DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh melakukan audit khusus terhadap program pengadaan ikan beku pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Program yang selama ini diklaim bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting itu dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi penggunaan anggaran dan manfaat yang dihasilkan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, membuka persoalan serius mengenai integritas pemeriksaan keuangan negara. Pejabat yang bertugas mengawasi penggunaan uang publik itu diduga menerima suap untuk menghilangkan temuan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti keterbukaan informasi hasil tender dua paket pembangunan pengendalian banjir Sungai Krueng Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan total pagu anggaran mencapai Rp664,94 miliar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketika ancaman bencana hidrometeorologi terus membayangi Aceh, anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Anggaran harus bergerak, program harus berjalan, dan manfaatnya harus segera dirasakan masyarakat.
Hingga Jumat, 18 September 2026, realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Aceh mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melakukan audit menyeluruh terhadap izin dan operasional panti pijat serta pusat refleksi di Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Struktur kepengurusan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) hingga kini masih menyisakan persoalan. Proses alih kepengurusan lembaga tersebut belum tuntas, meskipun Musyawarah Besar (Mubes) pada April 2024 telah menghasilkan 21 anggota terpilih.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Aceh (KIA) terkait belum diperolehnya secara lengkap data Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRA dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum Imran Mahfudi, SH, MH mempertanyakan keterbukaan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang telah disalurkan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pemanfaatan dana tersebut karena sumbernya berasal dari uang negara atau uang publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil penelusuran informasi dan data redaksi Dialeksis menunjukkan, sejumlah catatan tata kelola PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA (Perseroda) menjadi perhatian serius setelah muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode sebelumnya. Catatan itu terutama berkaitan dengan pengelolaan kerja sama operasi, anak perusahaan, investasi, proyek strategis, hingga sistem pengendalian internal perusahaan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan itu dilakukan sembari membenahi tata kelola program, termasuk audit terhadap seluruh dapur MBG.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan RI melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Internsip Dokter Indonesia dengan menetapkan pembatasan jam kerja peserta maksimal 40 jam per minggu. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari evaluasi nasional terhadap sistem internsip dokter di berbagai daerah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan penyesuaian dalam penanganan perkara korupsi menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Satu kelalaian dalam keselamatan kerja bisa menghentikan operasional, merusak reputasi perusahaan, bahkan mengubah hidup sebuah keluarga dalam sekejap. Karena itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak boleh dikompromikan apalagi ditawar.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa tidak semua kasus kredit macet otomatis berujung pada proses pidana atau menimbulkan kerugian negara. Penentunya adalah hasil audit yang memeriksa apakah tata kelola dan prinsip kehati-hatian dilanggar sebelum perkara dilimpahkan ke ranah hukum.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah pusat memutuskan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada 2026 tidak jadi dipotong dan akan disamakan dengan besaran tahun 2025, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai somasi yang dilayangkan kuasa hukum PT Marinda Utamakarya Subur sebagai bentuk kepanikan pihak perusahaan atas sejumlah pemberitaan yang beredar di media daring.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah akan melakukan audit lingkungan terhadap sedikitnya 100 perusahaan menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, merespon terhadap pernyataan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, terkait penggalangan dana bantuan bencana di Sumatera yang disebut harus mendapatkan izin dari pemerintah.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Mantan Juru Bicara Garda Muda Relawan Pemenangan Mualem - Dek Fadh, Nyak Dhien Gajah (nama asli Nasruddin), angkat bicara terkait dugaan korupsi dana beasiswa Pemerintah Aceh senilai Rp420 miliar yang kini diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut uang negara, tetapi juga masa depan generasi muda Aceh yang berhak atas pendidikan layak.