Talud Lueng Sikureng Akan Perkuat Tebing Saluran, Warga Harap Bebas dari Longsor dan Erosi

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Penguatan tebing saluran air diharapkan tidak terjadi longsor yang menutup aliran air. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur tidak cukup dengan memperbaiki yang rusak tetapi dirancang lebih kuat, aman dan berkelanjutan. Harapannya, mampu menghadapi potensi bencana pada masa yang akan datang.

Seperti diketahui, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir November 2025, merusak banyak infrastruktur. Ada 53 kabupaten/kota pada tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, yang terdampak.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya normalisasi sungai dan pembersihan sedimen sebagai langkah mencegah banjir berulang.

“Sungai bagi saya penting, ini akan makan waktu panjang untuk sungai karena jumlahnya banyak. Totalnya itu banyak yang sedimen, panjang dan lebar. Penanganan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan pemukiman serta pasar milik warga," kata Tito dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, endapan yang tertinggal di aliran sungai dapat menyebabkan air mudah meluap ketika hujan turun. Kondisi tersebut berpotensi merusak kembali infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, sehingga penanganan pascabencana harus memperhatikan sistem aliran air secara menyeluruh.

Semangat tersebut sejalan dengan pembangunan talud penahan tanah di sepanjang Saluran Buang Lueng Sikureng, kawasan antara Gampong Ulee Reuleng dan Gampong Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Pekerjaan yang dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dengan nilai Rp1.270.380.000. Talud direncanakan memiliki panjang sekitar 300 meter.

Memperkuat Tebing dan Melindungi Masyarakat

Bagi Agustiar, warga Glumpang Sulu Timu, pembangunan tersebut menjadi harapan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi tanah di sepanjang saluran yang selama ini terus terkikis aliran air.

Ketika debit air meningkat pada musim hujan, pengikisan tanah dikhawatirkan semakin parah dan berpotensi menyebabkan longsor. Jika dibiarkan, kondisi itu bukan hanya mengancam kestabilan tebing, tetapi juga dapat mengganggu fungsi saluran dan lingkungan di sekitarnya.

"Kami sebagai masyarakat menyambut baik pembangunan ini. Talud sangat dibutuhkan untuk memperkuat pinggiran saluran agar tanah tidak mudah terkikis atau longsor," kata Agustiar.

Saluran tersebut melintasi sejumlah kawasan, termasuk Ulee Pulo, Ulee Reuleng, dan Glumpang Sulu Barat. Karena itu, penguatan tebing dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi saluran sekaligus melindungi kawasan permukiman dan pertanian masyarakat.

Berdasarkan kondisi pekerjaan di lokasi, papan cetak talud telah disiapkan dan material berupa batu serta pasir sudah tersedia. Bahan bangunan tersebut didatangkan dari Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Agustiar berharap pembangunan tersebut menjadi langkah awal bagi peningkatan infrastruktur kawasan, termasuk akses jalan usaha tani sepanjang sekitar 1,5 kilometer dengan lebar empat meter.

Saat ini, akses di pinggir saluran masih berupa jalan setapak dan belum dapat dilalui kendaraan. Kondisi itu menyulitkan petani ketika mengangkut hasil perkebunan dan pertanian.

"Kami berharap pekerjaannya diselesaikan dengan baik dan kualitasnya tetap terjaga. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan kondisi saluran dan melakukan pemeliharaan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," tutupnya.

Data Pemulihan Infrastruktur di Aceh

Pembangunan talud Lueng Sikureng menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra. Penanganan tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga sistem sungai, muara, pengendalian sedimen, dan jaringan irigasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada pengendalian aliran dari hulu hingga hilir. Pekerjaan mencakup sungai, muara, jaringan irigasi, serta bangunan pengendali sedimen.

"Muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Dalam paparan Kementerian PU pada Minggu (25/10/2026), terdapat 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan progres penanganan rata-rata 19,19 persen. Dari 29 penanganan muara yang direncanakan, empat telah selesai, enam sedang dikerjakan, dan 19 masih dalam proses lelang.

Selain itu, pembangunan 11 sabo dam untuk mengendalikan sedimen mencatat progres rata-rata 35,58 persen. Pada sektor pertanian, sebanyak 17 dari 25 daerah irigasi sedang ditangani dengan progres rata-rata sekitar 15 persen, sedangkan delapan lainnya masih dalam proses lelang.

Penguatan tebing saluran, pengendalian sedimentasi, normalisasi aliran, hingga pemulihan jaringan irigasi menjadi bagian yang saling berkaitan.

Sinergi dengan Renduk PRRP Sumatra 2026-2028

Arah pembangunan tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatra 2026-2028.

Renduk menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran serta melaksanakan program pemulihan selama tiga tahun.

Salah satu prinsip yang dikedepankan adalah Build Back Better, Safer, and Sustainable. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan kembali tidak sekadar mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas, keselamatan, dan ketahanannya terhadap risiko bencana.

Dalam sektor sumber daya air, dokumen tersebut mengarahkan rehabilitasi dan penguatan tanggul serta tebing sungai pada bagian kritis yang mengalami kerusakan. Penanganan juga mencakup perubahan alur sungai, pengendalian sedimentasi, dan rehabilitasi daerah aliran sungai bagian hulu.

Dalam konteks tersebut, pembangunan talud Lueng Sikureng merupakan salah satu bentuk penguatan infrastruktur pengendali air di tingkat kawasan. Meski demikian, manfaatnya perlu didukung pemeliharaan saluran secara berkala dan pengelolaan aliran air secara menyeluruh.

Bagi masyarakat, pembangunan talud bukan sekadar proyek fisik, melainkan harapan agar lingkungan tempat tinggal dan kawasan pertanian mereka lebih terlindungi. Semangat Build Back Better akan benar-benar terasa ketika infrastruktur yang dibangun mampu memberikan keamanan dan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan warga. [*]