Senin, 24 November 2025
Beranda / /

  • BPKS Tegaskan Impor Beras 250 Ton ke Kawasan Sabang Sah dan Dilindungi Regulasi
    Pemerintahan | sekitar 1 jam lalu
    BPKS Tegaskan Impor Beras 250 Ton ke Kawasan Sabang Sah dan Dilindungi Regulasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkaraen, menegaskan bahwa pemasukan beras ke Kawasan Sabang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sepenuhnya dibolehkan, sah menurut hukum, dan tidak dapat dipersamakan dengan kegiatan impor yang berlaku di daerah pabean Indonesia.

  • Mentan Offside di Sabang, Wajib Minta Maaf
    Tajuk | 8 jam lalu
    Mentan Offside di Sabang, Wajib Minta Maaf

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pertanian Amran dinilai offside dalam polemik impor beras di Sabang. Pernyataan reaktif tanpa koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) justru menimbulkan kegaduhan, padahal seluruh proses pemasukan beras dari Thailand telah sah sesuai regulasi dan mendapat pengawasan resmi.

  • DKS Jelaskan Dasar Hukum serta Tahapan Masuknya 250 Ton Beras Thailand ke Sabang
    Ekonomi | 9 jam lalu
    DKS Jelaskan Dasar Hukum serta Tahapan Masuknya 250 Ton Beras Thailand ke Sabang

    DIALEKSIS.COM | Sabang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap adanya dugaan masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Temuan itu menimbulkan sorotan publik karena diduga terjadi kejanggalan prosedur dan adanya pemasukan barang tanpa persetujuan resmi pemerintah pusat.

  • Dubes RI Peringatkan: Stop Nekat Kerja Ilegal di Malaysia
    Dunia | 11 jam lalu
    Dubes RI Peringatkan: Stop Nekat Kerja Ilegal di Malaysia

    DIALEKSIS.COM | Internasional - Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak mencoba bekerja di Malaysia melalui jalur non-prosedural. Imbauan keras ini disampaikan menyusul maraknya temuan WNI yang masuk ke Malaysia tanpa dokumen resmi dan akhirnya terjebak dalam persoalan hukum maupun eksploitasi.



  • Kasus 250 Ton Beras Ilegal, Kadin Aceh Ingatkan Sabang Terancam Krisis Kepercayaan Investasi
    Ekonomi | 11 jam lalu
    Kasus 250 Ton Beras Ilegal, Kadin Aceh Ingatkan Sabang Terancam Krisis Kepercayaan Investasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masuknya 250 ton beras ilegal ke Sabang yang ditemukan di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG) memantik respons kritis dari Teuku Jailani, Direktur Eksekutif Kadin Aceh sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Aceh. Ia menilai kasus ini berpotensi menciptakan preseden negatif bagi iklim investasi dan implementasi regulasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.

  • Nyak Dhin Gajah: Pemerintah Pusat Jangan Gegabah Soal Impor Sabang
    Berita | 12 jam lalu
    Nyak Dhin Gajah: Pemerintah Pusat Jangan Gegabah Soal Impor Sabang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan tapol-napol GAM, Nasruddin, yang dikenal luas sebagai Nyak Dhin Gajah, menyerukan agar pemerintah pusat lebih bijak dalam merespons isu impor dan ekspor di Sabang, terutama menyusul polemik masuknya beras ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Ia menilai kontroversi yang berkembang justru memperlihatkan kurangnya pemahaman pusat terhadap kekhususan Aceh dalam kerangka regulasi kawasan bebas.

  • Mentan Ungkap Dugaan 250 Ton Beras Ilegal Masuk Lewat Sabang
    Pemerintahan | 1 hari lalu
    Mentan Ungkap Dugaan 250 Ton Beras Ilegal Masuk Lewat Sabang

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan serius terkait masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Temuan ini menyoroti adanya kejanggalan prosedural sekaligus indikasi praktik impor yang berjalan tanpa persetujuan resmi pemerintah.

  • KKP Tindak Tiga Perusahaan di Sultra, Penggunaan Ruang Laut Ilegal Disetop
    Hankam | 3 hari lalu
    KKP Tindak Tiga Perusahaan di Sultra, Penggunaan Ruang Laut Ilegal Disetop

    DIALEKSIS.COM | Kendari - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas tiga perusahaan di Sulawesi Tenggara yang diduga memanfaatkan ruang laut tanpa izin. Langkah tegas ini diambil setelah tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) menemukan pelanggaran di Konawe Selatan dan Konawe Utara.

  • Bareskrim Ungkap Sindikat Pinjol Ilegal, 400 Korban Alami Teror dan Pemerasan
    Polkum | 3 hari lalu
    Bareskrim Ungkap Sindikat Pinjol Ilegal, 400 Korban Alami Teror dan Pemerasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompet Seleberiti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, HFS, melaporkan serangkaian ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi yang dialaminya meski seluruh pinjamannya telah ia lunasi.

  • Aceh Masuk Radar Jaringan Internasional Perdagangan Satwa Ilegal
    Aceh | 5 hari lalu
    Aceh Masuk Radar Jaringan Internasional Perdagangan Satwa Ilegal

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati lingkungan dan satwa liar Aceh, Tezar Pahlevi, membeberkan temuan terkait maraknya penyelundupan satwa yang kini tidak hanya memenuhi pasar domestik di Pulau Jawa, tetapi juga mengalir hingga ke Thailand, Vietnam, dan bahkan kawasan Timur Tengah.


  • Heboh Obat Herbal Indonesia Ditarik dari Kaledonia Baru, BPOM: Izin Edar Palsu
    Nasional | 21 hari lalu
    Heboh Obat Herbal Indonesia Ditarik dari Kaledonia Baru, BPOM: Izin Edar Palsu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menanggapi langkah Pemerintah Kaledonia Baru yang menarik seluruh produk obat bahan alam merek Tawon dan Tawon Liar asal Indonesia dari peredaran. Penarikan dilakukan karena produk tersebut mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya, seperti tramadol dan zat antiinflamasi.

  • KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,79 Triliun dari Aksi Ilegal di Laut
    Hankam | 24 hari lalu
    KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,79 Triliun dari Aksi Ilegal di Laut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat keberhasilan besar dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp6,79 triliun.

  • Legalisasi Tambang Rakyat Untuk Aceh Sejahtera
    Opini | 25 hari lalu
    Legalisasi Tambang Rakyat Untuk Aceh Sejahtera

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Panitia Khusus (pansus) mineral, batu bara serta minyak bumi pada tanggal 25 September 2025 mengumumkan hasil temuan dan investigasi lapangan bahwa sebanyak 450 titik tambang illegal beroperasi di Aceh menggunakan 1000 unit alat berat (beko/escavator) dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 360 Milyar per tahun.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »