Logo Dialeksis
Beranda / Berita / Pojok Iqbal / Pandemi Krisis Kemanusiaan

Pandemi Krisis Kemanusiaan

Kamis, 02 April 2020 22:00 WIB

Font: Ukuran: - +


‘El triunfo de la muerte?, Pieter Brueghel el Viejo, sekitar 1562.


Apa yang paling mencolok bagi kehidupan sosial bermasyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sebulan terakhir? Yakni matinya nurani pada hati orang-orang. Dalam kondisi krisis seperti ini, masih saja muncul individu yang egois yang menciptakan kesenjangan antar kelas sosial dalam masyarakat.

Filsuf beken ikon pop culture para aktivis kiri, Karl Marx mendeklarasikan bahwa Sejarah seluruh umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Dan kemudian keterasingan manusia adalah hasil dari penindasan suatu kelas oleh kelas lainnya.

Kelas dalam tingkatan pemisahan antar warga negara tercipta dalam ukuran "berapa gaji anda perbulan", mentok pada tataran berapa duit yang ada di kantong masing-masing orang. Stratifikasi sosial yang bedasarkan berapa jenis; tingkat kepemilikan hirarki, antara penguasa dan yang dikuasai; tingkat kepemilikan ekonomi, antara kaya dan miskin. Max Weber pernah bilang, lapisan hirarkis penggolongan kepada sistem sosial berdasarkan dimensi kekuasaan, privilese dan prestise

Dalam antisipasi penanganan wabah corona, pertentangan kelas sosial di Indonesia semakin terang ketika Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, melepas anak panah dengan mengatakan "Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting." Tusukan itu berhasil masuk melukai harga diri kalangan masyarakat miskin, berdarah-darah perasaannya karena dipaksa menyaksikan diskriminasi verbal terhadap kelas sosial mereka.

Terlepas dari itu persepsi pribadi, yang pasti suatu pola pikir tidak terbentuk begitu saja. Layaknya mereka berada dalam jajaran kekuasaan, framing biasanya terbentuk oleh tujuan agenda yang ingin dicapai oleh institusi. Berulang-ulang terbahas dalam rapat, tercetak di kertas kerja dan pembicaraan dengan sejawat. Selanjutnya meresap dalam kepala, menjadi template berpikir yang menunggu untuk diucapkan kepada khalayak.

Kemudian perihal itu telah dilafalkan di depan perhatian publik. Disambut langsung dengan serangan cibiran dan ejekan balik oleh netizen. Riuh ramai di ruang media sosial. Mungkin hanya tinggal media sosial yang menjadi tempat terakhir dimana perbedaan kelas tidak terlalu berlaku dalam hal hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Tempat terakhir sebelum nanti (siapa tahu), UU ITE dengan segala absurditasnya membabat kemewahan dari demokrasi, saluran mengekspresikan apa yang rakyat ingin ungkapkan.

Pernyataan blunder tersebut juga meruntuhkan monumen citra yang terpatri dalam persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Presiden Jokowi. Imajinasi pemilih tentang Jokowi, tentang betapa menariknya pesona kesederhanaan dan merakyat yang dimiliki Jokowi.

Kesan yang harus diakui berperan penting dalam kemenangannya pada setiap kontestasi politik. Setidaknya dalam saban kali survey yang dilakukan sebelum pemilihan, segmentasi pemilih Jokowi pakem pada kalangan kelas menengah bawah, yang menjadi irisan terbesar kelompok pemilik suara terbesar negara ini. Jokowi sangat pantas untuk kesal, karena ia tahu dirinya merupakan representasi keinginan politik kelas menengah bawah, kelas yang identitasnya malah dihina sebegitunya oleh oknum lingkaran kekuasaannya sendiri.

Menerima anjuran filsuf besar dunia Islam, Ibnu Khaldun dalam magnum opusnya "Muqaddimah" yang menerangkan konsep ‘ashabiyyah (saling menjaga dan melindungi), sentimen kasih sayang kepada tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan tidak adil, disakiti atau mengalami musibah. Solidaritas sosial menjadi prasyarat penting bagi pemimpin negara untuk melaksanakan tugasnya, jika satu kelompok merasakan sakit, maka sakit yang sama juga dirasakan kelompok lainnya. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dianalogikan sebagai organ-organ yang berada pada satu tubuh. kepentingan solidaritas sosial umum harus berada diatas kepentingan sosial masing-masing kelompok.

Contoh paling sederhananya, masker dan hand sanitizer sebagai perlindungan pertama dari kuman Covid-19, telah lama hilang dipasaran, sepertinya lebih langka daripada telur naga. Ada oknum culas bermain di sini dengan memborong semuanya sesaat setelah pemberitaan virus sudah masuk Indonesia. Motifnya tentu saja ekonomi. 

Transaksi yang melibatkan permintaan (demand) dan penawaran (supply), mempengaruhi keseimbangan harga beli suatu barang. Singkatnya, harga semakin tinggi jika permintaannya banyak. Semakin tinggi lagi kalau kuantitasnya terbatas/sedikit. Masker dan hand sanitizer memenuhi dua kualifikasi tersebut, maka jadilah harga gila-gilaan yang harus kita tebus untuk mendapatkannya.

Harga tidak masuk akal akan membatasi siapa yang sanggup membeli. Hanya orang-orang yang telah selesai dengan kebutuhan primer saja yang mampu menebus 'obat tahap paling dasar' dari corona, yang harga sebotol kecilnya sama dengan belanja dua-tiga hari per keluarga kelas bawah. Atau jikapun mereka sanggup menabung lima hari penghasilan minimum yang lulus dari kategori miskin, dengan pendapatan 13.000 ke atas per hari (menurut indikator BPS), masalah baru setelah uang tabungan tersebut terkumpul, ke mana mereka harus membeli benda langka itu?

Pertanyaan-pertanyaan retoris muncul, apakah 'kehidupan' hanya tersedia bagi orang-orang berduit saja!? Apakah orang miskin tidak berhak hidup, dan tidak diizinkan memperjuangkan kesehatan diri dan keluarganya!?

Berapa orang dari kita yang memikirkan dampak wabah ini dan pengaruhnya kepada kelas sosial menengah bawah? Seberapa banyak orang yang ikut aksi nyata membantu "organ satu tubuh" (meminjam analogi Khaldun) yang sedang menderita? Dan yang paling penting, sebagai aktor utama penanganan penyakit, kebijakan apa yang telah dihasilkan perwakilan politik kita di legislatif dan eksekutif dalam menghadapi wabah sekaligus memperbaki keterpurukan ekonomi kelas bawah? Kemanusiaan kita sedang diuji, apakah ikut mengalami pandemi krisis kemanusiaan atau mengalami proses pencerahan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan hidup.

Dan pada akhirnya, sungguh sulit melupakan pernyataan "Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting." Sumpah, sungguh sangat sulit!

Iqbal Ahmady M Daud, Pengajar di Ilmu Politik FISIP Unsyiah, Penyuka Kopi Sanger Solong Ulee Kareng.

Editor :
Sara Masroni

riset-JSI
Komentar Anda