Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. [Foto: Humas Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah ketatnya ruang fiskal nasional dan panjangnya jalur birokrasi, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan proposal yang dikirim dari balik meja. Seorang kepala daerah dituntut mampu membuka pintu, membangun kepercayaan, dan memastikan kepentingan masyarakatnya terdengar di pusat kekuasaan.
Cara itu pula yang terlihat dalam gaya kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Ia lebih sering memilih komunikasi langsung, bergerak dari satu pertemuan ke pertemuan lain, serta mengetuk berbagai pintu pengambil keputusan di Jakarta.
Tidak semua pertemuan menghasilkan keputusan seketika. Namun, rangkaian komunikasi tersebut memperlihatkan upaya Mualem menempatkan persoalan Aceh di meja pemerintah pusat, DPR RI, lembaga negara, hingga jaringan pelaku usaha dan investor.
Langkah itu tampak dalam pengawalan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada 25 Mei 2026, Mualem hadir langsung menyaksikan rapat dengar pendapat di Badan Legislasi DPR RI. Setelah itu, Pemerintah Aceh kembali membangun komunikasi intensif bersama pimpinan DPRA dan Forum Bersama anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Pembahasan diarahkan pada penguatan kewenangan, kapasitas fiskal, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus.
Kehadiran langsung tersebut membawa pesan bahwa revisi UUPA bukan sekadar agenda administratif. Pemerintah Aceh ingin memastikan kekhususan Aceh tetap memiliki kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari UUPA hingga Pemulihan Pascabencana
Lobi Mualem juga bergerak pada persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam rapat bersama Satuan Tugas Penanganan Bencana DPR RI pada 25 Mei 2026, ia meminta dukungan percepatan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh untuk periode 2026-2028.
Di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Juni 2026, Mualem kembali menyampaikan kebutuhan percepatan pemulihan sawah, perkebunan, permukiman, dan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Komunikasi itu tidak hanya menampilkan data kerusakan, tetapi juga menggambarkan beban masyarakat yang membutuhkan kepastian pemulihan.
Pada akhir Juli 2026, Kementerian Pertanian mengalokasikan sekitar Rp2,5 triliun untuk mendukung pemulihan sektor pertanian Aceh. Anggaran tersebut diarahkan untuk pemulihan sawah dan kebun yang terdampak bencana. Mualem meminta jajaran Pemerintah Aceh memaksimalkan anggaran itu agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Teuku Umar, Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom., M.I.Kom., melihat pola komunikasi Mualem sebagai bentuk diplomasi pembangunan yang memadukan jaringan personal, legitimasi politik, dan kepentingan kelembagaan. Yuhdi tercatat sebagai dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UTU.
“Keunggulan Mualem terletak pada kemampuannya mengubah kedekatan personal menjadi akses komunikasi politik. Ia tidak hanya menunggu pemerintah pusat datang melihat kebutuhan Aceh, tetapi aktif membawa persoalan Aceh langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan,” kata Yuhdi bercerita kepada Dialeksis.com.
Menurutnya, tidak semua kepala daerah memiliki modal relasional dan simbolik seperti Mualem. Perjalanan panjang Mualem dari masa konflik, proses perdamaian, keterlibatan dalam politik nasional, hingga menjadi gubernur membuatnya memiliki jaringan komunikasi yang relatif luas.
“Modal tersebut menjadi kekuatan apabila digunakan untuk kepentingan publik. Mualem memiliki kemampuan berbicara dengan banyak kelompok, mulai dari Presiden, menteri, anggota DPR RI, pimpinan lembaga negara, pelaku usaha, hingga tokoh-tokoh nasional,” ujarnya.
Mengawal Energi agar Memberi Manfaat bagi Aceh
Kemampuan membangun komunikasi juga terlihat dalam pengawalan sektor minyak dan gas. Pada 10 Juni 2026, Mualem bertemu Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman untuk mengakomodasi revisi rencana pengembangan atau Plan of Development Blok Andaman.
Bagi Aceh, pembicaraan mengenai Blok Andaman bukan hanya menyangkut produksi gas. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana kekayaan alam tersebut dapat mendorong hilirisasi, menghidupkan kembali kawasan industri, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Yuhdi menilai pendekatan komunikasi semacam itu menunjukkan upaya mengubah narasi Aceh dari daerah penerima anggaran menjadi daerah yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
“Dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat, Mualem tidak cukup hanya membawa narasi kekhususan dan sejarah Aceh. Ia juga harus menunjukkan bahwa pembangunan Aceh berkontribusi terhadap ketahanan energi, pangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sinilah komunikasi politik harus bertemu dengan argumentasi pembangunan,” jelasnya.
