Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Aceh Tamiang Pascabanjir: Antara Kehilangan dan Upaya Rehabilitasi
    Indepth | 4 bulan lalu
    Aceh Tamiang Pascabanjir: Antara Kehilangan dan Upaya Rehabilitasi

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Air memang telah surut di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun jejaknya masih menetap: di dinding rumah yang menguning oleh lumpur, di kebun sawit yang batangnya rebah, dan di mata warga yang belum selesai menghitung kehilangan. Banjir bandang yang melanda wilayah paling timur Aceh itu bukan sekadar peristiwa hidrometeorologi.

  • Bahlil Cari Muka, PLN Kehilangan Muka
    Aceh | 5 bulan lalu
    Bahlil Cari Muka, PLN Kehilangan Muka

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengusaha Rozzy Wanela mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara saat ini ketiban sial. Hal ini terjadi setelah Menteri Energi Sumber Daya Alam, Bahlil Lahadalia, memastikan waktu pemulihan listrik di Aceh. “Ibarat Bahlil cari muka, PLN kehilangan muka,” kata Rozzy, Selasa (9/12/2025).

  • Wamenkum: Tanpa RUU KUHAP Baru, Penahanan Bisa Kehilangan Legitimasi
    Polkum | 11 bulan lalu
    Wamenkum: Tanpa RUU KUHAP Baru, Penahanan Bisa Kehilangan Legitimasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

  • OJK, Pengawas Jasa Keuangan yang Kehilangan Taring
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    OJK, Pengawas Jasa Keuangan yang Kehilangan Taring

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 memunculkan pertanyaan tentang efektivitas lembaga pengawas jasa keuangan tersebut. Status kelembagaan yang unik dan lemahnya bargaining position komisioner dinilai menjadi akar masalah.

  • Komisi IX Minta Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Segera Realisasi JKP
    Nasional | 5 tahun lalu
    Komisi IX Minta Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Segera Realisasi JKP

    Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk segera merealisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun demikian, Komisi IX mengingatkan realisasi JKP wajib dilaksanakan tanpa mengurangi manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.