Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Foto: Humas Pemprov Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (6/4), di Gedung DPRA.
Rapat tersebut turut membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja Pemerintah Aceh selama satu tahun anggaran.
Dalam penyampaiannya, Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025. Dokumen tersebut juga menjadi dasar evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
Mualem menyebut capaian pembangunan Aceh tidak terlepas dari kerja kolektif berbagai pihak, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, serta partisipasi aktif masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi dan pengawasan bersama.
Dari sisi keuangan, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Selain itu, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski tetap diwaspadai potensi kenaikan akibat dampak bencana. Tingkat pengangguran terbuka turut mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Berbagai program strategis juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta warga Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah serta prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mengajak DPR Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.
Sebelumnya
