DIALEKSIS.COM | Opini - Ada satu reality check yang semakin relevan dengan perjalanan pembangunan Aceh hari ini: kebutuhan terus naik level, sementara ruang fiskal tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Ekonomi harus bergerak lebih cepat, kemiskinan harus ditekan, lapangan kerja diperluas, kualitas pendidikan dan kesehatan ditingkatkan, infrastruktur diperkuat, dan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan keterbatasan fiskal daerah, Provinsi Aceh menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan program pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program jaminan kesehatan, subsidi BPJS, pelayanan rumah sakit, hingga penguatan fasilitas kesehatan primer membutuhkan anggaran yang tidak kecil setiap tahunnya. Di sisi lain, Aceh sesungguhnya memiliki satu instrumen ekonomi Islam yang sangat kuat namun belum dimanfaatkan secara optimal: wakaf, (wakaf produktif dan wakaf uang).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali menunjukkan kinerja positif di tingkat Provinsi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, Presiden menginstruksikan agar seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan rasionalisasi anggaran. Namun, menurut Ketua Fraksi Partai NasDem, Nurchalis, S.P, M.Si, kebijakan tersebut berdampak signifikan pada operasional lembaga, terutama di daerah-daerah yang telah merasakan beban fiskal berat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 8 triliun untuk anggaran insentif fiskal daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

DIALEKSIS.COM | Bogor - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah pentingnya membangun kemandirian fiskal. Menurutnya, tujuan penerapan sistem desentralisasi agar daerah lebih mandiri secara fiskal melalui sejumlah wewenang pengelolaan yang telah diberikan.