DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah ketatnya ruang fiskal nasional dan panjangnya jalur birokrasi, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan proposal yang dikirim dari balik meja. Seorang kepala daerah dituntut mampu membuka pintu, membangun kepercayaan, dan memastikan kepentingan masyarakatnya terdengar di pusat kekuasaan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali memasuki fase krusial. Bagi Aceh, revisi ini bukan sekadar pekerjaan menyusun norma hukum baru. Ia adalah pertaruhan politik tentang masa depan kekhususan, keistimewaan, dan keberlanjutan pembangunan daerah bekas konflik tersebut.