Realisasi APBA 2025. [Foto: tangkapan layar P2K APBA]DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunan 2.000 unit rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh.
Pasalnya, dari total target tersebut, sebanyak 1.500 calon penerima manfaat sudah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Perkim.
Desakan ini muncul mengingat realisasi anggaran Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 masih tergolong rendah. Hingga memasuki semester kedua, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) baru mencapai 41 persen dari total Rp11,7 triliun.
“Idealnya, jika dihitung dari waktu tersisa tahun anggaran, serapan anggaran sudah mencapai minimal 60 persen. Saat ini tinggal 90 hari efektif lagi, dan kita butuh langkah-langkah strategis yang cepat,” ujar Nasruddin Bahar, Koordinator TTI, dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
Nasruddin menambahkan bahwa pembangunan rumah layak huni tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan.
“Uang mulai beredar di desa, tukang bangunan dapat pekerjaan, dan toko material mulai hidup kembali. Ini efek langsung dari proyek pembangunan yang berjalan,” kata Nasruddin.
Namun, pelaksanaan proyek ini mengalami kendala teknis akibat sistem e-katalog versi 5.0 yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Perkim sudah tidak dapat diakses. Karena itu, TTI mendorong Dinas Perkim untuk segera mencari alternatif, apakah melalui sistem e-katalog konstruksi versi 6.0 atau metode pengadaan lainnya.
Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk nilai paket hingga Rp400 juta, pengadaan dapat dilakukan secara langsung. Hal ini memungkinkan Kepala Pengguna Anggaran (KPA) untuk membuat kontrak per empat unit rumah, dan satu perusahaan diperbolehkan mengerjakan maksimal lima paket sesuai sisa kemampuan paket (SKP).
“Dinas Perkim harus segera menyesuaikan diri dengan aturan terbaru dan tidak boleh lagi menunggu. Rakyat sedang menanti bantuan rumah ini,” tegas Nasruddin.
TTI berharap Pemerintah Aceh bekerja lebih maksimal agar daya serap anggaran dapat segera ditingkatkan. Mengingat pentingnya proyek ini, TTI juga meminta Gubernur Aceh untuk turun langsung mengawal proses percepatan. [*]
Sebelumnya
