DIALEKSIS.COM | Opini - Setelah polemik JKA selesai, ada sebuah ungkapan lama dalam tradisi filsafat Islam yang layak kita renungkan yakni membagi manusia ke dalam empat golongan: ada yang tahu bahwa ia tahu, ada yang tahu dengan ketidaktahuannya, ada yang tidak tahu bahwa ia tahu, dan ada yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya sendiri. Empat golongan itu akan kita tarik sebagai pisau analisis dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau yang dikenal sebagai UUPA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan pentingnya dialog, transparansi, dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menyambut baik keputusan Pemerintah Aceh mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat Aceh tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara adil dan menyeluruh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, patut diapresiasi namun dinilai perlu diikuti dengan langkah konkret dalam memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Karena di faskes perlu legalitas bukan sekedar pengumuman pencabutan.
DIALEKSIS.COM | Bandung - Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Bandung (FORMAPA) mengapresiasi langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang mencabut kebijakan pembatasan layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Organisasi mahasiswa Aceh di Bandung itu menilai keputusan tersebut sebagai respons atas keresahan masyarakat yang sempat khawatir kehilangan akses layanan kesehatan.
IALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM memimpin rapat terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di ruang rapat Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat pada Senin (18/5/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Ekonomi Publik, Dr. Safwan Nurdin, SE., M.Si., mengapresiasi langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan responsif dalam mengakhiri polemik yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Simeulue, Hermansyah, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk kembali bersatu mendukung pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah setelah dicabutnya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) tetap menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026), meski Pemerintah Aceh telah mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh berbasis desil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menginstruksikan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dengan pencabutan aturan tersebut, masyarakat Aceh dipastikan tetap dapat memperoleh layanan kesehatan seperti biasa.
DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Subulussalam menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Eskalasi aksi mahasiswa terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berujung kericuhan dalam beberapa hari terakhir dinilai berisiko mengaburkan substansi utama persoalan. Alih-alih mendorong solusi, perhatian publik justru terseret pada bentrokan, gas air mata, dan konflik di lapangan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh terkait polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat bukan sekadar soal komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa, melainkan kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat kecil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyatakan aksi unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesejahteraan Aceh (JKA) yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (13/5/2026), berjalan sesuai aturan yang berlaku
DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Sebuah spanduk bertuliskan tinta merah yang dibawa mahasiswa dalam aksi terkait JKA membuat saya tergugah untuk menulis ini. Kalimat itu berbunyi: “Panglima Pengecut.”
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengapresiasi para mahasiswa yang berunjukrasa dengan tertib dalam menyampaikan aspirasinya terkait Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
DIALEKSIS.COM | Opini - Di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan keterbatasan fiskal daerah, Provinsi Aceh menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan program pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program jaminan kesehatan, subsidi BPJS, pelayanan rumah sakit, hingga penguatan fasilitas kesehatan primer membutuhkan anggaran yang tidak kecil setiap tahunnya. Di sisi lain, Aceh sesungguhnya memiliki satu instrumen ekonomi Islam yang sangat kuat namun belum dimanfaatkan secara optimal: wakaf, (wakaf produktif dan wakaf uang).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., menegaskan bahwa polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) perlu ditempatkan secara jernih, proporsional, dan bermartabat. Pandangan itu ia sampaikan melalui tulisan opini berjudul “JKA dan Martabat Keistimewaan Aceh” yang dipublikasikan di aceh.tribunnews.com pada 6 Mei 2026.
DIALEKSIS.COM | Opini - Di Aceh, kesehatan bukan sekadar urusan layanan publik. Ia telah lama menjadi bagian dari identitas politik dan kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, ketika muncul wacana pencoretan sekitar 823 ribu peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), publik tidak melihatnya hanya sebagai kebijakan administratif biasa. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman sosial masyarakat Aceh sendiri.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menegaskan bahwa masyarakat Aceh Barat yang benar-benar tidak mampu tetap akan mendapatkan perhatian pemerintah apabila mengalami kendala pembiayaan saat berobat di RS CND Aceh Barat akibat persoalan data desil.