Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Tak Hanya MK, MA Juga Batalkan Bukti Kelulusan SMA Wapres Gibran
    Polkum | 14 hari lalu
    Tak Hanya MK, MA Juga Batalkan Bukti Kelulusan SMA Wapres Gibran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah memutus perkara yang menyangkut surat keterangan atau ijazah milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.




  • Membaca Motif Dramaturgi di Balik Pansus Ijazah Gibran
    Opini | 1 bulan lalu
    Membaca Motif Dramaturgi di Balik Pansus Ijazah Gibran

    DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan bekerjanya strategi agenda setting politik yang sangat taktis di ruang publik. 



  • Soal Ijazah Telah Melelahkan Anak Bangsa
    Feature | 1 bulan lalu
    Soal Ijazah Telah Melelahkan Anak Bangsa

    DIALEKSIS.COM| Feature- Anak bangsa di Bumi Pertiwi belum berhenti dilelahkan dengan persoalan ijazah. Soal pro dan kontra ijazah Presiden ke-7 Jokowidodo sampai kini belum berujung.

  • Polemik Ijazah Gibran, Aryos Nivada Dorong Pembenahan Verifikasi Calon
    Nasional | 1 bulan lalu
    Polemik Ijazah Gibran, Aryos Nivada Dorong Pembenahan Verifikasi Calon

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala sekaligus pendiri Jaringan Survei Inisiatif, Dr. Aryos Nivada, menilai polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka perlu menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola kepemiluan di Indonesia.

  • Fritz Siregar Soroti Tujuh Pintu Hukum Gugatan Ijazah Gibran di MK
    Polkum | 1 bulan lalu
    Fritz Siregar Soroti Tujuh Pintu Hukum Gugatan Ijazah Gibran di MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkara dugaan ketidakabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan pertanyaan mendasar: sampai di mana kewenangan lembaga peradilan konstitusi memeriksa persoalan pemilu ketika pasangan calon terpilih telah dilantik dan menjalankan pemerintahan?