DIALEKSIS.COM | ‎Banda Aceh - Gaudium Law Firm menuntut Pemerintah Aceh segera mempercepat proses pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu dan korban bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang menetapkan 557 penerima reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Namun, mereka mengingatkan agar proses penyaluran bantuan diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala, Rivaldi mengkritik pengadaan mobil operasional Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan nilai anggaran hampir Rp18 miliar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana pengadaan mobil operasional oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp18 miliar menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) mengkritik kinerja Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin yang dinilai hanya piawai dalam berwacana tanpa adanya kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak konflik.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Lebih dari sepuluh tahun sejak Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 disahkan, satu pertanyaan mendasar masih terus menggema: apakah negara benar-benar serius menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh?

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepemimpinan baru Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Periode 2025-2030, Jamaluddin, SH, M.Kn, mulai mendapat respons positif dari berbagai elemen eks kombatan dan mantan tahanan politik. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi melantik Jamaluddin, SH, M.Kn sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Periode 2025-2030. Prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan berlangsung khidmat di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Senin (24/11).

DIALEKSIS.COM | Kolom - Di tengah semerbak Robusta Ulee Kareng, ada kisah beraroma campur aduk antara kebanggaan dan keputusasaan. Cerita ini berdengung setelah kajian ba’da shalat Subuh pada suatu Ahad yang dingin menusuk karena semalaman disiram hujan deras. Inilah narasi tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, S.H., M.Kn., menyatakan kesiapan penuh lembaganya dalam menindaklanjuti langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang mengusulkan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan rumah bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meresmikan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Pidie Aceh. Rumoh Geudong sendiri merupakan tempat pelanggaran HAM berat masa lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk memudahkan penyaluran bantuan bagi korban konflik, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meluncurkan aplikasi e-Proposal Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Operational Room Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Selasa, 8 April 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka mempersiapkan peringatan 20 tahun perdamaian Aceh, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menggelar pertemuan penting di ruang kerja Rektor UIN Ar-Raniry, Jumat (24/1/2025).

DIALEKSIS.COM | Opini - Belum lama ini, sebuah surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Otda Kemendagri RI) yang meminta agar Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut sempat menjadi perbincangan hangat publik Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah lembaga yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU No. 11 Tahun 2006), hal ini merupakan bagian penting dari perjanjian damai Helsinki tahun 2005. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Muda Seudang melalui Juru Bicara Muhammad Chalis, S.IP mengecam keras surat balasan dari Pemerintah Aceh terkait tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Chalis menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai fasilitasi Qanun KKR tersebut.

DIALEKSIS.COM| Indept- Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan wewenang untuk Aceh dalam menentukan arah kebijakan, khususnya kepada mereka korban konflik. Pemerintah pusat bagaikan melepas kepala, namun ekor tetap dicengkram.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan melakukan kajian mendalam. Kepada Dialeksis.com, Rabu (13/11/2024), Junaidi menyatakan bahwa Pemerintah Aceh menghargai rekomendasi Kemendagri, namun pihaknya juga mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.

DIALEKSIS.COM | Pidie - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paska Pidie, yang telah lama aktif dalam pendampingan korban konflik di Aceh, terutama di wilayah Pidie dan Pidie Jaya, mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Kemendagri) untuk mengkaji kembali keputusan mengenai pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat rekonsiliasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menanggapi saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.