DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi hukum tata negara, Dr. Muhammad Ridwansyah., menilai rapat koordinasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat di Kemenko Polkam pada Senin (2/11/2026) layak diapresiasi. Menurutnya, rakor itu belum bisa dibaca sebagai penyelesaian. Dalam rapat itu Gubernur Mualem menyampaikan tiga persoalan: evaluasi pelaksanaan Otsus, kepastian status tanah wakaf Blang Padang, dan penyelesaian soal Bendera Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) menyampaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) yang diterima oleh Deputi 1 Politik Dalam Negeri yang diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus I Politik Dalam Negeri, Brigjen TNI Danu Prionggo, Senin (03/08/22) di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta.