-
Aceh | 26 hari laluOrganisasi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Proyek Living Park Rumoh Geudong
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam KontraS Aceh, Yayasan PASKA Aceh, Asia Justice and Rights (AJAR), Lembaga Studi Demokrasi dan Perdamaian, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia dan Tim Klarifikasi Sejarah Independen menyesalkan adanya upaya pengabaian penemuan tulang belulang manusia dalam pembangunan living park di atas reruntuhan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh.
-
Aceh | 1 bulan laluEchoes of Justice: Memulai Perjalanan Keadilan dan Kebenaran
DIALEKSIS.COM | Aceh - Allyca Putri Anjani, yang masih muda, telah mengambil peran sebagai manajer kampanye untuk divisi KontraS Aceh. Semangatnya yang muda membedakannya dari teman-temannya, karena dia tanpa lelah melakukan kampanye untuk tujuan kemanusiaan.
-
Aceh | 3 bulan laluPutusan Bebas Haris-Fatia: Azharul Husna Soroti Solidaritas Rakyat dan Tantangan ke Depan
DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, atau akrab disapa Nana, memberikan tanggapan tajam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari tuduhan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
-
Aceh | 4 bulan laluLaporan Temuan Pelanggaran HAM Berat Diluncurkan, KontraS Aceh: Pemerintah Wajib TindakLanjuti
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di ruang sidang istimewa DPRA, Selasa (12/12/2023).
-
Aceh | 5 bulan laluKontraS Aceh: Pemerintah Diminta Cari Solusi Terhadap Persoalan Rohingya
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam kurun waktu tiga hari terakhir, 14-16 November 2023, terjadi gelombang kedatangan imigran etnis Rohingya di kawasan Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidie dan Bireuen, melalui jalur laut. Kapal-kapal yang mereka tumpangi tiba dalam waktu berbeda dan mengangkut total 341 orang di Pidie, dan 249 orang di Bireuen.
-
Aceh | 6 bulan laluKontras Aceh: Tidak Semua Perkara Bisa Restorative Justice
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Agung telah menyetujui tujuh permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif atau restorative justice. Dari tujuh perkara tersebut, tiga di antaranya terjadi di Provinsi Aceh, melibatkan kasus penganiayaan dan penggelapan.
Keputusan ini mendapatkan tanggapan dari Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna. Dia menyatakan bahwa tidak semua perkara dapat menggunakan keadilan restoratif, dan menurutnya, metode ini lebih sesuai untuk perkara pidana ringan.
-
Aceh | 9 bulan laluKontraS: Monumen Memorialisasi Bagian dari Proses Keadilan Transisional
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Syahar Banu mengatakan bahwa monumen memorialisasi yang ada di Aceh maupun di daerah lain di Indonesia merupakan bagian dari proses transitional justice atau keadilan transisional yang sudah disepakati secara internasional, termasuk Indonesia sebagai salah satu anggotanya di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kalau dikatakan ini bukan memorialisasi versi KontraS, bukan itu. Tapi ini adalah memorialisasi versi internasional, pemulihan versi internasional dan bagaimana kita membuat hal-hal di antara pemulihan dan transisi ini dari pemerintahan yang buruk ke sekarang itu bagaimana berjalannya gitu," ujar Syahar Banu dalam diskusi daring Jejak Luka di Rumoh Geudong via Zoom, Minggu (16/7/2023) malam.
-
Aceh | 9 bulan laluKontraS Aceh Ancam Keras Penghilangan Bukti Pelanggaran HAM Berat
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna mengatakan, sejak dibentuknya Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) melalui Keppres 17/2022 hingga berlanjut pada pelaksanaan rekomendasi tim tersebut (Inpres 2/2023) dan pemantauannya (Keppres 4/2023), KontraS Aceh menemukan banyak persoalan di lapangan.
-
Aceh | 11 bulan lalu24 Tahun Peringatan Tragedi Simpang KKA, Momentum Penyelesaian Pelanggaran HAM
DIALEKSIS.COM | Aceh - Momentum 24 tahun peringatan tragedi Simpang KKA harusnya jadi pengingat bahwa korban masih terus berjuang untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang berkeadilan dan bermartabat, bukan hanya separuh hati," tutup Husna.
