852 hektare sawah rusak ringan dapat diselesaikan sesuai target.
Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota terus mendampingi dan mendorong kelompok tani bersama TNI agar pekerjaan di lapangan dapat dimaksimalkan sebelum kondisi cuaca semakin tidak mendukung.
"Kami terus mengimbau dinas kabupaten/kota untuk mendampingi dan memacu kelompok tani serta pihak TNI agar dapat bekerja semaksimal mungkin di tengah kemungkinan datangnya musim hujan," jelasnya.
Program pemulihan sawah tersebut dilaksanakan dalam dua tahap.
Tahap I mencakup 23.818 hektare sawah rusak ringan melalui optimalisasi lahan (oplah) dan 4.393 hektare sawah rusak sedang melalui rehabilitasi. Totalnya mencapai 28.211 hektare.
Untuk oplah tahap I, konstruksi telah mencapai sekitar 18.034 hektare atau 68%. Kemudian olah lahan mencapai 8.539 hektare atau 50%, tanam 4.468 hektare atau 18,75%, dan panen 1.160 hektare atau 4,8%.
Sementara rehabilitasi sawah tahap I telah mencapai konstruksi 100% atau 4.393 hektare. Olah lahan mencapai 3.477 hektare atau 79,1%, tanam 1.522 hektare atau 34,6%, dan panen 428 hektare atau 9,74%.
Untuk tahap II, program mencakup 3.253 hektare oplah dan 9.388 hektare rehabilitasi dengan total 12.641 hektare.
Pada tahap II, konstruksi oplah telah mencapai 1.157 hektare atau 35,5% dan masih dalam tahap kontrak konstruksi. Sementara rehabilitasi mencapai 7.452 hektare atau 79,6% dalam tahap kontrak konstruksi dan belum memasuki proses olah lahan.
Infrastruktur Pertanian Dikebut
Selain pemulihan lahan, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.
Untuk irigasi perpompaan, terdapat 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan realisasi keuangan 78,6%. Secara fisik, pekerjaan telah mencapai 256 unit atau 39,8%.
Kemudian irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota telah mencapai realisasi keuangan 88%. Secara fisik, 128 unit atau 85% telah terealisasi.
Bangunan konservasi sebanyak 45 unit di lima kabupaten/kota telah mencapai realisasi keuangan 81%, dengan progres fisik 16 unit atau 35%.
Jaringan irigasi tersier sebanyak 300 unit di 13 kabupaten/kota telah mencapai realisasi keuangan 100%, sementara progres fisiknya 212 unit atau 70,6%.
Adapun jalan usaha tani sebanyak 106 unit di 13 kabupaten/kota telah mencapai realisasi keuangan 72%, dengan progres fisik 60 unit atau 56,6%.
"Apa yang kita lakukan ini selain untuk pemulihan pascabencana juga untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan," kata Azanuddin.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Aceh, yakni mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
"Kami yakin, insyaallah dengan kolaborasi yang intens dan izin Allah tentunya, kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu," ujarnya.
Perkebunan Terdampak 60.438 Hektare
Di sektor perkebunan, Distanbun Aceh mencatat sekitar 60.438 hektare lahan terdampak bencana di seluruh Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.968 hektare sedang difasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Fasilitasi itu meliputi komoditas kopi seluas 30.189 hektare di lima kabupaten, kakao 9.054 hektare di 10 kabupaten, kelapa 1.230 hektare di tujuh kabupaten, serta karet 495 hektare di dua kabupaten.
"Untuk saat ini ada yang masih dalam proses CPCL, pembibitan, dan ada juga yang sudah penyaluran," jelas Azanuddin.
Selain pemulihan lahan perkebunan, Pemerintah Aceh juga melakukan penataan Hak Guna Usaha (HGU) pada 2026. Evaluasi penataan HGU baru saja dilakukan oleh Distanbun Aceh untuk menentukan langkah lanjutan.
"Kita akan jalan terus sampai pertengahan Desember 2026," katanya.
Kejar Pala Unggul Nasional
Di tengah percepatan pemulihan, Distanbun Aceh juga terus mendorong pengembangan komoditas perkebunan unggulan. Salah satunya pala dari Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya yang tengah diusulkan menjadi varietas unggul nasional.
Azanuddin mengatakan proses pengusulan tersebut telah berjalan hampir delapan tahun. Saat ini, prosesnya memasuki tahapan pra-sidang bersama Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan BRIN.
"Kita sudah hampir delapan tahun berproses untuk mengusulkan pala di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya bisa lulus seleksi melalui sidang yang insyaallah akan dilaksanakan di Bogor pada November nanti," ujarnya.
Ia berharap pala Aceh dapat ditetapkan sebagai pala unggul nasional karena dinilai dapat memberikan manfaat bagi petani.
"Kami mengharapkan doa kita semua agar pala kita bisa menjadi pala unggul nasional. Bila lolos dan bisa unggul nasional, insyaallah banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan, terutama bagi petani pala itu sendiri," kata Azanuddin.
Selain pala, Aceh juga tengah mengusulkan peningkatan status varietas Durian Jhonson dan Durian Jantong Sukarimbun dari Aceh Tenggara menjadi varietas unggul nasional.
Kepala UPTD BBHTPP Aceh Ahmad Zaini mengatakan kedua varietas tersebut telah terdaftar di Kementerian Pertanian dan saat ini didorong untuk mendapatkan status sebagai varietas unggul nasional.
"Hal ini selain untuk menjaga plasma nutfah Aceh juga akan bisa menambah pendapatan petani," kata Ahmad.
Bantuan Bibit Dipercepat
Untuk sektor hortikultura, pemerintah juga memproses bantuan bibit sayuran, seperti cabai merah dan sejumlah komoditas lainnya.
Pertemuan dengan Ditjen Hortikultura bersama kabupaten/kota penerima bantuan direncanakan berlangsung pada 28-29 Oktober 2026 di Banda Aceh.
Sementara itu, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan bibit untuk lahan oplah, rehabilitasi, maupun cetak sawah.
Azanuddin mengatakan sebagian besar proses bantuan tersebut saat ini masih berada pada tahap CPCL. Lahan yang telah siap diverifikasi akan langsung dikirim ke BBRMP untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.
"Untuk proses percepatan, kami pakai strategi, mana yang sudah selesai verifikasi langsung kita kirim. Jadi tidak harus menunggu semua siap. Ini bagian dari proses percepatan," ujarnya.
Menurutnya, percepatan tersebut penting mengingat Oktober telah memasuki musim tanam kembali. "Kita berharap seluruh proses ini bisa selesai sesuai target sehingga petani dan pekebun kita bisa segera pulih secepatnya," pungkas Azanuddin. [*]
Sebelumnya
