DIALEKSIS.COM | Indepth - Melihat laporan konkretnya tidak diproses serius oleh Panwaslih, Yulindawati membawa perkara ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sidang DKPP sebuah fakta mencengangkan terkuak. Barang bukti uang tunai Rp18 juta ternyata hilang. Kelima komisioner Panwaslih tak mampu menunjukkan bukti uang yang dulu mereka sita.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., menyampaikan kritik keras dan respons hukum tegas terhadap kasus yang sedang disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penanganan laporan dugaan politik uang oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Barat diduga menggelapkan dana infak senilai Rp1,5 miliar. Uang tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah, namun hingga kini belum dilakukan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memproses temuan pelanggaran sistemik dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai daerah, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasruddin Bahar, Koordinator TTI, menyatakan bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan harus diberi sanksi tegas.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merangkum dan mengupas kasus korupsi yang terjadi di Aceh sepanjang tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeluarkan seruan penting terkait netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengawasan dan pengawalan proses perhitungan suara Pilkada Aceh 2024.
DIALEKSIS.COM | Feature - Alue Naga, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, menyimpan banyak cerita tentang perjuangan masa lalu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses tender.
Selama ini, menurut TTI, banyak aturan yang dilanggar oleh pejabat pemerintah dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memilih dan menetapkan calon penyedia (rekanan).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Penegah Hukum (APH) baik Kejati Aceh maupun Polda untuk mengusut berbagai Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Solidaritas Pemuda Mahasiswa Nanggroe Aceh (SPMNA) mengadakan aksi damai terkait isu pembegalan beasiswa yang menjadi masalah serius dalam keberlanjutan pendidikan di Halaman Kantor Kejati Aceh, Senin 8 Juli 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Permainan ini sudah cukup lama dan bertabur di bumi Pertiwi, publik kini mempertanyakan seriuskah pemerintah memberantas judi online? Gaungnya saat ini menggema, upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi mulai terlihat, namun mampukah penegak hukum kita memberantasnya?
DIALEKSIS.COM | Abdya - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta aparat penegak hukum (APH) tidak membiarkan aktivitas pembalakan haram (illegal logging) yang terjadi di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Apalagi praktek pengrusakan lingkungan itu dilakukan secara terang-terangan dan diduga sudah merambah hingga dalam hutan desa.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memproses secara hukum 17 paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kekurangan volume meski telah dibayar lunas 100 persen. Temuan ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 1.A/LHP/XVIII.BAC/03/2024 yang dirilis pada 25 Maret 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Aceh, Rifqi Maulana SH mendesak polda untuk menindaklanjuti bukti persidangan keterlibatan Iskandar Usman Al Farlaky, saat dilakukan penyelidikan polisi.
DIALEKSIS.COM | Kualasimpang - Aparat penegak hukum (APH), mulai dari Polres Aceh Tamiang, Kejari Aceh Tamiang, Polda Aceh, Kejati Aceh dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu RI, agar secepatnya bisa mengusut kasus dugaan kecurangan dalam rekrutmen petugas badan ad hoc untuk Pilkada Aceh Tamiang.
DIALEKSIS.COM | Langsa - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa memberikan apresiasi kinerja kerja nyata Bea Cukai Kota Langsa dan Aparat Penegak Hukum (APH), atas dedikasi dan keberhasilan dalam penindakan serta pemberantasan barang-barang ilegal.