-
Aceh | 1 tahun laluKasus Mafia Tanah di Tamiang, LBH Banda Aceh: Itu Problem Yang Struktural
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul menyatakan bahwa persoalan yang terkait dengan mafia tanah di Aceh Tamiang masih sulit untuk diselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih adanya konflik kepentingan dan kekuasaan yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut.
-
Aceh | 1 tahun laluKontraS Aceh Minta Pemerintah Hentikan Intimidasi Terhadap Masyarakat Sipil
-
Aceh | 1 tahun laluLBH Banda Aceh Minta Komnas HAM RI Evaluasi Kinerja Komnas HAM Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Muhammad Qodrat, S.H., M.H meminta kepada Komnas HAM RI untuk mengevaluasi kinerja pejabat-pejabat Komnas HAM perwakilan Aceh. Hal ini buntut adanya pernyataan Komnas HAM Perwakilan Aceh yang menyatakan ada koordinasi antara Komnas HAM Perwakilan Aceh dan Kodam IM terkait sengketa tanah warga Asrama Dewan Revolusi.
-
Aceh | 1 tahun laluPengakuan Negara Atas Pelanggaran HAM Berat Dinilai Masih Belum Cukup: Harus Ada Formal Apology
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna menyatakan, penyampaian pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu oleh Presiden Jokowi disebut sebagai langkah maju. Hanya saja, langkah maju ini dirasa masih belum cukup, harus ada formal apology.
-
Aceh | 1 tahun laluKontraS Aceh: Pengakuan Negara Tidak Cukup, Prinsipnya Pemenuhan Hak Korban Secara Utuh
DIALEKSIS.COM | Aceh - Rabu (11/1/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers terkait pernyataan resmi negara atas 12 kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
-
Aceh | 1 tahun laluCatatan Akhir Tahun 2022 Versi KontraS Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Selama tahun 2022, banyak hal yang telah dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh.
-
Aceh | 1 tahun lalu10 Poin yang Diminta Koalisi Masyarakat Sipil Atas Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perkumpulan SUAKA, KontraS Aceh, Yayasan Geutanyoe, Dompet Dhuafa, dan Amnesty International Indonesia mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penanganan tahap awal penerimaan kedatangan pengungsi Rohingya yang terdampar di Provinsi Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluKontraS Aceh Desak Pemko Lhokseumawe Tangani Pengungsi Sesuai Perpres 125/2016
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe segera membenahi pola penanganan pengungsi Rohingya, yang saat ini masih ditempatkan di Eks Gedung Imigrasi, Kota Lhokseumawe.
-
Aceh | 1 tahun laluKantor Partai Aceh Dikepung Polisi, Aparat Dinilai Tak Punya Sensitivitas
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jelang milad GAM ke-46 yang jatuh saban 4 Desember, aparat kepolisian Polda Aceh mengerahkan ribuan personelnya untuk mengamankan sejumlah kegiatan yang terkait dengan peringatan tersebut. Kemarin, Sabtu 3 Desember 2022, aparat bahkan turut berjaga-jaga di Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh di kawasan Batoh, Banda Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluDiskusi dan Peluncuran Buku "Mencintai Munir" Dalam Menyebarkan Semangat Juang
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Diskusi buku Mencintai Munir untuk menyebarkan mengenang, menyebarkan semangat juang serta pergulatan Suci Wati dalam memperjuangkan keadilan, Selasa (15/11/2022) di Ivory Caffe.
-
Nasional | 1 tahun laluDiskusi KSP Soal Keppres Tim PPHAM, Disebut ‘Jalan Tol’ Pemenuhan Hak Korban
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) No. 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) merupakan bypass (jalan elak) atas kebuntuan upaya penyelesaian pelanggaran HAM Berat dan ‘jalan tol’ bagi komitmen pemenuhan hak korban yang telah bertahun-tahun belum terealisasi.