Mualem juga menggunakan jalur komunikasi langsung untuk menyampaikan kebutuhan infrastruktur. Pada Juni 2025, ia menyerahkan usulan pembangunan terowongan Geurutee kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Proyek tersebut dipandang penting untuk meningkatkan keselamatan dan memperlancar konektivitas wilayah barat-selatan Aceh.
Pada kesempatan lain, Mualem menyampaikan kepada Hashim Djojohadikusumo mengenai kebutuhan pembangunan fasilitas penggilingan gabah, pabrik pengolahan ikan tuna, dan pengaktifan kembali industri kertas di Aceh. Pembicaraan itu memperlihatkan upaya memperluas lobi dari sektor pemerintahan menuju jaringan investasi dan industrialisasi.
Kehadiran Mualem dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia pada Juli 2026 juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kepentingan Aceh dengan kebijakan nasional, terutama dalam penguatan UMKM, optimalisasi pendapatan daerah, dan kebijakan fiskal.
Lobi Harus Berujung pada Hasil
Meski demikian, Yuhdi mengingatkan bahwa kedekatan dengan pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada pertemuan, dokumentasi, atau simbol keakraban. Efektivitas komunikasi seorang gubernur harus diukur melalui kebijakan, regulasi, anggaran, dan program yang diterima masyarakat.
“Lobi politik yang baik bukan dinilai dari seberapa sering seorang kepala daerah bertemu pejabat pusat, melainkan dari seberapa besar hasil pertemuan itu dapat diterjemahkan menjadi manfaat publik,” katanya.
Hasil tersebut, menurut Yuhdi, dapat dilihat dari bertambahnya dukungan anggaran, hadirnya regulasi yang memperkuat kewenangan Aceh, pembangunan infrastruktur, terbukanya lapangan kerja, pulihnya lahan pertanian, serta meningkatnya pelayanan dasar.
Ia juga menekankan pentingnya melembagakan komunikasi yang telah dibangun Mualem. Kedekatan personal harus diperkuat dengan tim yang mampu menyiapkan data, dokumen perencanaan, kajian akademik, peta kebutuhan, serta mekanisme pengawalan setelah pertemuan berlangsung.
“Jaringan personal membuka pintu, tetapi birokrasi yang profesional menentukan apakah kepentingan Aceh benar-benar masuk dan diproses. Karena itu, komunikasi Mualem harus ditopang perangkat pemerintahan yang cepat, solid, dan memiliki kemampuan menindaklanjuti setiap hasil lobi,” ujar Yuhdi.
Menurutnya, setiap pertemuan dengan pemerintah pusat idealnya diikuti pembagian tugas yang jelas. Satuan kerja terkait harus mengawal proposal, memenuhi persyaratan teknis, membangun komunikasi lanjutan dengan kementerian, dan secara terbuka menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat.
Membawa Aceh ke Meja Keputusan
Mualem tampaknya memahami bahwa hubungan Aceh dan pemerintah pusat tidak dapat terus-menerus dibangun dalam suasana saling menunggu. Aceh harus hadir di ruang tempat kebijakan dirumuskan dan keputusan anggaran ditetapkan.
Karena itu, ia memilih bergerak melalui banyak jalur. Pada satu waktu ia mengawal revisi UUPA di DPR RI. Pada kesempatan lain ia berbicara tentang sawah yang rusak di hadapan Mendagri, membahas gas dengan SKK Migas, membawa usulan terowongan kepada Menteri PU, serta menawarkan potensi industri Aceh kepada tokoh dan pelaku usaha nasional.
“Gaya komunikasi Mualem cenderung langsung dan tidak berjarak. Dalam konteks komunikasi politik, karakter seperti ini dapat mempercepat terbentuknya kepercayaan. Namun, kepercayaan tersebut harus terus dijaga dengan konsistensi, ketepatan data, serta kemampuan Pemerintah Aceh memenuhi komitmen yang telah disampaikan,” kata Yuhdi.
Bagi masyarakat, lobi di Jakarta barangkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, keputusan mengenai anggaran pertanian, pembangunan jalan, pengelolaan energi, Dana Otsus, dan kewenangan Aceh memang banyak ditentukan di tingkat pusat.
Di situlah kepiawaian komunikasi seorang gubernur diuji: bukan sekadar mampu masuk ke ruangan pengambil keputusan, tetapi juga memastikan suara masyarakat Aceh tidak keluar dari ruangan itu dengan tangan kosong.
“Peluang Mualem cukup besar karena ia memiliki akses dan jaringan. Tantangannya sekarang adalah mengubah akses tersebut menjadi warisan pembangunan yang terukur. Ketika hasil lobi dapat dirasakan petani, nelayan, pelaku UMKM, pencari kerja, dan masyarakat di pelosok Aceh, saat itulah komunikasi politik benar-benar berubah menjadi komunikasi untuk kesejahteraan,” pungkas Yuhdi. [arn]
Sebelumnya
