Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky bertemu dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta pada 4 November 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas kelanjutan bantuan biaya hidup bagi masyarakat terdampak bencana. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Pemulihan masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur terus diperkuat melalui penyaluran bantuan sosial dan perbaikan rumah. Pemerintah berupaya memastikan keluarga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan, tetap mendapatkan perlindungan selama proses pemulihan berlangsung.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaksanakan secara bertahap selama periode 2026-2028.
Tito meminta pemerintah daerah aktif menghimpun kebutuhan masyarakat yang belum tertangani agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Kalau ada yang belum tersentuh, sampaikan kepada rekan-rekan bupati, kepala desa, camat, bupati untuk direkap, kita sampaikan ke saya untuk kita selesaikan bersama,” ujarnya pada 3 November 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi berlanjut hingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Pemkab Kawal Bantuan Lanjutan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan masyarakat yang belum memperoleh bantuan mendapatkan tindak lanjut. Pada 3 November 2026, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, bertemu Kepala BNPB Kristomei Sianturi di Jakarta untuk membahas percepatan bantuan stimulan tahap II bagi rumah rusak ringan dan sedang.
Sehari kemudian, Al-Farlaky bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, guna membahas kelanjutan penyaluran Jadup.
Berdasarkan rekap Dinas Sosial Aceh Timur pada September 2026, sebanyak 61.024 keluarga telah diusulkan untuk menerima Jadup lanjutan. Namun, usulan tersebut masih menunggu proses validasi dan persetujuan anggaran.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa usulan anggaran Jadup tahap 10 masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Setelah anggaran tersedia, penyaluran direncanakan melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia.
Bupati Iskandar mengatakan masyarakat masih terus menanyakan kepastian bantuan tersebut.
“Setiap hari masyarakat menanyakan perkembangan Jadup ini. Tentu kami memahami harapan mereka karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan selama masa pemulihan,” ujarnya.
Progres Bantuan Sosial Hampir Tuntas
Upaya perlindungan masyarakat salah satunya dilakukan melalui bantuan jaminan hidup (Jadup), bantuan pengisian hunian, dan stimulus sosial ekonomi yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Berdasarkan Laporan Harian Satgas PRR per 3 November 2026 yang bersumber dari data Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS), penyaluran Jadup di Aceh Timur telah mencapai Rp38,730 miliar kepada 7.592 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau sekitar 99,1 persen.
Sementara itu, bantuan pengisian hunian telah disalurkan sebesar Rp22,854 miliar kepada 7.618 KPM atau mencapai 99,5 persen. Stimulus sosial ekonomi juga mencapai Rp38,090 miliar untuk 7.618 KPM dengan tingkat penyaluran yang sama, yakni 99,5 persen.
Setiap keluarga memperoleh bantuan Rp8 juta, terdiri atas Rp3 juta untuk memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga dan Rp5 juta sebagai stimulus pemulihan ekonomi keluarga. Selain itu, ahli waris korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta.
Ribuan Rumah Mendapat Bantuan Perbaikan
Selain perlindungan sosial, pemulihan juga diarahkan pada penyediaan hunian yang layak. Rumah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk kembali membangun kehidupan keluarga setelah kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana.
Hingga 8 Juni 2026, realisasi bantuan stimulan perbaikan rumah di Aceh Timur telah mencapai Rp118,9 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp40,6 miliar untuk 2.707 unit rumah rusak ringan dan Rp78,3 miliar bagi 2.611 unit rumah rusak sedang.
Dengan demikian, sebanyak 5.318 unit rumah telah masuk dalam realisasi bantuan stimulan tersebut. Penyalurannya mencakup sejumlah wilayah, antara lain Pante Bidari, Madat, Peureulak Barat, Peunaron, dan Idi Rayeuk.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera, pemerintah melalui BNPB menyiapkan bantuan stimulan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Adapun rumah rusak berat ditangani melalui skema pembangunan kembali atau penyediaan hunian tetap sesuai ketentuan program.
Renduk merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam proses pemulihan di Sumatera pascabencana hidrometeorologi pada November 2025. Dokumen ini disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.
Bagi keluarga terdampak, perbaikan rumah bukan sekadar pemulihan bangunan, melainkan upaya mengembalikan rasa aman dan kepastian tempat tinggal agar aktivitas keluarga dapat kembali berjalan.
Terintegrasi dalam Renduk PRRP 2026-2028
Penyaluran bantuan sosial dan perbaikan rumah tersebut merupakan bagian dari agenda pemulihan terpadu yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028.
Dari sisi pembiayaan, bantuan Jadup, isi hunian, stimulus sosial ekonomi, dan santunan bersumber dari anggaran Kementerian Sosial melalui APBN. Sementara itu, bantuan stimulan perbaikan rumah dilaksanakan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat yang dikoordinasikan BNPB dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Satgas PRR berperan mengkoordinasikan percepatan lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan selaras dengan kebutuhan serta tahapan pemulihan dalam Renduk PRRP. Melalui sinergi Kemensos, BNPB, Satgas PRR, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, pemerintah berupaya memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat kembali memiliki tempat tinggal yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta pulihnya kehidupan sosial dan ekonomi keluarga terdampak bencana. [*]
Sebelumnya
