DIALEKSIS.COM | Jakarta  - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyambut baik sejumlah pesan Presiden RI, Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024).

Pj Gubernur Aceh, Bustami bersama sejumlah kepala SKPA dan Bupati dan wali/kota hadir langsung dalam Musrenbangnas.

Bustami menyampaikan jika Pemerintah Aceh akan menerapkan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. "Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus sinkron dengan begitu kita akan melakukannya demi kepentingan rakyat di daerah kita yaitu Aceh," kata Pj Gubernur Aceh.

Begitupun dengan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Menurut Bustami, pihaknya akan melakukan pemantauan secara menyeluruh saat merealisasikan anggaran. Tujuannya agar tidak ada anggaran negara yang meleset dari apa yang diharapkan.

Pada intinya, kata Bustami, Pemerintah Aceh sangat sepakat tidak ada satu rupiah pun uang meleset selain untuk kepentingan rakyat. "Anggaran yang diamanahkan untuk dikelola akan kita kelola dengan baik sesuai dengan arahan presiden," tambahnya.

Musrenbangnas ini dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, para Menteri terkait, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

Adapun tema yang diusung dalam Musrenbangnas tersebut yakni "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam arahannya meminta para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam menyusun fiskal dan anggaran yang direncanakan.

"Jangan sampai ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana yang sudah kita buat dalam pembahasan Musrenbangnas ini," kata Joko Widodo.

Begitupun dengan skala prioritas. Jokowi mengimbau agar memprioritaskan apa yang telah direncanakan dan juga semua pihak diimbau untuk berhati-hati dalam pengelolaan fiskal dan anggaran. Rupiah yang direalisasikan juga diharapkan tidak meleset dari rencana yang dibuat di awal.

"Kita tahu saat ini semua negara takut dengan kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan besar, sekali lagi, kita harus hati-hati mengelola setiap rupiah yang kita miliki," ujarnya.

Presiden mengatakan, saat ini pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, bahkan Rencana Kerja Pemerintah, akan tetapi yang belum ada adalah sinkronisasi.

"Oleh sebab itu sinkronisasi penyusunan RKP 2025 harus berdasarkan prinsip, sekali lagi, programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan dan daerah ke kiri. Kita, akan kehilangan, semuanya harus in line, semuanya harus seirama, misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengonversi sawah menjadi property, nggak sinkron namanya,” ujarnya. (MC 05)