Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh dalam konferensi pers terkait perkembangan perkara Kasus Liwath pejabat Pemko Banda Aceh di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) FD, mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Keputusan tersebut diambil setelah FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk pemerintah kota.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD.
"Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tim terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD," jelas Emila dalam konferensi pers di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebutkan, tim pemeriksa dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintah kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dari hasil pemeriksaan, FD dinyatakan memenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan, Pemko Banda Aceh kemudian menyampaikan laporan dan meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada 4 Oktober 2026, BKN mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal melalui Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Keputusan tersebut menegaskan bahwa penegakan disiplin ASN berlaku bagi seluruh aparatur, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Atas perkembangan itu, Pemko Banda Aceh memandang perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat.
Pemerintah kota berharap pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, para ahli hukum, dan pihak terkait dapat dilakukan untuk menghadirkan regulasi yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum dalam penegakan syariat Islam.
"Kami menegaskan komitmennya memperkuat integritas aparatur dan memastikan setiap ASN menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kehormatan serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," katanya.
Sementara itu, terkait penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang turut melibatkan FD, Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, M Rizal, menjelaskan bahwa penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.
Namun, dalam proses penanganan perkara, terdapat petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi.
"Unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara," jelas M Rizal.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan belum adanya pengaturan secara konkret terhadap perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.
"Kami mengajak masyarakat menyikapi persoalan tersebut secara bijak, menghormati proses hukum, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi," tutupnya.
Sebelumnya
