DIALEKSIS.COM | Aceh - Hingga 23 April 2025, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyalurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh senilai Rp4,46 triliun. Data tersebut terkonfirmasi melalui verifikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrad4) di laman resmi Kemenkeu. Hingga Rabu, 29 April 2025, realisasi transfer Dana Otsus untuk Aceh masih tercatat nihil.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - PT Mifa Bersaudara menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR). Hal ini disampaikan sebagai klarifikasi terhadap pernyataan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang menyebut perusahaan menolak diaudit oleh Inspektorat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional berada dalam kondisi terjaga dengan cakupan penjaminan simpanan yang sangat tinggi. Hingga akhir Februari 2025, LPS mencatat 99,94% rekening nasabah Bank Umum atau setara 615.041.345 rekening telah dijamin penuh oleh LPS.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali menunjukkan kinerja positif di tingkat Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers untuk membahas perkembangan situasi global terkini, khususnya merespons kebijakan tarif Amerika Serikat yang dikenal sebagai "Trump Tariff".
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Aceh semakin meningkatkan fokus pada pengoptimalan transaksi ritel di pasar tradisional melalui pengembangan klaster atau ekosistem pasar. Langkah ini diambil untuk memperkuat inklusi keuangan syariah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh menjalin komunikasi strategis dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melalui sebuah audiensi yang berlangsung di Banda Aceh. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor migas serta peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BPMA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima dokumen hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2024 dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Supriyadi, dalam momentum rapat pimpinan Pemerintah Aceh yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/4/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh yang telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem menerima kunjungan silaturahmi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Daddi Peryoga, di Ruang Rapat Pendopo Gubernur, pada Senin (17/3/2025).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam menghadapi ketidakpastian keberlanjutan dana otsus dan untuk mengukuhkan kemandirian fiskal Aceh, muncul wacana strategis yang menekankan pemisahan fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Fakhruddin, S.E., M.S.E, Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala, menegaskan pentingnya pemisahan keuangan daerah dari pendapatan umum guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir Februari 2025 mengalami defisit Rp31,2 triliun atau setara 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski terjadi defisit, pemerintah menegaskan bahwa jumlah defisit tersebut masih dalam target desain APBN 2025.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mengungkapkan sepanjang periode 22 November 2024 hingga 24 Februari 2025 melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC) sudah menerima 58.206 aduan terkait penipuan keuangan.
DIALEKSIS.COM | Banten - GERAK Syariah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi dan mendorong inklusi keuangan syariah kepada masyarakat, serta mengoptimalkan memomentum bulan Ramadan 1446 Hijriah. OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan syariah untuk terus melakukan inovasi dan semakin aktif memahami kebutuhan masyarakat agar semakin banyak konsumen yang memanfaatkan jasa dan layanan jasa keuangan syariah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menjelang Ramadan, kejahatan keuangan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi dan konsumsi masyarakat. Masyarakat diharapkan mewaspadai beberapa modus kejahatan keuangan.
DIALEKSIS.COM | Manado - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dalam mendukung pencapaian Asta Cita Pemerintah.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Ruang Aula Kejari Bireuen pada Kamis (13/2/2025). Langkah strategis ini merupakan wujud sinergi kedua lembaga untuk mengatasi persoalan hukum dalam rangka pemulihan keuangan negara dan penyelesaian aset perbankan bermasalah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT Bank Aceh Syariah mengumumkan pembagian dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2024 sebesar Rp300 miliar. "Pembagian dividen sebesar Rp300 miliar, nilai ini naik dari total dividen tahun buku 2023 sebesar Rp296 miliar," kata Fadhil Ilyas Plt Direktur Utama Bank Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna membahas masalah keuangan dan nasib tenaga kontrak yang dirumahkan, Senin (10/2/2025) di Ruang Banmus, gedung DPRK setempat.
